PENAFSIRAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 13/PUU-VII/2009)

Abstract

Salah satu kewenangan MK adalah inenguji konstitisioilalitas undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan ini, diilhaini dari berbagai praktik penyiinpangan undang-undang terhadap UUD 1945. Dalanl perjalanannya, MK mempraktikkan cai-a berhukum yang tidak konvesional. Hal ini dapat dilihat dari keberanian hakiin konstitusi untuk melakukan peilafsirail UUD Negara Republik Indonesia 1945. Yang inskonstitusionalnya yang sesunguhnya tidak diatw dalain Undang-Undang No 24 Tahun 2003. Berdasarkan Hal tersebut inaka iuinusan masalahnya yaitu: Bagaimanakah penafsiran UUD Negara Republik Indonesia 1945 Melalui putusan (MK) No 13 8lPUU-VIIl2009?; Apa konsekuesi yuridis dan politis bagi MK jika putusaiulya berakibat terjadinya perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945? Studi ini adalah studi pustaka (literatzlre research). Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pokok pennasalahan penelitian sehingga dapat diperoleh kesimpulan sejauh inana penafsiran UUD 1945 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dilakukan dan menjadi sebuah produk hukum yang berkekuatan tetap dan mengikat. Metode pendekatan penelitian ini mengunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus atau perbandingan. - Setelah melakukan penelitian dan inenguraikan dua pennasalahan dalam penelitian ini maka dapat ditai-ik kesirnpulan. Berkaitan Pei-pu No 412009 yang diajukan oleh pemohon, Mahkainah Konstitusi menolak peinohonan pemohon karena pemohon tidak inemiliki legal standing karena peinohon tidak dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlaku nya perpu tersebut. Koilsekuensi yuridis MK telah inemberikan inakna baru bagi pasal-pasal konstitusi. Adanya tindak lanjut dari putusan MK tersebut oleh pembentuk undang-undang, dan ineguatkan mekanisme check and balance sebagai konsekuensi politis Mahakamah Konstitusi.