GAGASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DUMAI BERBASIS INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT

Abstract

Bentuk negara kesatuan sudah menjadi harga mati dan paling cocok bagi negara Indonesia, yaitu bentuk negara yang meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan pemerintah pusat. Namun pasca reformasi, bentuk negara kesatuan ini juga diiringi dengan penerapan asas desentralisasi dalam pemerintahan. Yaitu asas yang menghendaki diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurusi dan menjalankan urusan rumah tangganya sendiri. Penerapan asas desentralisasi dalam pemerintahan Indonesia pasca reformasi salah satunya dikarenakan tuntutan berbagai daerah agar dapat meningkatkan kualitas dan daya saing daerahnya, serta upaya untuk tetap memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Salah satu bentuk dari penerapan asas desentralisasi tersebut adalah, penetapan suatu wilayah atau daerah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus oleh pemerintah pusat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah, Pertama, apakah urgensi dari penetapan status Kawasan Ekonomi Khusus Dumai berbasis industri hilir kelapa sawit? Kedua, apakah kendala yang dihadapi dalam upaya penetapan status Kawasan Ekonomi Khusus Dumai berbasis industri hilir kelapa sawit? Adapun penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, namun untuk memperkaya data Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahn dalam tesis ini. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan. Pertama, dalam rangka meningkatkan dan memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki Provinsi Riau dalam sektor indsutri kelapa sawit, serta untuk meningkatkan nilai ekonomi dari komoditi sawit itu sendiri maka pengajuan penetapan status Kawasan Ekonomi Khusus di Dumai adalah sangat tepat. Kedua, dalam usaha untuk menetapkan Dumai menjadi Kawasan Ekonomi Khusus muncul berbagai permasalahn yang mengahmbat baik dari pusat maupun daerah. Permasalahn tersebut dalam hal infrastruktur utama dan pendukung industri, pembebasan lahan, serta regulasi dari pusat dan daerah.