Browsing Master of Law by Title
Now showing items 319-338 of 1447
-
IMPLIKASI YURIDIS PEMALSUAN TANDA TANGAN PADA MINUTA AKTA TERHADAP JABATAN NOTARIS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ PID/2012)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut benntuk ... -
Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta Terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ PID/2012)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut benntuk ... -
IMPLIKASI YURIDIS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA TERHADAP IKLIM PERSAINGAN USAHA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-16)Predikat kota Yogyakarta sebagai kota wisata menjadi pemicu pesatnya pertumbuhan pembangunan hotel. Menyikapi permasalahan akibat pembangunan hotel, pemerintah kota Yogyakarta menerbitkan kebijakan dalam bentuk Peraturan ... -
IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA PENCALONAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS PADA PILKADA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2010
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-22)Pada tahun 2010, Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Pesta demokrasi tersebut mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang telah direvisi dengan ... -
IMPLlKASl HUKUM LlSENSl COPYLEFT TERHADAP PERLINDUNGAN PERANGKAT LUNAK SUMBER TERBUKA (OPEN SOURCE SOFTWARE) Dl INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2009-02-07)Program computer (software) masuk sebagai bagian dari karya sastra yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Perlindungan atas program computer ini karena di dalamnya terdapat source code (kode sumber ), yang merupakan ... -
IMPLlKASl YURlDlS DAN POLITIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU KEPADA DPRD KOTA PEKANBARU PADA ERA REFORMASI
(Universitas Islam Indonesia, 2006-08-25)Pertanggungjawaban kepala daerah dapat diterima masyarakat melalui DPRD yang menggambarkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan tugas kepala daerah selama satu tahun anggaran Hal ini tentunya akan menjadi bahan ... -
IMUNITAS ASET NEGARA DALAM PERJANJIAN ANTARA BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA) DENGAN PIHAK ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-27)Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki imunitas, yaitu imunitas yurisdiksional dan imunitas eksekusi. BUMN merupakan perusahaan milik negara, ketika melakukan hubungan bisnis dengan pihak asing maka ... -
INDEPENDENSI BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL
(Universitas Islam Indonesia, 2006-03-09)Bank Indonesia adalah lembaga negara yang Independen yang &lam melaksanakun tugas dan fingsinya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya. Secara struktural, Bank Indonesia berada diluar pemerintahan ... -
INDEPENDENSI HAKIM PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-25)Hingga saat ini sektor perpajakan masih menjadi kontributor pendapatan terbesar negara. Tentunya target penerimaan pajak ini akan selalu meningkat seiring meningkatnya pula kebutuhan modal dalam pelaksanaan tugas-tugas ... -
INDEPENDENSI PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (Studi pada Baituttamwil TAMZIS Jawa Tengah)
(Universitas Islam Indonesia, 2011-02-05)Penelitian ini berjudul “Independensi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Baitul Maal wat Tamwil” (Studi pada Baituttamwil TAMZIS Jawa Tengah), dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme pengawasan syariah yang dilakukan ... -
Indikasi Dugaan Persekongkolan Tender Proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Palu-Sulawesi Tengah
(Universitas Islam Indonesia, 2013-10-19)Judul penelitian ini adalah "lndikasi Dugaan Persekongkolan Tender Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Palu-Sulawesi Tengah" Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan ... -
INDIKATOR PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (Studi Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-XI/2011 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-XI/2011)
(Universitas Islam Indonesia, 2013-01-12)Pasca dialihkannya kewenangan penyelesaian sengketa pemilukada dari MA ke MK, banyak hasil pemilukada akhirnya di tentukan di MK. Bagi MK, dampak peralihan kewenangan tersebut memberikan keleluasaan untuk menilai bobot ... -
INKONSISTENSI SIKAP MAHKAMAH AGUNG RI TERHADAP PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN PERSEROAN
(Universitas Islam Indonesia, 2015-09-27) -
INTERRELASI KONSTITUSIONALISME DAN DEMOKRASI PERWAKILAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PERUBAHAN IV UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2006-05-04) -
ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-12-18)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Itikad Baik dalam Perjanjian Kerja Bersama yang berguna dalam mewujudkan keadilan, khususnya dalam hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja di perusahaan. Perjanjian Kerja ... -
ITIKAD BAIK PRA KONTRAK DALAM PERJANJIAN ANTARA BANK PENERBIT KARTU KREDIT DENGAN CARDHOLDER UNTUK PENERBITAN KARTU KREDIT
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-04)Kartu kredit merupakan salah satu fasilitas bank yang menjadi gaya hidup masyarakat masa kini dengan meningkatnya kebutuhan akan efisiensi penggunaan uang. Bank merupakan salah satu penerbit kartu kredit yang paling banyak ... -
IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH SEBAGAI KENDALI TATA RUANG DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (STUDI TENTANG PEMBANGUNAN APARTEMEN)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-04-30)Tesis ini bertujuan untuk mengetahui penerbitan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagai Kendali tata ruang untuk pengendalian pembangunan apartemen berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012.Rumusan masalah yang ... -
Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Kuasa Menjual Notariil Di Kabupaten Magelang
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Tesis ini meneliti tentang Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Kuasa Menjual Notariil di Kabupaten Magelang. Permasalahan yang dirumuskan adalah pertama Apa yang menjadi pertimbangan Kantor Badan Pertanahan Nasional ... -
Justifikasi Pemberian Kewenangan Kepada Penyidik Tindak Pidana Narkotika Dalam Menentukan Justice Collaborator
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-23)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran penyidik tindak pidana narkotika dalam menetapkan justice collaborator. Dalam proses penanganan tindak pidana, polisi selaku salah satu penegak hukum diberi ... -
Justifikasi Pemberian Kewenangan Kepada Penyidik Tindak Pidana Narkotika Dalam Menentukan Justice Collaborator
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran penyidik tindak pidana narkotika dalam menetapkan justice collaborator. Dalam proses penanganan tindak pidana, polisi selaku salah satu penegak hukum diberi ...