Browsing Master of Law by Title
Now showing items 622-641 of 1447
-
PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN N0.80 TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA Dl KABUPATEN INDRAGIRI HlLlR
(Universitas Islam Indonesia, 2008-01-30) -
PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 43 AYAT (1) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS ATAS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN / AKTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-12-22)Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-Undang Jabatan Notaris ini termasuk salah satu peraturan perundang-undangan yang menyinggung ... -
Pelaksanaan Ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Atas Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pembuatan Perjanjian/Akta
(Universitas Islam Indonesia, 20-12-22)Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-Undang Jabatan Notaris ini termasuk salah satu peraturan perundang-undangan yang menyinggung ... -
PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASCA PERUBAHAN UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2006-11-15)Dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan-perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya bagi penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam konteks ini terutama mengenai ... -
PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (Studi Terhadap Putusan Uji Materiil Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi YudisiaI)
(Universitas Islam Indonesia, 2010-07-31)Baik secara konstitusional maupun berdasarkan Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Komstitusi yang dirnuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 mempunyai wewenang untuk melakukan uji materiil terhadap Undang-undang Nomor ... -
PELAKSANAAN KEWENANGAN OTONOMI DALAM PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-11-08)Tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pemberlakuan sistem desentralisasi dan otonomi dalam pemerintahan merupakan salah satu solusi penyelenggaraan pemerintahan di ... -
PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH (STUDI KASUS PT. BPR PROFIDANA PARAMITRA YOGYAKARTA)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-12-03)Tesis ini membahas tentang pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PT. BPR Profidana Paramitra Yogyakarta sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah. Tujuan dilakukannya penulisan Tesis ini ... -
PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG IZIN TEMPAT USAHA DI KOTA KENDARI MENURUT PERDA No. 3 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
(Universitas Islam Indonesia, 2013-01-12)Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji keberadaan Badan Pelayanan Perizinan Kota Kendari dari aspek pelakasanaan pelayanan publik di bidang izin usaha di Kota Kendari. Penulisan ini menggunakan pendekatan ... -
PELAKSANAAN PEMBERESAN SEBAGAI AKIBAT PEMBUBARAN PT BANK JAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2006-09-16)Tesis ini mengambil tema Likuidasi Bank di PT Bank Jakarta dan lebih memfokuskan pada hal-hal menghambatnya di dalam pelaksanaan pemberesan pasca dicabut dan ditutupnya PT Bank Jakarta.Pencabutan izin usaha bank pada PT ... -
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-05-29)Sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 7 tgl. 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Bank Syari’ah lahir sebagai ... -
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM (Studi Kasus Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-07-02)Pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah mengemban amanah dalam tiga paket peraturan perundang-undangan keuangan negara yang mencakup Undang-Undang ... -
PELAKSANAAN PEMILUKADA ACEH MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (Studi Terhadap Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-08-31)Studi ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012. Rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimana kedudukan Putusan Sela dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Mengapa Mahkamah ... -
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2016-06-24)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rertibusi Jasa Usaha, Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Pertama, Bagaimana pelaksanaan ... -
Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia
(Universitas Islam Indonesia, 2021-12-17)Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Menganalisis kajian Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perspektif restoratif justice (2) Menganalisis ... -
PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN KEBIJAKAN YANG MENGATUR TENTANG USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TETAPI BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2019-10-18)Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan ... -
PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN KEBIJAKAN YANG MENGATUR TENTANG USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TETAPI BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2019-10-18)Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan ... -
PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JlWA KREDIT BRINGIN LIFE YANG DIGUNAKAN OLEH BANK RAKYAT INDONESIA UNIT DESA DALAM MELINDUNGI USAHANYA DARI RISIKO PINJAMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2007-05-03) -
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DITINJAU DARl ASAS KESEIMBANGAN (Studi Pada PT. Bank Riau Cabang Tembihan)
(Universitas Islam Indonesia, 2007-07-10)Sampai saat ini perjanjian kredit belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena perjanjian kredit lahir atas dasar asas kebebasan berkontrak sebagairnana diatur dalam ketentuan Pasal ... -
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN JASA ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA BIDANG JASA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2004)Di dalam hukum konsumen, sebagian besar kedudukan konsumen jasa diperoleh sebagai'konsekuensi mengkonsumsi jasa melalui suatu transaksi konsumen (consumer transaction). Tahap pra-transaksi konsumen, adalah suatu prolog ...