PERKEMBANGAN PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PURWOREJO

Abstract

Kelembagaan organisasi publik merupakan aspek yang sangat penting dalam menopang peran dan fungsi pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah. Karena sedemikian pentingnya arti organisasi sebagai bagian pokok dari fungsi pemerintahan, pasca reformasi 1998 telah dikeluarkan sekurang-kurangnya tiga instrument hokum yang berupa PP No. 84 Tahun 2000 dan PP No. 8 Tahun 2003, serta yang terakhir PP No. 41 Tahun 2007. Ketiga mengatur Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Melihat dari latar belakang permasalahan tersebut penulis ingin menggali lebih dalam lagi tentang keefektifan dan keefisienan sebuah peraturan penataan perangkat daerah yang di terapkan di Kabupaten Purworejo. Untuk itulah penulis tertarik melakukan penelitian terkait dengan "Perkembangan Pengaturan Organisasi Perangkut Daerah dan Implementasi di Kabupaten Purworejo". Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah metode penelitian normatif, dengan tujuan agar mengetahui bagaimana irnplementasi pengaturan organisasi Perangkat Daerah di Pemda Kabupaten Purworejo semenjak berlakunya ketiga peraturan tersebut, Pada saat diberlakukannya PP No. 41 Tahun 2007, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo belum lama melakukan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja untuk melaksanakan PP No. 8 Tahun 2003 sehingga mengalami hambatan dalam mengimplementasikan PP No. 41 Tahun 2007 terutama dalam nomenklatur dan besaran organisasi serta Esseloneringnya. Hal tersebut menyebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo memerlukan waktu dalam melakukan reorganisasi. Adapun faktor-faktor yang menghambat adalah kemampuan dan keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, berlakunya perundang-undangan (hukum), kebijakan pimpinan (Policy Maker), nilai-nilai politik, dan kemampuan keuangan daerah (anggaran yang tersedia). Dalam reorganisasi perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo juga telah melakukan upaya evaluasi kelembagaan perangkat daerah, namun karena adanya dinamika politik lokal dimana Kabupaten Purworejo baru selesai menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo membutuhkan penyesuaian untuk menyusun dan mengkoordinasikan lagi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Dengan memperhatikan hasil analisis dan penelitian tersebut, hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam melakukan penyusunan organisasi perangkat daerah lebih memperhatikan kewenangad urusan yang ada di masing-masing Satuan Kerja Peragkat Daerah.