Browsing Master of Law by Title
Now showing items 165-184 of 1460
-
EVALUASI PROGRAM REKONSTRUKSI GEDUNG SEKOLAH DENGAN SWAKELOLA PASCA GEMPA BUMI YOGYAKARTA (Studi kasus: Rekonstruksi Gedung Sekolah Dasar Kabupaten Sleman)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Proses rehabilitasi sarana-prasarana gedung sekolah sebelum gempa bumi tahun 2006 di DIY, dilakukan dengan melalui pelelangan-pelelangan kontrak dan dilakukan oleh tenaga profesional (kontraktor). Kegiatan P2DT-DB dan ... -
FAIR TRIAL DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-07-06)Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, kinerja hukum dan penegak hukum masih dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir (last ... -
FAIR USE DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA BUDAYA POP ANIMASI JEPANG DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA
(universitas islam indonesia, 2019-12-20)Di era globalisasi yang tanpa batas seperti saat ini, konsumsi televisi dan film meningkat, genre animasi terutama animasi Jepang atau anime telah menjadi sangat populer bagi konsumen televisi dan film. Keberhasilan anime ... -
FALSAFAH PENCANTUMAN SAWSI TINDAKAN SERTA PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA DAN TINDAKAN DALAM MENANGANI PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN ANAK-ANAK (Studi Putusan Hakim Terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-09-03)Pentingnya Penelitian dengan judul "Falsafah Pencantzrman Sanksi Tindakan Serta Penerapan Sanksi Pidana Penjara Dan Tindakan Dalam Menangani Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Anak-Anuk (Studi Putusan Hakim ... -
Force Majeure dalam Pelaksanaan Perjanjian bebagai Upaya Preventif Permohonan Pailit Secara Premature (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Tesis ini berjudul “Force Majeure Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sebagai Upaya Preventif Permohonan Pailit secara Premature (studi kasus Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby)”. Penelitian ini bertujuan ... -
Formulasi Hukum Hak Terkait untuk Pelaku Seni Pertunjukan Teater di Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Studi penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang formulasi hukum hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, apakah sesuai dengan pandangan para pelaku seni pertunjukan ... -
FORMULASI HUKUMAN CAMBUK DALAM QANUN PROVINSI ACEH MENURUT TINJAUAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA
(Universitas Islam Indonesia, 2012-08-10)Hukuman cambuk yang berlaku di provinsi Aceh merupakan jenis hukuman yang tidak sesuai dengan isi pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis pidana yang berlaku di Indonesia. Karena itulah, kebijakan penerapan hukuman cambuk ... -
FUNGSI DAN PERANAN BANK INDONESIA . DALAM MELAKUKAN PENlBlNAAN DAN PENGAWASAN BANK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 23 TAHUN 1999
(Universitas Islam Indonesia, 2006-03-03) -
FUNGSI NOTARIS DALAM MEMBERIKAN LEGALISASI ATAS AKTA DI BAWAH TANGAN
(Universitas Islam Indonesia, 2019-11-27)bawah tangan. Masalah yang dirumuskan pada penelitian ini ialah sebagai berikut Pertama apa fungsi notaris terhadap akta di bawah tangan yang dilegalisasi di hadapannya, Kedua bagaimana kekuatan pembuktian akta di bawah ... -
FUNGSI PENGAWASAN OLEH DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH OLEH EKSEKUTIF (Kasus : PERDA Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 1992)
(Universitas Islam Indonesia, 2006)Penelitiail ini inengltaji fungsi pellgawasail DPRD terhadap pelalcsanaa~i Peraturan Daerah oleh eltseltutif dan studi Itasus adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tal~un 1992. Peraturan Daerah merupakan ltebijakan l'el~lerintal~ ... -
Fungsionalisasi Hukum Pidana Sebagai Ultimum Remedium Pada Tindak Pidana Selain Pembajakan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-02)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problem dalam ketentuan UUHC hubungannya dengan fungsionalisasi hukum pidana sebagai ultimum remedium pada tindak pidana selain pembajakan. Permasalahan pokok: 1). Apa yang ... -
Gadai Deposito Berjangka sebagai Jaminan Kredit (Studi Kasus: PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo, mengetahui apakah pengikatan jaminan deposito ... -
GAGASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DUMAI BERBASIS INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-11-17)Bentuk negara kesatuan sudah menjadi harga mati dan paling cocok bagi negara Indonesia, yaitu bentuk negara yang meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan pemerintah pusat. Namun pasca reformasi, bentuk negara kesatuan ... -
Gagasan Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2021)Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan untuk memasukkan biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi ke dalam skema pidana denda dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Banyaknya kasus korupsi ... -
GAGASAN OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM NKRI
(Universitas Islam Indonesia, 2017-12-29)Penegasan dari pengakuan dan penghormatan negara Indonesia terhadap satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa dan khusus tertuang dalam Pasal 18 (b) ayat 1 UUDNRI 1945.Otonomi Khusus (Desentralisasi Asimetris) adalah ... -
GAGASAN PEMBERIAN KEWENANGAN FORUM KONSULTASI (CONSILIUM FORUM) PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-17)Kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi yang salah satu tujuannya untuk memprevensi inkonstitusionalitas undang-undang, nyatanya belum mampu menjadi antitesa yang baik dalam pembentukan undang-undang. Guna ... -
GAGASAN PEMBERIAN KEWENANGAN FORUM KONSULTASI (CONSILIUM FORUM) PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-17)Kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi yang salah satu tujuannya untuk memprevensi inkonstitusionalitas undang-undang, nyatanya belum mampu menjadi antitesa yang baik dalam pembentukan undang-undang. Guna ... -
Gagasan Pemberian Kewenangan Forum Konsultasi (Consilium Forum) Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi yang salah satu tujuannya untuk memprevensi inkonstitusionalitas undang-undang, nyatanya belum mampu menjadi antitesa yang baik dalam pembentukan undang-undang. Guna ... -
GAGASAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRASTIS DALAM UUD 1945 DAN IMPLEMENTASINYA PADA PEMILU LEGISLATIF 2004 DAN 2009
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-06-15)Tesis ini membahas tentang gagasan (original intent) Sistem Pemilu yang termaktub dalam konstitusi yang Penulis teliti dari risalah-risalah rapat pembentukan UUD 1945, Implementasinya (Sistem Pemilu) pada Pemilu Legislatif ... -
GAGASAN PENGALIHAN KEMBALI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DARI MAHKAMAH KONSTITUSI KEPADA MAHKAMAH AGUNG
(Universitas Islam Indonesia, 2013-07-27)Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang politik hukum pengalihan penyelesaian sengketa Pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian ...