POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA KAUM PEREMPUAN DI INDONESIA (Studi Tentang Upaya Mewujudkan Keadilan Dan Kesetaraan Gender Kaum Perempuan Di Bidang Kesehatan Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono/SBY)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena pelanggaran terhadap hakhak asasi manusia (HAM) kaum perempuan di Indonesia khususnya pelanggaran terhadap hak-hak asasi perempuan dibidang kesehatan (hak-hak kesehatan reproduksi). Belum terpenuhinya hak kesehatan bagi perempuan tercermin dengan jelas dari peringkat Human Development Index (HDI) dan Gender Related Developmen Index (GDI). Salah satu indikasinya adalah tingginya angka kematian ibu (AKI) serta meningkatnya angka kematian bayi. Di Indonesia tingkat AKI sangat tinggi di bandingkan dengan negara-negara lain yang lebih maju, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Negara, dalam hal ini merupakan pihak yang paling bertanggung-jawab atas perlindungan khususnya terhadap hak-hak kesehatan kaum perempuan, khususnya dalam penelitian ini era pemerintahan SBY-Sekarang. Dimana pemerintah SBY memiliki kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan dalam rangka perlindungan (to protect) HAM kaum perempuan di Indonesia di bidang kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini ditunjukan untuk menelaah secara kritis bagaimanakah bentuk kebijakan atau politik hukum era pmerintahan SBY dalam melindungi hak-hak asasi manusia kaum perempuan di bidang kesehatan selanjutnya untuk mengetahui implementasi kebijakan hukum tersebut dalam melindungi hak-hak asasi manusia kaum perempuan di Indonesia di bidang kesehatan yang terakhir untuk mengetahui kendala-kendala dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia di bidang kesehatan. Belum terpenuinya hak-hak kesehatan khususnya hak-hak kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia disebabkan karena banyaknya factor: Kurang memadainya kebijakan pemerintah terhadap perlindungan hak-hak kesehatan perempuan serta kebijakan yang bias gender menjadi masalah tersendiri, apalagi kurang optimalnya implementasi terhadap kebijakan tersebut terhadap hak-hak kesehatan perempuan merupakan masalah yang memerlukan sebuah politik hukum baru guna mengembalikan hak-hak asasi manusia (HAM) kaum perempuan khususnya hak-hak dalam bidang kesehatan. Apalagi ditambah dengan pandangan masyarakat Indonesia yang masih berparadigma “patriarkhisme”, Pemahaman semacam ini pelan namun pasti menghantarkan kepada suatu pemahaman “missoginis” yang berujung kepada diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan, termasuk hak-hak kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia.