Browsing Master of Law by Title
Now showing items 76-95 of 1464
-
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-04-29)Dengan ditetapkannya Undang-Undang No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta maka Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 5 (lima) urusan keistimewaan yaitu : Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN USAHA ANTARA PATRIOT FARM BROILER DAN PETERNAK AYAM DI KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2009-12-23)Penyimpangan dan penodaan agama yang di Indonesia menimbulkan keresahan dalam kehidupan didalam masyarakat Indonesia, dan akhirnya penyimpangan, penodaan agama dijadikan delik didalam KUHP dan disebut delik agama. Didalam ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLAMBATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL (STUDI TENTANG KOMPETENSI KELEMBAGAAN PENGUJIAN PERDA)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-11-18) -
Analisis Yuridis terhadap Tenaga Keperawatan yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Pasien
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat (1) bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOFILIA (KELAINAN ORIENTASI SEKSUAL ) MENNURUT HUKUM POSITIF
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-04-30)Pedofilia merupakan suatu kejahatan kesusilaan secara umum, atau tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan, si korban, dengan paksaan dan ... -
ANOMALI MPR SEBAGAI PENJELMAAN KEDAULATAN RAKYAT PASKA AMANDEMEN UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2016-04-04)Paska reformasi 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilu 1999 melakukan amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali, dan berlangsung dari tahun 1999-2002. Amandemen yang dilakukan ketika itu didorong oleh keinginan ... -
APLIKASI AKAD HAWALAH DALAM PENGAMBIL-ALIHAN HUTANG DARI PERBANKAN KONVENSIONAL (Analisis Terhadap Akad Hawalah Perbankan Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Cabang Syariah Cik Ditiro)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-29)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis aplikasi akad hawalah oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Cabang Syariah Cik Ditiro dalam pengambil-alihan hutang dari ... -
APLIKASI GADAI DI PEGADAIAN SYARI'AH MLATI SLEMAN (STUDI TENTANG AKAD RAHN DAN IJARAH) PADA PEGADAIAN SYARI'AH MLATI SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2008-02-23) -
The Application of Restorative Justice Principles to the Perpetrators of Narcotic Crimes
(Universitas Islam Indonesia, 2022)Narcotics is an extraordinary crime and is quite difficult to eradicate directly. Often when dealing with narcotics, the criminal justice system becomes a legal tool used to deal with narcotics. In its development, the ... -
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
(Universitas Islam Indonesia, 2007-06-22)Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku usaha dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerjalburuh, dan pemerintah. Dalam melaksanakan ... -
ARTI PENTINGNYA INSENTIF DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF PADA ERA OTONOMI DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2006-01-15) -
ARTI PENTINGNYA ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN WARALABA
(Universitas Islam Indonesia, 2009-05-06)Penelitian ini berjudul ART1 PENTINGNYA ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN WARALABA. Penelitian ini dilatarbelakangi perlunya pemahaman tentang itikad baik sebelurn para pihak menutup suatu perjanjian khususnya perjanjian ... -
ASAS ITIKAD BAIK SEBAGAI PEMBATAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-03-25)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pembatasan penerapan asas kebebasan berkontrak melalui asas itikad baik dalam Perjanjian Kredit Bank. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui ... -
ASAS KESETARAAN DALAM AKAD BAKU PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI
(Universitas Islam Indonesia, 2014-01-24)Perbankan Syariah pada umumnya hunbuh dan berkembang di seluruh dunia, terutana di negara-negara Islam seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kehadiran bank syariah dengan prinsip ke-Islamannya yang tidak mengenal riba ... -
Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Persaingan Usaha (Sebuah Studi Pada Putusan-Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha)
(Universitas Islam Indonesia, 2022-08-18)Studi ini membaca ulang klaim-klaim berbasis hak asasi manusia yang terdapat dalam kasus-kasus konkret hukum persaingan usaha, di tengah belum populernya studi-studi hukum terkait aspek hak asasi manusia dalam hukum ... -
ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 1999 SAMPAI DENGAN TAHUN 2006
(Universitas Islam Indonesia, 2010-02-20)Kabupaten Bantul sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan pembangunan pasti membutuhkan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan infrastrulcturnya ... -
ASPEK HUKUM DAN KEMANFAATAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH : STUDI KASUS BPD KALIMANTAN TIMUR
(Universitas Islam Indonesia, 2012-06-30)Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji keberadaan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim) dari aspek dan legalitas pendiriannya dalam ha1 menyediakan kredit makro dan kredit mikro bagi ... -
“ASPEK HUKUM KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK DI PENGADILAN” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 158/Pdt.G/2015/Pn.Smn)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-12-16)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan peraturan ... -
“Aspek Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Di Pengadilan” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 158/Pdt.G/2015/Pn.Smn)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan peraturan perundang-undangan ... -
ASPEK HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT TERELADAP ALIRAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT
(Universitas Islam Indonesia, 2013-07-19)Berdasarkan New York Agreement Tanggal 15 Agustus 1962, inaka wilayah Irian Barat diakui ~nenjadi bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keinudian pada tanggal 24 Maret tahun 1969 dilakukan Penentuan ...