GAGASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DUMAI BERBASIS INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT
Abstract
Bentuk negara kesatuan sudah menjadi harga mati dan paling cocok bagi
negara Indonesia, yaitu bentuk negara yang meletakkan kekuasaan tertinggi di
tangan pemerintah pusat. Namun pasca reformasi, bentuk negara kesatuan ini juga
diiringi dengan penerapan asas desentralisasi dalam pemerintahan. Yaitu asas
yang menghendaki diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
mengurusi dan menjalankan urusan rumah tangganya sendiri. Penerapan asas
desentralisasi dalam pemerintahan Indonesia pasca reformasi salah satunya
dikarenakan tuntutan berbagai daerah agar dapat meningkatkan kualitas dan daya
saing daerahnya, serta upaya untuk tetap memperkuat kesatuan dan persatuan
bangsa Indonesia. Salah satu bentuk dari penerapan asas desentralisasi tersebut
adalah, penetapan suatu wilayah atau daerah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus
oleh pemerintah pusat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang
Pemerintahan Daerah.
Rumusan masalah dalam tesis ini adalah, Pertama, apakah urgensi dari
penetapan status Kawasan Ekonomi Khusus Dumai berbasis industri hilir kelapa
sawit? Kedua, apakah kendala yang dihadapi dalam upaya penetapan status
Kawasan Ekonomi Khusus Dumai berbasis industri hilir kelapa sawit? Adapun
penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, namun untuk memperkaya
data Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan
permasalahn dalam tesis ini.
Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan. Pertama, dalam rangka
meningkatkan dan memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki Provinsi Riau
dalam sektor indsutri kelapa sawit, serta untuk meningkatkan nilai ekonomi dari
komoditi sawit itu sendiri maka pengajuan penetapan status Kawasan Ekonomi
Khusus di Dumai adalah sangat tepat. Kedua, dalam usaha untuk menetapkan
Dumai menjadi Kawasan Ekonomi Khusus muncul berbagai permasalahn yang
mengahmbat baik dari pusat maupun daerah. Permasalahn tersebut dalam hal
infrastruktur utama dan pendukung industri, pembebasan lahan, serta regulasi dari
pusat dan daerah.
Collections
- Master of Law [1449]