Master of Law: Recent submissions
Now showing items 1281-1300 of 1560
-
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN (Studi Kasus : Konflik Tanah Di Blok Gunung Cibuluh, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Ciamis, Jawa Barat)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-01-25)Konflik hak atas tanah antara masyarakat dan Perum Perhutani menjadi penyebab konflik dalam kawasan hutan. Masyarakat merasa bahwa penguasaan tanah yang mereka lakukan pemberian orang tua terdahulu. Di pihak lain Perhutani ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN (Studi Kasus : Konflik Tanah Di Blok Gunung Cibuluh, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Ciamis, Jawa Barat)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-01-25)Konflik hak atas tanah antara masyarakat dan Perum Perhutani menjadi penyebab konflik dalam kawasan hutan. Masyarakat merasa bahwa penguasaan tanah yang mereka lakukan pemberian orang tua terdahulu. Di pihak lain Perhutani ... -
IMPLEMENTASI OTONOMI DESA MENURUT UU NOMOR 32 TAHUN 2004 (Studi Kasus Penerapan Otonomi Desa di Desa Sendayan dan Desa Kampung Panjang Kec. Kampar Utara Kabupaten Kampar Propinsi Riau)
(Universitas Islam Indonesia, 2008-05-07)Perkemtangan pemerintahan desa di Indonesia memiliki nilai yang sangat strategis berkaitiln dengan pertumbuhan demokratisasi dan perekonomian rakyat mengingat mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penduduk pedesaan. ... -
Pengaturan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di NKRI (Studi Terhadap UU No.5 Th 1974, UU No.22 Th 1999 dan UU No. 32 Th 2004 serta Peraturan Pelaksananya)
(Universitas Islam Indonesia, 2012-11-07)'l'ul~san da'am penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengaturan desentralisasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah di NKRI dan hal-ha1 yang melatarbelakangi setiap kali lahirnya peraturan perundangan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGURUSAN KEKAYAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER STUDI KASUS PEMBERHENTIAN DIREKTUR PERSEKUTUAN KOMANDITER CV. WUKIR JAYA MAKMUR
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011-02-05)Salah satu bentuk usaha yang banyak diminati adalah Persekutuan Komanditer, dalam hubungan antara para sekutu dapat saja timbul permsalahan yang tidak dapat diselesaikan diantara sekutu dan berlanjut kepada gugatan ... -
PEMENUHAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP ANAK JALANAN (STUDI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-09-12)Anak memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan, tidak terkecuali anak jalanan. Sebagai Negara hokum sekaligus Negara kesejahteraan, maka Indonesia mengatur ... -
POLlTlK HUKUM PENGATURAN PENYEDERHANAAN PARTAI POLlTlK PASCA REFORMASI 1998 (Studi Tentang Electoral Threshold (ET) Dalam Undang-undang No. 12 Tahuan 2003)
(Universitas Islam Indonesia, 2008-11-22)Penelitian ini di latar belakangi oleh perlunya pengkajian lebih mendalam mengenai Politik Hukum Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik Pasca Reformasi 1998 (Studi Tentang Electoral Threshold Dalam Undang-undang No. ... -
PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KEMITRAAN PADA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KOPERASI PRODUSEN MEKAR JAYA DENGAN PT TANI MUSI PERSADA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-09-18)Kemitraan dalam usaha perkebunan merupakan keharusan karena merupakan syarat untuk diperolehnya izin usaha serta kewajiban perusahaan setelah mendapatkan izin usaha. Hal ini berlaku juga bagi usaha perkebunan kelapa ... -
MENSEJAHTERAKAN HALAMAN DEPAN WILAYAH PERBATASAN (Studi Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Pusat Terhadap Pelayanan Masyarakat di Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur Indonesia-Malaysia)
(Universitas Islam Indonesia, 2012-09-07)Tujuan penulisan tesis Untuk mengetahui situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan Kalimantan Timur; khususnya terkait kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat yang terkait ... -
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 TERHADAP EKSISTENSI CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2017
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-10-20)Indonesia merupakan negara yang berdiri dan berkembang di bawah sebuah konstruksi berdasarkan hukum, selain itu Indonesia juga negara demokrasi yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Pemilihan Kepala Daerah ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA YANG MENDIRIKAN BANGUNAN DI KAWASAN RAWAN BENCANA PASCA ERUPSI MERAPI 2010 DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-09-12) -
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DISTRIBUSI BERAS MISKIN (RASKIN) DI KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SUMENEP
(Universitas Islam Indonesia, 2013-03-02)Tesis ini berjudul “Pelaksanaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Disrtibusi Beras Mikin (Raskin) di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep”.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan pengawasan ... -
KEPASTIAN HUKUM REGULASI TATA RUANG BAGI PERUNTUKAN INDUSTRI DALAM KERANGKA INVESTASI DI ERA OTONOMI DAERAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2006-04-30)Problem investasi di Indonesia salah satunya adalah persoalan kepastian hukum. Problem itu muncul karena terjadinya disharmonisasi perundangundangan yang terkait maupun persoalan sinkronisasi. Persoalan kepastian ... -
WAKIL MENTERI DALAM KABINET-KABINET INDONESIA ( STUDI TERHADAP PEMBENTUKAN DAN PERGESERANNYA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA )
(Universitas Islam Indonesia, 2012-11-24)Penelitian ini berjudul Wakil-Wakil Menteri Dalam Kabinet- Kabinet Indonesia (Studi terhadap pembentukan dan Pergeserannya dalam system Pemerintahan Indonesia ). Penelitian ini dilator belakangi oleh adanya perdebatan ... -
LARANGAN KEPEMILIKAN SAHAM SILANG PADA INDUSTRI TELEPON SELULAR DI INDONESIA (KPPU v. TEMASEK, PUTUSAN KPPU NOMOR 07/KPPU-L/2007 TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM SILANG)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008-10-18)Penelitian ini mengangkat masalah berkenaan dengan kepemilikan saham silang oleh Temasek yang merupakan perusahaan milik Singapura beserta anak-anak perusahaannya pada dua perusahaan seluler di Indonesia, Telkomsel dan ... -
INDIKATOR PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (Studi Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-XI/2011 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-XI/2011)
(Universitas Islam Indonesia, 2013-01-12)Pasca dialihkannya kewenangan penyelesaian sengketa pemilukada dari MA ke MK, banyak hasil pemilukada akhirnya di tentukan di MK. Bagi MK, dampak peralihan kewenangan tersebut memberikan keleluasaan untuk menilai bobot ... -
PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-04-02)Otoritas Jasa Keuangan dibentuk sesuai amanat Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara ... -
PERLINDUNGAN HUKUM HAK DESAIN INDUSTRI TERHADAP PATUNG MOTIF PRIMITIF DI DESA PUCUNG KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-11-12) -
KONSTITUSIONALITAS MUATAN MATERI PASAL 52 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2012-09-28)Tesis ini berjudul “KONSTITUSIONALITAS MUATAN MATERI PASAL 52 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945”. Penulisan tesis ini bertujuan untuk meneliti ... -
PENGGABUNGAN ASURANSI DAN INVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis atas Akad SMile Link 88 Syariah pada Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Syariah)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2006-03-10)Berupaya meningkatkan pertumbuhan unit usaha syariah, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Syariah memberikan layanan dengan unit link yang dinamai Smile Link 88 Syariah. Sebuah produk asuransi jiwa yang dikemas dengan konstruksi ...