Browsing Master of Law by Title
Now showing items 557-576 of 1449
-
KONSTRUKSI HUKUM SUKUK BERDASARKAN FIQIH MUAMALAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010-02-20)Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan konstruksi hukum sukuk yang ada saat ini dan meninjau kesesuaian konstruksi hukum tersebut berdasarkan tinjauan fiqih muamalah. Analisa dilakukan terhadap konstruksi ... -
KONSTRUKSI IDEAL PENGATURAN HAK INGKAR NOTARIS PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-10-03)Penelitian ini berjudul ”Konstruksi Ideal Pengaturan Hak Ingkar Notaris Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ... -
KONTRIBUSI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KONSEP MEDIASI PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-26)Agenda dalam pembangunan hukum di era kekinian ini, kiranya dapat ditujukan dalam aspek pembaharuan hukum pidana Nasional kedepan. Kajian historis-politis bagaimana hukum pidana muncul di Indonesia yang tidak terlepas dari ... -
Kontroversi Dasar Hukum Pemeriksaan Gugatan Derivatif terhadap Direksi dan Komisaris Perseroan dalam Penegakan Hukum di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Tesis ini meneliti tentang kontroversi dasar hukum pemeriksaan gugatan derivatif terhadap direksi dan komisaris perseroan dalam penegakan hukum di indonesia. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini pertama, Bagaimana ... -
Konvergensi Hukum Robot Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Pada Masyarakat 5.0
(Universitas Islam Indonesia, 2021-06-07)Penelitian ini membahas dua permasalahan utama, pertama bagaimanakah urgensi pengaturan hukum yang lahir antara manusia dengan robot dalam sistem hukum nasional di Indonesia? Kedua, Bagaimanakah aspek-aspek substansi ... -
KRITERIA KEBARUAN (NOVELTY) DALAM DESAIN INDUSTRI
(Universitas Islam Indonesia, 2007-01-22)Desain industri merupakan hak eklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas desain yang diciptakannya. Dengan adanya hak eklusif tersebut, pendesain dapat mempertahankan haknya kepada siapapun yang menyalahgunakan ... -
Kuasa Menjual Notariil yang Digunakan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) Hak Atas Tanah
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji beberapa rumusan masalah, pertama, mengapa banyak Akta Jual Beli Hak Atas Tanah yang dibuat berdasarkan pada kuasa menjual notariil, serta kedua bagaimana mekanisme dan legalitas ... -
LANDASAN TEORETIS PIDANA PENJARA DAN TINJAUANNYA DALAM HUKUM ADAT
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-10-14)Pidana penjara pertama kali dikenal di Indonesia setelah Belanda memberlakukan wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie. Ia diberlakukan mengacu pada prinsip konkordansi dimana hukum-hukum yang berlaku di Belanda ... -
LARANGAN KEPEMILIKAN SAHAM SILANG PADA INDUSTRI TELEPON SELULAR DI INDONESIA (KPPU v. TEMASEK, PUTUSAN KPPU NOMOR 07/KPPU-L/2007 TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM SILANG)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008-10-18)Penelitian ini mengangkat masalah berkenaan dengan kepemilikan saham silang oleh Temasek yang merupakan perusahaan milik Singapura beserta anak-anak perusahaannya pada dua perusahaan seluler di Indonesia, Telkomsel dan ... -
LARANGAN MEMBUAT AKTA MELEBIHI BATAS KEWAJARAN YANG DITENTUKAN OLEH DEWAN KEHORMATAN PUSAT (STUDI PASAL 4 ANGKA 16 KODE ETIK JABATAN NOTARIS)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-29)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisi mengenai larangan terhadap notaris dalam membuat akta yang melebihi batas kewajaran yang telah ditentukan oleh Dewan Kehormatan Pusat sebagaimana termuat di dalam ... -
LARANGAN NOTARIS MEMPROMOSIKAN DIRI MELALUI INTERNET BERDASAR UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK
(Universitas Islam Indonesia, 2019-12-03)Tesis ini meneliti tentang larangan Notaris mempromosikan diri melalui internet berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik. Isu dari permasalahan yang dirumuskan yaitu 1) Apa saja bentuk promosi Notaris ... -
LATAR BELAKANG DAN IMPLIKASI PEMBERLAKUAN ASAS RECHTERLIJK PARDON DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 2023
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis latar belakang adanya pengaturan asas rechterlijk pardon di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 dan mengetahui dan menganalisis implikasi pemberlakuan asas ... -
Legal Protection for Well-Known Trademark Between Indonesia and Spanish
(Universitas Islam Indonesia, 2023)The diversity of the development of ideas, then someone needs to register the results of his ideas both in the form of creation and innovation. Trademark registration must be done to differentiate similar products, because ... -
Legalitas Hukum Coin Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Judul penelitian ini adalah “Legalitas Hukum Coin Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui legalitas hukum coin cryptocurrency dalam dunia perdagangan internasional ... -
Legalitas Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Akad Murabahah
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Putusan Mahkamah Agung Nomor: 452K/Ag/2016 menyebutkaan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar bahwa tergugat melaporkan penggugat ke Polrestabes Yogyakarta atas dasar menggelapkan barang ... -
Legalitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Bantul
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian mengenai aplikasi metode spektrometri derivatif pada adsorpsi campuran biner zat warna menggunakan abu daun bambu petung (Dendrocalamus asper) telah dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk ... -
LEGALITAS PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NON POLRI DAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-02-24)Penelitian ini berjudul Legalitas Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Non Polri Dan Kejaksaan Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia sebenarnya bukan ... -
LEMBAGA MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH DENGAN BANK (Sebuah Analisis Yuridis peran Lembaga Mediasi Perbankan setelah sebagian peran Bank Indonesia beralih ke Otoritas Jasa Keuangan)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-02-27)Penelitian ini berjudul “LEMBAGA MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH DENGAN BANK (Sebuah Analisis Yuridis peran Lembaga Mediasi Perbankan setelah sebagian peran Bank Indonesia beralih ... -
Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Sub-Sistem Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Studi Khusus Tentang Lapas Terbuka Kendal)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016)Tesis ini membahas tentang Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai Sub- Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu dengan titik beratnya adalah latar belakang pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, pembentukan Lembaga ... -
LIKUIDASI JAMINAN MILIK DEBITUR YANG DIPASANG HAK TANGGUNGAN KARENA ADANYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
(Universitas Islam Indonesia, 2019-09-19)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis proses bank dalam melakukan likuidasi jaminan ketika debitor wanprestasi dalam perjanjian kredit. Mengkaji dan menganalisis tentang wanpresatasi oleh debitor dalam ...