• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESIAN SENGKETA KONSUMEN

    Thumbnail
    View/Open
    Tesis_MH UII_ M.Nur Laili D.K_16912060.pdf (1.079Mb)
    Date
    2018-11-24
    Author
    M. NUR LAILI DWI KURNIYANTO, 16912060 S.H.
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian ini akan menjawab masalah terkait dengan bagaimana efektivitas penyelesaian konsumen oleh BPSK atas adanya fenomena pembatalan 127 Putusan BPSK oleh MA. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK, hal ini dimaksudkan dalam rangka untuk merumuskan lembaga penyelesaian sengketa yang ideal. Jenis penelitian ini adalah mixing antara penelitian normatif dan empiris. Obyek penelitian ini adalah Putusan MA yang membatalkan Putusan BPSK, rumusan mengenai ruang lingkup yang dimaksud sebagai sengketa konsumen dan yang terkahir adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat akan hukum perlindungan konsumen. Adapun penelitian ini berhasil menunjukkan Index Prestesi tingkat efektivitas BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen adalah 1,903 (Satu koma sembilan nol tiga) dari nilai maksimal 4.00 (empat koma nol). Angka tersebut merupakan bukti bahwa, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK pada saat ini belum efektif, karena masih banyak mengandung permasalahan, terutama masalah dalam tiga faktor utamanya yakni pertama permasalahan regulasi dalam hal tugas dan wewenang BPSK, kedua permasalahan sarana dan prasarana yang belum memadai, dan ketiga permasalahan sosialisasi hukum perlindungan konsumen yang belum dilakukan secara optimal dan menyeluruh. Dari aspek regulasi, hal yang paling mencolok permasalahannya adalah adanya ketimpangan pengaturan mengenai “kekuatan hukum” putusan BPSK, dan ketidakjelasan mengenai pembatasan ruang lingkup “sengketa konsumen”, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sementara itu dari aspek sarana dan prasarana juga menunjukkan banyak kekurangan terutama fasilitas gedung, akomodasi pegawai, bahkan ATK kantor masih belum memadai. Dengan kondisi demikian perlu kiranya untuk merumuskan lembaga perlindungan konsumen ideal.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/14489
    Collections
    • Master of Law [1560]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV