KEDUDUKAN DAN PERAN DPD RI SEBAGAI LEGISLATIVE PARTNER DALAM SISTEM PARLEMEN INDONESIA
Abstract
Penelitian ini merupakan library research yang mengkaji tentang kedudukan dan
peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) sebagai new chamber dalam parlemen
Indonesia. Dimana secara konstitusional sistem parlemen tidak lagi bersifat
unikameral, tetapi bikameral. Bahkan, sebagian ahli menyebutnya sistem trikarneral
karena MPR tidak hanya sebagai lembaga join session anggota DPR dan anggota
DPD, tetapi juga memiliki peran dan kewenangan tersendiri. Akan tetapi DPR dan
DPD sebagai legislative partner tidak memiliki kewenangan yang seimbang. Padahal
kehadiran DPD dimaksudkan untuk mengimbangi DPR untuk tercapainya check and
balance dalam proses legislasi. Seakan DPR sebagai lembaga superior dan DPD
sebagai lembaga inferior. Relasi keduanya bersifat asimetris dan soft bicamerlism
(bikameral lernah) bukan strong bicameralism. Dengan kata lain, DPD sebagai colegislatif
DPR, sekalipun DPD adalah teritorial representation (penvakilan daerah).
Mengingat pendekatan dalam penelitian ini adalah statute approach yang mengkaji
berbagai undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan tema ini dengan
metode contents analysis, maka penulis dapat menyimpulkan temuan penelitian ini
bahwa hubungan asimetris atau soft bicamerlism dalam parlemen ini akibat
kewenangan yang diberikan konstitusi kepada DPD bersifat terbatas. Di sisi lain,
sebagai teritorial representation DPD seharusnya mampu melakukan optimalisasi
peran yang diberikan undang-undang dalam mengimbangi peran DPR sebagai
democratic representation. Walaupun tentu terasa sulit sebelum adanya penguatan
hgsi legislasi dalam undang-undang. Solusinya, jika tidak diinungkinkan
melakukan amandemen baru karena peliknya proses tersebut, maka DPD dintuntut
untuk melakukan optimalisasi penguatan institusional, baik internal maupun
eksternal, misalnya berupa perbaikan struktural kelembagaan, penguatan relasi antar
lembaga negara dan penguatan relasi kultural dengan pemerintah pusat maupun
daerah dan konstituennya, sehingga kebekuan dalam sistem parlemen menjadi
dinamis.
Collections
- Master of Law [1449]