PERGESERAN KEKUASAAN; STUDI TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Abstract

Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dalam negara yang mengusung tema demokrasi. Ketat dengan perspektif perimbangan kekuasaan (check and balances), lembaga ini dibentuk untuk menafsirkan konstitusi. Di Indonesia, kehadirannya mempunyai makna penting bagi munculnya konsep pergeseran kekuasaan. Pasca bergesernya kekuasaan dari eksekutif ke legislatif, ternyata bukan lembaga yudikatif yang memainkan perannya, melainkan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan tugas clan fungsinya, lembaga ini mampu memberikan interpretasi yuridis atas keberadaan undang-mdang yang dianggap masyarakat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, tidak adanya pengawasan terhadap hakim konstitusi membuat kewenangan besar lembaga ini menjadi seolah tak terbatas. Muncul putusan hakirn konstitusi yang justru kontraproduktif dengan tugas dan kewenangannya. Sebagai contoh misalnya, dalam perkara UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, muncul conflict of interest yang melibatkan hakirn kontitusi itu sendiri. Putusan perkara dengan kesalahan konsep juga terjadi pada penghapusan lembaga negara bernama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ini menjadi penanda bahwa sifat final dan mengikat dari putusan hakirn konstitusi juga layak untuk dipertimbangkan. Tentunya, ini bersamaan dengan usaha untuk mengawasi etik clan perilaku hakim konstitusi, yang sebelumnya telah dihapus oleh putusan hakim konstitusi itu sendiri. Konstruksi penelitian ini bersifat normatif. Dengan analisa kualitatif untuk menerangkan fase sejarah pergeseran kekuasaan yang ada di Indonesia. Obyek yang diteliti dalam kajian ini menyangkut kedudukan dan peran Mahkamah Konstitusi dalam pergeseran kekuasaan di Indonesia. Dalam beberapa hal, hail penelitian ini menerangkan bahwa penafsiran hakim konstitusi tidak selamanya dimaknai sebagai sebuah hal yang bebas nilai. Realitas inilah yang kemudian membawa Mahkamah Konstitusi berada pada dua sisi variabel yang berbeda Di satu sisi, ia dibutuhkan sebagai kontrol atas norma hukum yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif, tetapi di sisi lain, tugas dan kewenangannya menyebabkan munculnya kekuasaan baru di Indonesia.