Doctor of Law: Recent submissions
Now showing items 41-60 of 157
-
Penjatuhan Putusan Pidana Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum Progresif
(Universitas Islam Indonesia, 2024-08-30)Pemilu merupakan salah satu alat/upaya untuk mengkonkretkan ide kedaulatan rakyat yang dijamin di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, dalam hal ini, negara membentuk UU Pemilu (UU 7/2017) untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan ... -
Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Melalui Optimalisasi Dana Corporate Social Responsibility dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2024-08-30)Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi peluang dan tantangan dalam percepatan pendaftaran tanah, serta mengeksplorasi model dan dampak kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta melalui Corporate Social Responsibility ... -
Politik Hukum Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Pasca Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2024-08-29)Penelitian ini mengkaji 3 (tiga) isu hukum 1). Politik hukum pengaturan pemilihan kepala daerah pasca amandemen konstitusi, 2). Implikasi Pengaturan pemilihan kepala daerah dalam UUD 1945, 3). Konstruksi pengaturan pemilihan ... -
Politik Hukum Pemenuhan Hak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Reformasi di Indonesia (Studi Pencalonan Mantan Terpidana)
(Universitas Islam Indonesia, 2024-08-29)Penelitian ini terfokus pada problematika hak dipilih bagi mantan terpidana dan terpidana dalam pencalonan kepala daerah di Indonesia. adanya disharomonisasi antara peraturan sektoral antara lembaga KPU dan Bawaslu menambah ... -
Pemberdayaan Sanksi Tindakan Rehabilitasi bagi Korban Penyalahguna Narkotika
(Universitas Islam Indonesia, 2024-08-28)Secara normatif (Das Sollen), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan peraturan terkait seperti SEMA Nomor 04 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa pecandu narkotika harus diberikan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan (rehabilitatif) ... -
Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Berkeadilan dan Berintegritas
(Universitas Islam Indonesia, 2024-08-10)KPU sebagai Penyelenggara Pemilu harus mampu melaksanakan Pemilu secara berkeadilan dan berintegritas. Sayangnya, untuk mewujudakan Pemilu yang berkeadilan dan berintegritas berlum tecapai. Disebabkan lamanya masa jabatan ... -
Rekonseptualisasi Materi Muatan Mengenai Kerukunan Umat Beragama Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat
(Universitas Islam Indonesia, 2024-08-10)Penelitian ini bertujuan untuk menemukan rekonseptualisasi kerukunan umat beragama yang dapat mewujudkan nilai-nilai toleransi berkeadaban berdasarkan Pancasila dengan mengkaji dan menganalisis materi muatan Perda Toleransi ... -
Modal Psikologis Sebagai Mediator Hubungan Leader-member Exchange dan Perilaku Kerja Inovatif Pada Karyawan Bidang IT
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Perusahaan perlu mencapai keunggulan bersaing melalui inovasi, dengan mendorong karyawan IT menciptakan proses baru yang efisien guna meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan dalam dinamika perubahan. Tujuan ... -
PROBLEMATIKA KEWENANGAN DALAM LEMBAGA ADMINISTRASI PERWAKAFAN DI INDONESIA (Studi Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan Implikasi terhadap Keberlangsungan Aset Wakaf)
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2019-12-20)Disertasi ini dilatarbelakangi oleh adanya dua lembaga, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta ikrar wakaf. ... -
KONSTITUSIONALISME DALAM KEBIJAKAN HUKUM KONTRAK (STUDI: KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI)
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2019-06-07)Konstitusionalisme kontrak perdata dalam kebijakan pembangunan hukum kontrak pertambangan minyak dan gas bumi (Migas) guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dinilai sangat penting untuk dikaji ulang secara komprehensif, ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAANMENUJU TERWUJUDNYA INKLUSI DISABILITAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-06-24)Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis norma perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak atas pekerjaan agar dapat mengonstruksikan konsep perlindungan yang lebih baik ... -
POLITIK HUKUM PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DALAM PERSPEKTIF PASAL 34 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-02-25)Hadirnya rumah sakit privat yang dikelola dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Rumah Sakit membawa dampak bergesernya tujuan hadirnya rumah sakit yang sebelumnya adalah ... -
REFORMULASI PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KEKERASAN KOLEKTIF TERHADAP ORANG MELALUI SARANA NONPENAL DALAM PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-07-04)Dinamika dalam perkara tindak pidana kekerasan kolektif di Indonesia dapat dikemukakan, bahwa secara filosofis yang mendorong terjadinya kekerasan kolektif di Indonesia adalah terjadinya ketidak-sesuaian antara keinginan ... -
DINAMIKA HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH PASCA REFORMASI DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Studi tentang Diskursus Pilihan antara Negara Federal dan Negara Kesatuan)
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-07-25)Pengelolaan hubungan pusat dan daerah yang sentralistik pada masa orde lama dan orde baru, telah memunculkan kompleksitas masalah ketatanegaraan. Setidaknya, sistem ini telah melahirkan ketimpangan yang begitu besar ... -
REKONSTRUKSI KEWENANGAN EKSEKUSI DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-06-06)Dinamika tarik ulur kewenangan antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah mengakibatkan pertentangan norma dari peraturan perundang-undangan yang ... -
PERUBAHAN SISTEM KEWARISAN HARTA PUSAKO TINGGI DAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETANYA DI KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-07-04)Fokus penelitian adalah perubahan sistem kewarisan Harta Pusako Tinggi dan model Penyelesaian Sengketanya di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penyelesaian sengketa Harta ... -
REKONSEPTUALISASI PENYELESAIAN VERSTEK PERKARA PERCERAIAN BERBASIS KEADILAN SUBSTANSIAL
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2021-04-23)Tren penyelesaian perkara perceraian melalui prosedur verstek secara empirik telah mendominasi penyelesaian perkara perceraian di Indonesia. Sekalipun prosedur verstek itu legal dan beralas hukum, namun menyimpan beberapa ... -
FORMULASI SHARIA COMPLIANCE PADA INDUSTRI PARIWISATA SYARIAH DI INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2021-10-23)Penelitian ini fokus pada sharia compliance industri pariwisata syariah di Indonesia. Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah mengapa sharia compliance penting bagi industri pariwisata syariah di ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK ATAS AGUNAN YANG TELAH DIIKAT HAK TANGGUNGAN DAN MENJADI OBYEK GUGATAN PERDATA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2021-02-06)Indonesia menuju pembangunan era tinggal landas, pembangunan ekonomi termasuk sektor perbankan yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Dalam sistem perbankan di Indonesia, upaya bank ... -
REKONSTRUKSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PENGUATAN OTONOMI DAERAH
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2024-03-02)Seiring bergulirnya era otonomi daerah, setiap Pemda di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terkait hal tersebut, berdasarkan kewenangan legislasi yang dimiliki, pemerintahan ...