Browsing Master of Law by Title
Now showing items 544-563 of 1464
-
KONKORDANSI SISTEM HUKUM LEMBAGA NOTARIS TERHADAP PERBANKAN SYARIAH (Studi Penyelesaian Wanprestasi Praktek Perbankan Syariah Di Kota Padang Sumatera Barat)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-10-21)Perkembangan hukun~ Perduta di Indonesia tidak ierlepas duri sejurah di terapkannya hzrkzrtn Belanda di Indonesia. Penerapan hukutn Belandu di Indonesia di terapkan Indonesia dengan cura Konkordunsi. Dimana hukunz Belanda ... -
KONSEKUENSI HUKUM HAK EKSKLUSIF ATAS DESAIN INDUSTRI TERDAFTAR YANG TIDAK MEMILIKI UNSUR KEBARUAN (NOVELTY)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-10-05)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Konsekuensi Hukum Hak Eksklusif Atas Desain Industri Terdaftar yang Tidak Memiliki unsur kebaruan (novelty) dan untuk mengkaji upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan ... -
KONSEKUENSI KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UJI MATERIIL PASAL 214 W NO.10 TAHUN 2008 TENTANG PEMlLIHAN ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TERHADAP HAK POLITIK PEREMPUAN
(Universitas Islam Indonesia, 2010-07-31) -
Konsekuensi Yuridis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kompetensi Absolut PTUN
(2018-02-24)Dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, secara umum sebagai upaya pemberian perlindungan hukum dengan mendasarkan segala tindakan pemerintahan (bestuurs handelingen) harus memiliki ... -
KONSEKUENSI YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT PTUN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-24)Dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, secara umum sebagai upaya pemberian perlindungan hukum dengan mendasarkan segala tindakan pemerintahan (bestuurs handelingen) harus memiliki ... -
KONSELING SEBAGAI SANKSI PIDANA TAMBAHAN PADA TINDAK PIDANA KDRT (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul tahun 2010- 2014)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-11-28)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kecendrungan Hakim menjatuhkan pidana penjara dan belum menerapkan pidana tambahan berupa konseling sebagai sanksi pidana dalam KDRT serta untuk mengetahui kebijakan ... -
KONSEP DIVERSI DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN PELAKU ANAK
(Universitas Islam Indonesia, 2016-10-21)Pelanggaran lalu lintas sampai saat ini masih sering terjadi, dan pelanggarnya tidak hanya orang dewasa namun banyak juga pelanggar yang masih anak-anak. Dalam prakteknya, penanganan perkara pelanggaran lalu lintas dengan ... -
KONSEP IHTIKAR DALAM HUKUM ISLAM (Studi Komparatif Terhadap Monopoli dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-01-31)Monopoli dianggap sebagai penyebab utarna kegagalan pasar dalam ekonorni konvensional. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memasukkan monopoli sebagai ... -
KONSEP KEADILAN DALAM ASURANSI SPWA SYARIAH (Studi tentang Seleksi Risiko dalam Asuransi Jiwa Syariah pada AJB. Bumi Putra 1912 Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-02-07)Tesis dengan judul "~onsKee~ad ilan dalam Asuransi Jiwa Syariah (Studi tentang Seieksi Risiko daiam Asuransi Siwa Syariah pada Am. Bumi Putra 1912 Yogyakarta)" inl menipakin sehh kaqa iimiah yaiig &sirisin Szrd"asa?lizii ... -
KONSEP MUSYAWARAH DAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-02-14)Penelitian ini mengkaji tentang konsep musyawarah dan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam perspektif hukum Islam. Pelaksanaan pengadaaan tanah untuk kepentingan umum dapat mencangkup dua proses ... -
Konsep Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan RUU KUHP Dan RUU KUHAP
(Universitas Islam Indonesia, 2021-01-18)Penelitian ini berjudul Konsep Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan RUU KUHP dan RUU KUHAP. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan konsep rechterlijk pardon atau permaafan hakim dalam RUU KUHP akan tetapi ... -
KONSEPSI KEKUASAAN DALAM SISTEM WILAYATUL FAKIH MENURUT KONSTITUSI REPUBLIK ISLAM IRAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-02-23)Paradigma kekuasaan mempunyai dua tujuan yaitu materil dan ilahia, konsepsi kekuasaan Islam mempunyai paradigma ilahi, tujuan pemerintahan yaitu untuk menuju kepada Allah. Dalam Islam muncul konsepsi kekuasaan yang berbeda ... -
Konsepsi Pemerintahan Khilafah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dan Uud 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2022-04-25)Keberadaan sebuah sistem pemerintahan dan negara sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu pula bagi umat Islam, diakui atau tidak sangat membutuhkan sebuah sistem negara yang Islami dalam konteks agar ajaran-ajaran Islam ... -
KONSTITUSIONAL BERSYARAT (CONDITIONALLY CONSTITUTIONAL) DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2012-06-30)Penelitian ini berjudul "Konstitusional Bersyarat (conditionally constitutional) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya putusan konstitusional bersyarat ... -
Konstitusionalitas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Konstitusi dalam Undang-undang Dasar 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang memiliki tugas khusus berdasarkan UUD 1945 dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun dalam praktiknya lembaga seperti KPK seringkali ... -
KONSTITUSIONALITAS MUATAN MATERI PASAL 52 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2012-09-28)Tesis ini berjudul “KONSTITUSIONALITAS MUATAN MATERI PASAL 52 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945”. Penulisan tesis ini bertujuan untuk meneliti ... -
KONSTITUSIONALITAS WEWENANG KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN SELEKSI PENGANGKATAN HAKIM (STUDI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 43/PUU-XII/2015)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-10-21)Perdebatan konstitusionalitas keterlibatan Komisi Yudisial (KY) dalam seleksi calon hakim bersama Mahkamah Agung (MA) akhirnya terjawab. Lewat putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan seleksi calon hakim sepenuhnya ... -
KONSTRUKSI HUKUM BADAN USAHA BMT DAN TANGGUNG JAWAB MUDHARIB KEPADA SHAHIBUL MAAL DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus di BMT Arafah Mandiri Kulon Progo)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-06)BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dalam operasionalnya berdasarkan sistem Islam dengan konsekwensi setiap usaha yang dijalankan harus sejalan dengan aturan syariah, dan tidak bertentangan dengan hukum positif. BMT ... -
KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG YOGYAKARTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-05-30)Perkembangan perekonomian di Indonesia yang begitu kompleks menuntut kita untuk turut serta didalamnya. Salah satu cara meningkatkan perkembangan perekonomian yaitu melalui lembaga keuangan perbankan. Perbankan yang ...