IMPLlKASl YURlDlS DAN POLITIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU KEPADA DPRD KOTA PEKANBARU PADA ERA REFORMASI

Abstract

Pertanggungjawaban kepala daerah dapat diterima masyarakat melalui DPRD yang menggambarkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan tugas kepala daerah selama satu tahun anggaran Hal ini tentunya akan menjadi bahan kritikan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah yang Iambat dalam membangun daerah. disamping itu rakyat akan merasa bahwa kedudukannya adalah sebagai pihak yang berdaulat dan sebagai pemilk pemerintahan. Sekalipun penolakan laporan pertanggung jawaban kepada daerah mempunyai implikasinya akan sangat Iuas, tetapi klausul ini telah sangat memperkuat kadudukan, fungsi, dan kewenangan DPRD. Apalagi karena DPRD diberikan ha1 untuk memberikan semacam "mosi tidak percaya" kalau sampai dua kali menolak pertanggung jawaban kepala daerah. namun, agar DPRD tidak berlaku semena-mena menyalahgunakan ha1 dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang maka presiden yang hams memberikan kata terakhir tentang penolakan pertanggung jawaban dari kepala daerah. jacli, presiden kedudukannya sebagai penengah atau wasit jika terjadi konflik antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif didaerah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data komparatifYAITU penelitian menurut tingkat eksplanasi dapat dikelompokkan menjadi: deshpsi, komparatif dan asosiatif Komparatif adalah bersifat perbandingan terhadap variabelnya yang rnasih mandiri tetapi sampelnya lebih dan satu. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru tepatnya dikantor Walikota Pekanbaru, DPRD Kota Pekanbaru dan beberapa Kantor-kantor Dinas yang ada hubungannya dengan perolehan data dalam penelitian ini. Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian Obsewastional Research dengan cara survai, karena dalam mengumpulkan data penulis melakukan dengan cara survei, karena pengumpulan data penulis lakukan dengan survei mendatangi Kantor Walikota Pekanbaru dan DPRD Pekanbaru. Sedangkan ditilik &ri sifat penelitian maka penelitian ini adalah bersifat Deshptif yaitu memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang kedudukan dan fungsi laporan pertanggungjawaban tahunan Kepala Daerah Kota Pekanbaru kepada DPRD. Metode pendekatan ini merupakan penelitian hukum normative dengan metode pendekatan secara teoritis, yuridis, dan politis. Pendekatan toeritis dimaksudka~ untuk memberikan dasar toeritis mengenai kewenangan DPRD terhadap hasil pertanggungjawaban kepala daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana kedudukan fungsi laopran pertanggungjawaban tahqnan Kepala Daerah Kota Pekanbaru kepada DPRD ? dan untuk mengetahui apa saja implikasi laporan pertanggungjawaban tahunan terhadap kedudukan Kepala Daerah ? Pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh hasil penelitian yaitu pertanggungjawaban akhir tahun anggaran kepala daerah yang bersifat progress report perlu disambut positif, dengan ketentuan melahirkan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, bersih dan bebas dari berbagai indikasi KKN. Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah keberadaan akuntan publik atau BPK, karena untuk pertanggungjawaban Kepala Daerah yang bersifat progress report di dalam penilaiannya telah banyak diwarnai oleh nuansa penuh kemaluman dari anggota DPRD.