Pemberdayaan Sanksi Tindakan Rehabilitasi bagi Korban Penyalahguna Narkotika

Abstract

Secara normatif (Das Sollen), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan peraturan terkait seperti SEMA Nomor 04 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa pecandu narkotika harus diberikan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan (rehabilitatif) daripada hanya sekadar pemenjaraan. Namun, Das Sein menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan hukum, sanksi tindakan rehabilitasi ini cenderung tidak digunakan oleh aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Di sisi lain, sesuai dengan prinsip keadilan restorative yang diharapkan dalam sistem hukum Indonesia, setiap pelaku penyalahguna narkotika seharusnya diberdayakan untuk menjalani proses rehabilitasi agar dapat dipulihkan kembali ke dalam masyarakat. Namun, Das Sein yang terjadi adalah ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan rehabilitasi menyebabkan masih tingginya angka pemenjaraan bagi pecandu narkotika tanpa adanya rehabilitasi yang memadai. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, maka permasalahanya dapat dikemukakan sebagai berikut:1) mengapa sanksi tindakan rehabilitasi cenderung tidak digunakan bagi korban penyalahgunaan narkotika dalam proses penegakan hukum pidana di Pengadilan ? dan 2) Bagaimana memberdayakan sanksi tindakan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika?. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam disertasi ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian Disertasi ini, menunjukkan, bahwa:1) Sanksi tindakan rehabilitasi cenderung tidak digunakan bagi korban penyalahguna narkotika dalam proses penegakan hukum pidana oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan karena di sebabkan oleh beberapa hal yaitu: kecenderungan penggunaan Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang ditempatkan dalam dakwaan primer. Hakim mengalami kesulitan karena di dalam berkas perkara tidak disertai dengan alat bukti surat yang menyatakan terdakwa adalah orang yang menjadi korban dan telah mencapai taraf kecanduan. Institusi berwenang yakni Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, dan Kejaksaan hanya menegakkan hukum berdasarkan Pasal 127 Ayat 1 UU 35/2009, dan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim untuk memilih permidanaan. 2) Memberdayakan sanksi tindakan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika dilakukan dengan cara Pasal yang diterapkan dalam dakwaan primer adalah cenderung menggunakan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Langsung menempatkan pengguna Narkoba di tempat rehabilitasi. Hal ini dilakukan selama UU Narkotika dan UU Psikotropika belum direvisi, khususnya pasal-pasal yang masih mengkriminalisasi pengguna Narkoba. Model penanganan korban pengguna narkoba idealnya dilakukan melalui proses di luar hukum pidana.