Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris di dalam Penegakan Kode Etik Notaris

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris dalam penegakan Kode Etik Notaris. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui koordinasi antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris dalam penegakan Kode Etik Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Teknik Pengumpulan data yang terkumpul dari penelitian ini dengan studi kepustakaan dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris DIY dan Dewan Kehormatan Wilayah Notaris DIY. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menelaah regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian, pertama, penegakan kode etik dari sisi luar organisasi merupakan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam ranah penegakan kode etik yang tercantum dalam UUJN terbatas mengenai pembuatan akta atau produk notaris. Dewan Kehormatan Notaris menegakan kode etik yang tercantum dalam Kode Etik Notaris yang berkaitan dengan perilaku atau etika notaris pada kehidupan sehari-hari dan pelaksanaan jabatan diluar pembuatan akta yang diatur dalam UUJN. Kedua, majelis pengawas notaris dan dewan kehormatan notaris saling berkoordinasi apabila menemukan adanya temuan atas notaris baik yang melanggar jabatan atau perilaku dalam kode etik yang diatur UUJN maupun pelanggaran terhadap etika- etika yang diatur dalam kode etik notaris.