LEMBAGA MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH DENGAN BANK (Sebuah Analisis Yuridis peran Lembaga Mediasi Perbankan setelah sebagian peran Bank Indonesia beralih ke Otoritas Jasa Keuangan)

Abstract

Penelitian ini berjudul “LEMBAGA MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH DENGAN BANK (Sebuah Analisis Yuridis peran Lembaga Mediasi Perbankan setelah sebagian peran Bank Indonesia beralih ke Otoritas Jasa Keuangan)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Mediasi Perbankan adalah alternatif proses penyelesaian sengketa berupa permasalahan keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan yang diajukan nasabah atau perwakilan nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, guna membantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela baik atas sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan. Babak baru mempengaruhi pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan Independen mengalami perubahan hal ini setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan sebagai amanat Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan mediasi perbankan oleh Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia mengalami perubahan dengan disahkan Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dimana dengan disahkannya Undang-undang tersebut maka pada tanggal 1 Januari 2014 Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan tidak lagi berada di bawah Bank Indonesai (bank sentral) namun dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif yuridis yaitu penggunaan peraturan yang berkenaan dengan ide pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan Independen dan peraturan lain yang terkait dengan hal tersebut. Pendekatan ini penulis gunakan agar dapat mernperoleh hasil yang komprhensif berkenaan dengan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan Hasil penelitian diperoleh dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka peran pengawsan beralih di OJK akan tetapi terkait dengan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran masih menjadi kewengan Bank Indonesia, hal tersebut dengan beberapa pertimbangan antara lain Bank Indonesia sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran Sistem Pembayaran, tugas tersebut dilaksanakan oleh Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI. Untuk tetap memeberikan perlindungan kepada konsumen sebelum terbentuknya lembaga Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh Lembaga Jasa keuangan maka nasabah dapat mengajukan permohonan fasilitas penyelesaian sengketa kepada OJK, dan hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai Perlindungan konsumen sektor Keuangan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang baru dapat dilihat sebagai solusi untuk Bank Indonesia agar lebih fokus dalam menjaga dan mengatur kelancaran dari kebijakan moneter dan tidak perlu terbagi fokusnya dalam mengawasi bank. Saat ini lembaga Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa belum dibentuk oleh Lembaga Jasa Keuangan yang pembentukanya harus dikoordinasikan oleh asosiasi masing-masing sektor jasa keuangan, terkait dengan hal ini OJK telah memberikan batasan waktu untuk mementuk paling lambat 31 Desember 2015.