INDIKATOR PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (Studi Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-XI/2011 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-XI/2011)

Abstract

Pasca dialihkannya kewenangan penyelesaian sengketa pemilukada dari MA ke MK, banyak hasil pemilukada akhirnya di tentukan di MK. Bagi MK, dampak peralihan kewenangan tersebut memberikan keleluasaan untuk menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses pemilukada dan kaitannya dengan perolehan hasil suara bagi para pasangan calon. Pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif dan pelanggaran administratif, menjadi dasar dan pertimbangan bagi MK untuk membatalkan hasil pemilukada, meskipun merupakan hasil dari demokrasi pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Dari 22 sengketa pemilukada yang telah diajukan ke MK termasuk sengketa pemilukada Kota Pekanbaru salah satunya yang merupakan sengketa yang diindikasikan telah terjadi pelanggaran yang memenuhi sifat sistematis, tersutruktur dan masif dengan putusan Nomor 63PHPU.D-W2011. Berbeda halnya dengan sengketa yang terjadi di Pati Jawa Tengah, dimana pelanggaran yang terjadi di Pati tidak terjadi pada saat berlangsungnya pemilihan seperti di Koata Pekanbaru, pelanggaran yang terjadi di Pati adalah pada saat pendaftaran, dimana terjadi penggantian sepihak salah satu peserta yang sejak awal sudah didaftarkan. Penggantian sepihak tanpa ada klarifikasi oleh KPU Pati berdasarkan bukti-bukti dan argumentasi yang dibangun oleh pihak Pemohon di Persidangan MK, maka MK menyimpulkan dengan menerima dalil pemohon dan membatalkan hasil pemilukada Pati - dengan putusan Nomor 82lPHPU.D-W20 1 1. Tesis ini mencoba membaca lebih dalam lagi terkait cara dan bagaimananya pelanggaran sistetmatis, tersutruktur dan masif yang terjadi di Pekanbaru setelah itu membandingkan dengan pelanggaran yang dimaksud oleh pemohon dan dikabulkan oleh MK pada pemilukada Kabupaten Pati. Sehingga dengan demikian dapat menarnbah pemahaman terkait dengan bentuk dan kualifikasi pelanggaran-pelanggaran yang sangat berpotensi dijadikan dasar bagi MK untuk membatalkan hasil Pemilukada.