Law
Browse by
Recent Submissions
-
ANALISIS PEMBUKTIAN PADA PRINSIP IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA (Studi Putusan Nomor 169/Pdt.G/2015/PN.SBY.)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-19) -
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN DALAM PENYELENGGARAAN PEER TO PEER LENDING (TUNAIKU) YANG BATAL TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-19)Perkembangan jaman yang sangat pesat sangat berpengaruh terhadap dunia keuangan. Kegiatan pinjam meminjam uang yang lebih dikenal sebagai utang piutang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang ... -
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) MENURUT PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2018 Di Desa Dadapayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-22)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif dari Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menurut Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 di Desa Dadapayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Rumusan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA OBAT ANTISEPTIK DAN HEMOSTATIK (Studi: Korban Medisio di Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-14)Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pengguna obat antiseptic dan hemostatic (studi: korban medisio di Yogyakarta). Hal tersebut dilatarbelakangi kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH KENDARAAN MODIFIKASI (STUDI DI KABUPATEN SLEMAN)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-15)Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan modifikasi di Kabupaten Sleman dan mengetahui faktor yang berperan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu ... -
PROBLEMATIKA YURIDIS PENGATURAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN MENURUT PASAL 7B UUDNRI TAHUN 1945 “STUDI LATAR BELAKANG MUNCULNYA PASAL 7B UUDNRI TAHUN 1945”
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-22)Tatacara pemberhentian presiden di Indonesia masih menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi mekanisme pemberhentian presiden dianggap sudah baik karena dilakukan melalui tahapan yang jelas dan tegas yang dilakukan tiga ... -
STANDARDIZATION OF ECONOMIC EVIDENCE (INDIRECT EVIDENCE) TO PROOF CARTEL VIOLATION IN INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-13)Evidence has an essential role in determining the existence of a violation in a competition case. However, the evidentiary of competition cases cannot be separated from the use of economic evidence because it is almost ... -
PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SERANG
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-15) -
TINJAUAN YURIDIS PASAL 144 KUHAP DALAM PERKARA NOMOR 31/PID.B/2016/PN.Bgl DENGAN TERDAKWA NOVEL BIN SALIM BASWEDAN LEGAL MEMORANDUM
(Universitas Islam Indonesia, 2019-01-02)Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Pasal 144 KUHAP Dalam Perkara Nomor 31/PID.B/2016/PN.Bgl Demgan Terdakwa Novel Bin Salim Baswedan” ini berisi 3 (tiga) buah rumusan masalah berupa: 1. Apakah perubahan surat ... -
ASPEK HUKUM TINDAK LANJUT DPRD BERKAITAN DENGAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-22)Dengan adanya keterbukaan informasi yaitu masyarakat dapat mengetahui secara garis besar APBD yang diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi di wilayah daerah Indonesia dan juga mampu memberi saran ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS DELIK PENYERTAAN DALAM KORUPSI BANK CENTURY DENGAN TERPIDANA BUDI MULYA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-01-16)Studi ini bertujuan untuk mengetahui alasan adanya perbuatan tindak pidana deelneming kasus korupsi tetapi penetapan terpidana hanya seorang saja. Kasus Korupsi megaskandal keuangan era reformasi yang menghebohkan adalah ... -
EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DOMPU
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-19) -
ANALISIS PEMBUKTIAN PADA PRINSIP IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA (Studi Putusan Nomor 169/Pdt.G/2015/PN.SBY.)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-01-19) -
IMPLEMENTASI TUGAS BAWASLU KABUPATEN/KOTA MAGETAN DALAM MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018
(Universitas Islam Indonesia, 2019-01-18)Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan ralyat di wilayah Provinsi dan/atau Kebupaten/Kota berdasarkan Pencasila dan Undang-Undang Dasar Negara ... -
IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG KEWENANGAN DPR DALAM MELAKUKAN PEMANGGILAN PAKSA (Studi Terhadap Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-21)Penelitian dengan judul “Implikasi Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 Terhadap Kewenangan DPR dalam Melakukan Pemanggilan Paksa”ini berisi 2 (dua) buah rumusan masalah berupa: 1. Apa dasar argumentasi hakim konstitusi dalam ... -
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) MENURUT PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2018 Di Desa Dadapayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-22)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif dari Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menurut Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 di Desa Dadapayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Rumusan ... -
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEGIATAN PROSTITUSI DI PASAR KEMBANG YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-25)Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui mengapa Peraturan Daerah diperlukan dalam menanggulangi prostitusi dan untuk mengetahui upaya dan hambatan yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengatasi ... -
IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE) PADA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KASUS TERORISME
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-19)Studi ini bertujuan untuk mengetahui penyelidikan dalam kasus tindak pidana terorisme dalam penanganannya. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah dalam tindak pidana kasus ... -
PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI DALAM MEMERIKSA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-15)Studi ini bertujuan untuk mengetahui peran intilijen kejaksaan negeri dalam memeriksa dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum kejaksaan negeri Bantul. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimanakah peran intelijen ... -
KETETAPAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA PENGASUHAN ANAK (StudiPutusanPerkara No. 1064/Pdt.G/2017/PN.Smn Jo Putusan No 37/Pdt.G/2018/PTA.Yk)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-22)
RSS 1.0