Browsing Master of Law by Title
Now showing items 1282-1301 of 1460
-
REKONSEPTUALISASI PENDELEGASIAN WEWENANG LEGISLASI (DELEGATED LEGISLATION) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(universitas islam indonesia, 2020-01-22)Sebagai negara hukum, Indonesia masih memiliki pelbagai permasalahan di bidang regulasi. Sangat kedengaran aneh sesungguhnya dalam negara hukum muncul keluhan terjadinya hyper regulations/ obesitas peraturan. Bukankah ... -
Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-03)Perkembangan teknologi berbasis artificial intelligence dewasa ini dalam era digital menimbulkan implikasi terhadap kehidupan manusia, salah satunya yaitu hukum. Salah satu isu hukum yang menarik untuk dikaji berkaitan ... -
REKONSTRUKSI KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-02-18)Pasca dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, terjadi dekonstruksi terhadap kelembagaan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelumnya, MPR diposisikan sebagai Lembaga Tertinggi Negara pelaksana ... -
REKONSTRUKSI KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM RUU JABATAN HAKIM
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-23)Sudah menjadi keyakinan umum bahwa jaminan atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam negara hukum adalah suatu hal yang prinsip, Secara umum, format pengisian dan pelaksanaan jabatan negara memilki beragam ketentuan ... -
Rekonstruksi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Dalam RUU Jabatan Hakim
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Sudah menjadi keyakinan umum bahwa jaminan atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam negara hukum adalah suatu hal yang prinsip, Secara umum, format pengisian dan pelaksanaan jabatan negara memilki beragam ketentuan di ... -
Rekonstruksi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Dalam RUU Jabatan Hakim
(Universitas Islam Indonesia, 2017)kehakiman dalam negara hukum adalah suatu hal yang prinsip, Secara umum, format pengisian dan pelaksanaan jabatan negara memilki beragam ketentuan di dalamnya, namun dalam RUU Jabatan Hakim ada beberapa ketentuan ... -
Rekonstruksi Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Upaya Pembaharuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-06-24)Pemilihan kepala desa merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di desa. Pilkades tidak semata-mata perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari ... -
REKONSTRUKSI MEKANISME PEMILIHAN HAKIM AGUNG (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 27/PUU-XI/2013 dan Perbandingan di Berbagai Negara)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-01-24)Mekanisme pemilihan Hakim Agung sempat mengalami inkonstitusional. Berdasarkan kehendak eksplisit UUD 1945, DPR hanya bertugas memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang diajukan KY. Namun faktanya, DPR pernah ... -
REKRUITMEN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014 DI KABUPATEN MERANGIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK
(Universitas Islam Indonesia, 2015-08-06)Pemilu merupakan pesta demokrasi yang dilakukan di Indonesia. Untuk mengikuti pemilu partai politik melakukan rekrutmen politik agar bisa menarik suara dari rakyat dan tetap mempertahankan kekuasaan. Penelitian ini ... -
REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA : STUDI TERHADAP JENIS AKAD SERTA PERLINDUNGAN BAGI INVESTOR
(Universitas Islam Indonesia, 2016-05-27)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana reksa dana syariah di indonesia khususnya studi terhadap jenis akad seta perlindungan bagi investor, Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana pengimpementasian ... -
REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA : STUDI TERHADAP JENIS AKAD SERTA PERLINDUNGAN BAGI INVESTOR
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-06-25)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana reksa dana syariah di indonesia khususnya studi terhadap jenis akad seta perlindungan bagi investor, Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana pengimpementasian ... -
RELEASE & DISCHARGE DALAM MSAA DAN MRNIA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PRIBADI PEMEGANG SAHAM UTANG BLBI
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-18)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum serta akibat hukum release and discharge dalam MSAA dan MRNIA sebagai bentuk tanggung jawab pribadi pemegang saham utang BLBI. Penelitian ini termasuk jenis penelitian ... -
RELEVANSI AMBANG BATAS PARLEMEN (PARLIAMENTARY THRESHOLD) DENGAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-12)Eksistensi konsep multipartai di Indonesia menuai pro dan kontra di masyarakat khususnya di kalangan cendikiawan dan pakar-pakar lainnya. Disatu sisi konsep multipartai yang diterapkan di Indonsia memberikan dampak negatif ... -
Relevansi Kedudukan Dan Kewenangan Hukum Tim Pengawas Mekanisme Perubahan Perilaku Terlapor Pada Pemeriksaan Perkara Di Kppu Dengan Asas Nemo Judex In Causa Sua
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-04)Permasalahan terkait prosedur penanganan perkara persaingan usaha di KPPU RI merupakan kajian yang penting, terlebih dalam karya ini penulis mengkhususkan kajiannya dalam meneliti terkait kedudukan tim pengawasan pada ... -
RELEVANSI KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA (Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-11-19)Penelitian ini berjudul Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang ... -
Relevansi Nisab dan Kadar Zakat Atas Hewan Ternak Kuda (Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif)
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini bertujuan; pertama, untuk menganalisis perkembangan pemanfaatan kuda dan mengkaji alasan nisab zakat kuda disamakan dengan zakat hewan ternak lainnya, seperti sapi, kambing, unta, dan kedua, untuk menganalisis ... -
RELEVANSI PASAL 29 UUD NKRI TAHUN 1945 TERHADAP SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-05-19)Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar sebagai bentuk nyata dari dasar negara, sudah ada Pasal yang mengatur tentang ke-Tuhanan. Ironisnya pada Pasal ini tidak dijelaskan bagaimana seseorang itu ber-Tuhan Yang Maha Esa atau ... -
RELEVANSI PRINSIP PEMIDANAAN ISLAM TERHADAP SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA (Studi Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-10-24)Berdasarkan Pasal 125 UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, Provinsi Aceh diberikan keistimewaan berupa melaksanakan syariat Islam di semua lini kehidupan. Sebagai bentuk formal pengimplementasian keistimewaan itu, ... -
Relevansi Prinsip Pemidanaan Islam Terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (Studi Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Berdasarkan Pasal 125 UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, Provinsi Aceh diberikan keistimewaan berupa melaksanakan syariat Islam di semua lini kehidupan. Sebagai bentuk formal pengimplementasian keistimewaan itu, ...