Law: Recent submissions
Now showing items 481-500 of 3499
-
Hak Ekonomi Terhadap Pencipta Lagu pada Platform Digital yang Mewadahi Karya Cipta Lagu Perbandingan Pengaturan Indonesia dengan Jepang
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perbedaan dan persamaan pengaturan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta antara Indonesia dan Japan terhadap pencipta lagu pada platform digital yang mewadahi karya cipta lagu. ... -
Eksekusi Putusan Pemidanaan yang mencantumkan Pembayaran Hak Restitusi Korban Kejahatan di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Skripsi ini membahas terkait pelaksanaan eksekusi terhadap 5(lima) putusan pidana Pengadilan Negeri Sleman yang mencantumkan pembayaran restitusi kepada korban kejahatan di Kabupaten Sleman. Restitusi merupakan ganti ... -
Kedudukan dan Tanggung Jawab Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam Hukum Perseroan Terbatas
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Dalam ranah hukum Perseroan Terbatas di Indonesia, terdapat perbedaan konseptual yang menarik perhatian, di mana keberadaan pemilik manfaat (beneficial owner) secara eksplisit tidak diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ... -
Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Perkembangan dalam penegakan hukum di Indonesia sudah cukup lama dikenal konsep keadilan restoratif (restorative justice). Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana ... -
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Menderita Gangguan Kejiwaan Kleptomania (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 142/Pid.B/2021/PN.Smn)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Hukum pidana di Indonesia memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Hukum Pidana Indonesia mengatur berbagai jenis pidana yang terdiri dari pidana umum dan pidana khusus. Dalam konteks ini, kleptomania sebagai ... -
Kebijakan Formulatif Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Perbandingan Indonesia dan Singapura)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini dilatarbelakangi karena saat ini Indonesia masih perlu melakukan pembaharuan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang yang kian hari makin berkembang jenis perbuatannya. Saat ini, pemerintah Indonesia ... -
Penerapan Asas I’tikad Baik dan Perlindungan Hukum Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Tas melalui Sistem Pre Order (Studi Kasus Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini membahas mengenai perjanjian jual beli tas melalui sistem pre order pada Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT SEL. Pembeli melakukan pemesana sejumlah 12.000 (dua belas ribu) buah tas kepada pihak penjual ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Konsep Pemaafan Hakim (Perbandingan Antara Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemaafan hakim yang diatur dalam KUHP Nasional dan perbandingannya dengan KUHP Belanda yang ditinjau dari perspektif perlindungan hukum terhadap morban tindak pidana. ... -
Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Penanganan Perkawinan dan Perceraian pada Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2023-2024
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian peran dan fungsi BP4 dengan tugas yang tercantum dalam AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014, yang dilaksanakan pada tahun 2023-2024 di Kota Yogyakarta. ... -
Analisis Implementasi Mitigasi Perubahan Iklim Dalam Paris Agreement: Studi Perbandingan di Asia-pasifik
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian dilakukan untuk mengetahui implementasi mitigasi perubahan iklim dalam Paris Agreement yang tidak menetapkan standar target yang pengurangan emisi karena baik mekanisme NDC maupun LT-LEDS bersifat sukarela ... -
Perlindungan Hukum Perwakilan Diplomatik di Negara Penerima yang dikategorikan sebagai Negara Rawan Konflik berdasarkan Hukum Internasional
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Hukum Internasional yang mengatur terkait perlindungan hukum terhadap perwakilan diplomatik yang dikirim kepada negara yang dikategorikan sebagai daerah rawan konflik. ... -
Kebijakan Kriminalisasi terhadap Produksi Knalpot Brong Kendaraan Roda Dua di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penggunaan knalpot brong di Yogyakarta semakin meresahkan. Kemudahan mendapatkan knalpot brong inilah yang kemudian memotivasi masyarakat Yogyakarta untuk menggunakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ... -
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus: Perkara Perdata No. 346/Pdt. G/ 2021/PA. Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan pembagian harta bersama pasca perceraian, khususnya pada Perkara Perdata No. 346/Pdt.G/2021/PA.Yogyakarta. Kasus ini ... -
Optimalisasi Restorative Justice melalui Tradisi Sangkep Suku Sasak pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Kabupaten Lombok Timur
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa optimalisasi penerapan Restorative justice melalui tradsisi sangkep suku sasak pada tindak pidana pencemaran nama baik di kabupaten Lombok timur dan nilai-nilai apa yang ada ... -
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Pemalsuan Tanda Tangan Akta Jual Beli oleh Pegawainya dan Akibat Hukum
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Peralihan hak atas tanah melalui jual beli memerlukan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai akta otentik untuk menjamin kepastian hukum. Dalam praktiknya, PPAT dibantu pegawai, namun ... -
Keabsahan Perjanjian Sewa Secara Lisan dan Oper Sewa Tanpa Izin Pemberi Sewa (Studi Kasus Warung Penyetan UII Jakal)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Keabsahan pengaliihan alih sewa dalam perjanjian sewa terhadap objek sewa tanpa sepengetahuan pemilik merupakan suatu Tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hal - ... -
Pembatalan Objek Jaminan sebagai Alat Pembayaran Hutang ditinjau dari Asas Keadilan Serta Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan (Studi Putusan No 191/Pdt. G/2017/PN. Cbi jo. PT No 429/PDT/2018/PT.BDG jo. No 2167 K/PDT/2019)
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Putusan Mahkamah Agung No 2167 K/Pdt/2019 menghapus diktum amar putusan no.7 yang sebelumnya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Amar putusan yang dihapus terkait ... -
Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik dengan Konsep Cyber Notary
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta autentik dengan konsep Cyber Notary. Permasalahan yang diangkat meliputi problematika hukum penerapan Cyber Notary terkait penggunaan tanda tangan ... -
Keabsahan dan Penyelesaian Sengketa Peralihan Hak dalam Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Tanpa Persetujuan Ahli Waris
(Universitas Islam Indonesia, 2025)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan peralihan hak atas tanah melalui jual beli di bawah tangan tanpa persetujuan ahli waris dan mengidentifikasi mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat ... -
Legal Protection for Bankrupt Debtors in Bankruptcy Settlement in Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2025)The protection of creditors right during the bankruptcy can be in the form of regulation of time frame on assets settlement or what is called asset seizure. Debt must still be repaid to the creditors using the debtor’s ...