Law

URGENSI PEMBERIAN HAK IMUNITAS BAGI ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM

FITRI WULANDARI, 14410691 (Universitas Islam Indonesia, 2018-12-11)

Hak imunitas ini merupakan hak yang memberikan kekebalan hukum kepada setiap anggota DPR, sehingga anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan pendapat yang ...

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KELAYAKAN PRODUK MAINAN ANAK DI KOTA YOGYAKARTA

Gatot Priambodo, 10410595 (Universitas Islam Indonesia, 2018-08-03)

Studi ini bertujuan untuk mengetahui realita penyelenggaraan perlindungan dan pengawasan setelah munculnya Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 111/M-IND/PER/12/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan ...

IMPLEMENTASI PRINSIP NON-INTERVENSI SEBAGAI ASEAN WAY DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI ATAS PELANGGARAN HAM DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA

ILHAM PUTRA DEWANTA, 14410553 (Universitas Islam Indonesia, 2018-02-02)

ASEAN mengklaim keberhasilanya dalam memelihara ekosistem damai di kawasan regional Asia Tenggara melalui prinsip non-intervensi sebagai ASEAN way yang diimplementasikan dalam instrumen hukum ASEAN. Namun pro-kontra hadir ...

PARLEMEN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS (KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945, KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945)

IBNU HAZAIRIN ROWIYAN, 11410641 (Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)

Studi ini bertujuan untuk Untuk merekam serta mengetahui sistem dan bentuk Parlemen Indonesia merujuk pada konstitusi yang berlaku di Indonesia dari masa ke masa dengan menggunakan tinjauan historis. Untuk mengidentifikasi ...

Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

ILYATUL ASFIA, 15410029 (Universitas Islam Indonesia, 2018-11-12)

Permasalahan kedudukan dan materi muatan Peraturan Komisi Pemilihan umum (PKPU) mengambil porsi tersendiri dalam penyelenggaraan indonesia Meski telah mendapat pengakuan dalam Pasal 8 ayat (1), dan (2), Undang-Undang ...

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI APARTEMEN ATAS KETERLAMBATAN SERAH TERIMA YANG DISEBABKAN OLEH PROTES MASYARAKAT (Kasus Bellini Tower Apartemen Paltrow City Semarang)

ANYDIA FAIRUZ PUTRI, 15410252 (Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)

Studi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli apartemen yang mengalami keterlambatan serah terima apartemen akibat protes masyarakat yang dikategorikan oleh penjual sebagai force majeure. ...

PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI KONSUMEN SWAMEDIKASI PADA PRODUK OBAT YANG DIJUAL BEBAS

NADIA NURRAHMA ADININGSIH, 15410172 (Universitas Islam Indonesia, 2018-11-13)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak atas informasi konsumen swamedikasi pada produk obat yang dijual bebas. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana pemenuhan hak atas informasi konsumen swamedikasi ...

PENERAPAN KONSEP NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DITINJAU DARI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DAN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA

ANI SARAH LAILI, 15410068 (Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)

Gagasan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji penerapan non- conviction based asset forfeiture yang diterapkan pada perampasan aset tindak pidana sebagai upaya revitalisasi kerugian negara yang kemudian ditinjau ...

TANGGUNG JAWAB PENDIRI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PIHAK KETIGA AKIBAT TRANSAKSI UNTUK KEPENTINGAN PERSEROAN SEBELUM BERSTATUS BADAN HUKUM

VIDYA LARASATI, 15410055 (Universitas Islam Indonesia, 2018-12-10)

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pendiri perseroan terbatas terhadap kerugian pihak ketiga akibat transaksi untuk kepentingan perseroan sebelum berstatus badan hukum dan penyelesaian seperti apa ...

PEMBATASAN HAK POLITIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (STUDI TERHADAP UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

NADIYA SYAFIRA MAULANAPUTRI, 15410029 (Universitas Islam Indonesia, 2018-12-12)

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengapa lahir pembatasan hak politik bagi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DIY serta mengidentifikasi apakah pembatasan hak politik tersebut melanggar UUD NRI ...

PENGUATAN SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA TINGGI NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

FANDI NUR ROHMAN, 15410012 (Universitas Islam Indonesia, 2018-11-11)

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; untuk mengetahui urgensi penguatan sidang tahunan Majelis ...

ANALISIS PERTIMBANGAN PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 (Studi Kasus Terhadap Partai Amanat Nasional Kota Jambi)

FAUZIAH BADRIYANI, 14410730 (Universitas Islam Indonesia, 2018-11-13)

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilyah provinsi dan/atau kabupaten kota untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian partai politik ...

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ABDIDALEM KERATON DAN PURO PAKUALAMAN YOGYAKARTA

AYU AULIA RAHMITASARI, 14410729 (Universitas Islam Indonesia, 2018-11-15)

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh abdidalem Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta dan mengetahui faktor yang berperan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ...

KRITERIA PEMBATASAN HAK CIPTA LAGU DALAM PRAKTIK COVERING MELALUI YOUTUBE

FAGHLAIFI NAIM, 14410705 (Universitas Islam Indonesia, 2018-12)

Studi ini bertujuan untuk mengetahui Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu dalam Praktik Covering melalui Youtube. Rumusan masalah yang diajukan yaitu apa kriteria pembatasan hak cipta lagu dalam praktik covering melalui ...

UPAYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KOTA YOGYAKARTA (Studi tentang Fenomena Kos Campur di Kota Yogyakarta)

GALANG FEBA RAMADHAN, 14410703 (Universitas Islam Indonesia, 2018-12-15)

Studi ini bertujuan mengetahui Upaya penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kota Yogyakarta. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan Peraturan ...

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR DI KOTA MADIUN ( STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JURU PARKIR DI KOTA MADIUN )

ROHMAT ESA HASAN, 14410700 (Universitas Islam Indonesia, 2018-12-11)

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum penyelenggaraan parkir dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum penyelenggaraan parkir di Kota Madiun. Jenis penelitian ini adalah penelitian ...

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES REHABILITASI TERHADAP ANAK PENERIMA MANFAAT DI PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA (PSMP) ANTASENA MAGELANG

RIZA MAHENDRA, 14410690 (Universitas Islam Indonesia, 2018-11-15)

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) atau oleh Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang disebut Penerima Manfaat merupakan permasalahan kesejahteraan yang ditangani Kementerian Sosial RI. Penelitian ...

KEBIJAKAN FORMULASI DAN PENEGAKKAN HUKUM PERINGANAN HUKUMAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI SKRIPSI

ASY SYIFA HANINA FAJRI, 14410666 (Universitas Islam Indonesia, 2018-12-12)

Studi ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Formulasi Dan Penegakkan Hukum Peringanan Hukuman Terhadap Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi. rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana ...

POLITIK HUKUM PENGATURAN TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MENGAMBIL LANGKAH HUKUM DAN/ATAU LANGKAH LAIN TERHADAP PIHAK YANG MERENDAHKAN DPR DAN/ATAU ANGGOTA DPR (STUDI TERHADAP PASAL 122 HURUF K UU NO.2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN UU NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DPRD)

GUSTIRIO KURNIAWAN, 14410646 (Universitas Islam Indonesia, 2018-10-11)

Salah satu produk dari fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR untuk beberapa tahun belakang yaitu Undangn-undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD). UU MD3 adalah UU yang mengatur wewenang, tugas, hak dan kewajiban DPR, mengatur ...

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG KONSTITUSIONAL BERSYARAT (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)

YESSIKA ANDRIANI, 14410637 (Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)

Mahkamah Konstitusi telah melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan menyatakan mengabulkan ...

Law

Browse by

Recent Submissions

URGENSI PEMBERIAN HAK IMUNITAS BAGI ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KELAYAKAN PRODUK MAINAN ANAK DI KOTA YOGYAKARTA

IMPLEMENTASI PRINSIP NON-INTERVENSI SEBAGAI ASEAN WAY DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI ATAS PELANGGARAN HAM DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA

PARLEMEN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS (KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945, KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945)

Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI APARTEMEN ATAS KETERLAMBATAN SERAH TERIMA YANG DISEBABKAN OLEH PROTES MASYARAKAT (Kasus Bellini Tower Apartemen Paltrow City Semarang)

PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI KONSUMEN SWAMEDIKASI PADA PRODUK OBAT YANG DIJUAL BEBAS

PENERAPAN KONSEP NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DITINJAU DARI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DAN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA

TANGGUNG JAWAB PENDIRI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PIHAK KETIGA AKIBAT TRANSAKSI UNTUK KEPENTINGAN PERSEROAN SEBELUM BERSTATUS BADAN HUKUM

PEMBATASAN HAK POLITIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (STUDI TERHADAP UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

PENGUATAN SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA TINGGI NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

ANALISIS PERTIMBANGAN PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 (Studi Kasus Terhadap Partai Amanat Nasional Kota Jambi)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ABDIDALEM KERATON DAN PURO PAKUALAMAN YOGYAKARTA

KRITERIA PEMBATASAN HAK CIPTA LAGU DALAM PRAKTIK COVERING MELALUI YOUTUBE

UPAYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KOTA YOGYAKARTA (Studi tentang Fenomena Kos Campur di Kota Yogyakarta)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR DI KOTA MADIUN ( STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JURU PARKIR DI KOTA MADIUN )

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES REHABILITASI TERHADAP ANAK PENERIMA MANFAAT DI PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA (PSMP) ANTASENA MAGELANG

KEBIJAKAN FORMULASI DAN PENEGAKKAN HUKUM PERINGANAN HUKUMAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI SKRIPSI

POLITIK HUKUM PENGATURAN TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MENGAMBIL LANGKAH HUKUM DAN/ATAU LANGKAH LAIN TERHADAP PIHAK YANG MERENDAHKAN DPR DAN/ATAU ANGGOTA DPR (STUDI TERHADAP PASAL 122 HURUF K UU NO.2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN UU NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DPRD)

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG KONSTITUSIONAL BERSYARAT (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)

Law

Browse by

Recent Submissions

URGENSI PEMBERIAN HAK IMUNITAS BAGI ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM ﻿

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KELAYAKAN PRODUK MAINAN ANAK DI KOTA YOGYAKARTA ﻿

IMPLEMENTASI PRINSIP NON-INTERVENSI SEBAGAI ASEAN WAY DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI ATAS PELANGGARAN HAM DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ﻿

PARLEMEN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS (KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945, KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945) ﻿

Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia ﻿

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI APARTEMEN ATAS KETERLAMBATAN SERAH TERIMA YANG DISEBABKAN OLEH PROTES MASYARAKAT (Kasus Bellini Tower Apartemen Paltrow City Semarang) ﻿

PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI KONSUMEN SWAMEDIKASI PADA PRODUK OBAT YANG DIJUAL BEBAS ﻿

PENERAPAN KONSEP NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DITINJAU DARI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DAN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA ﻿

TANGGUNG JAWAB PENDIRI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PIHAK KETIGA AKIBAT TRANSAKSI UNTUK KEPENTINGAN PERSEROAN SEBELUM BERSTATUS BADAN HUKUM ﻿

PEMBATASAN HAK POLITIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (STUDI TERHADAP UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) ﻿

PENGUATAN SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA TINGGI NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA ﻿

ANALISIS PERTIMBANGAN PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 (Studi Kasus Terhadap Partai Amanat Nasional Kota Jambi) ﻿

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ABDIDALEM KERATON DAN PURO PAKUALAMAN YOGYAKARTA ﻿

KRITERIA PEMBATASAN HAK CIPTA LAGU DALAM PRAKTIK COVERING MELALUI YOUTUBE ﻿

UPAYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KOTA YOGYAKARTA (Studi tentang Fenomena Kos Campur di Kota Yogyakarta) ﻿

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR DI KOTA MADIUN ( STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JURU PARKIR DI KOTA MADIUN ) ﻿

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES REHABILITASI TERHADAP ANAK PENERIMA MANFAAT DI PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA (PSMP) ANTASENA MAGELANG ﻿

KEBIJAKAN FORMULASI DAN PENEGAKKAN HUKUM PERINGANAN HUKUMAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI SKRIPSI ﻿

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG KONSTITUSIONAL BERSYARAT (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016) ﻿

URGENSI PEMBERIAN HAK IMUNITAS BAGI ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KELAYAKAN PRODUK MAINAN ANAK DI KOTA YOGYAKARTA

IMPLEMENTASI PRINSIP NON-INTERVENSI SEBAGAI ASEAN WAY DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI ATAS PELANGGARAN HAM DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA

PARLEMEN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS (KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945, KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945)

Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI APARTEMEN ATAS KETERLAMBATAN SERAH TERIMA YANG DISEBABKAN OLEH PROTES MASYARAKAT (Kasus Bellini Tower Apartemen Paltrow City Semarang)

PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI KONSUMEN SWAMEDIKASI PADA PRODUK OBAT YANG DIJUAL BEBAS

PENERAPAN KONSEP NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DITINJAU DARI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DAN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA

TANGGUNG JAWAB PENDIRI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PIHAK KETIGA AKIBAT TRANSAKSI UNTUK KEPENTINGAN PERSEROAN SEBELUM BERSTATUS BADAN HUKUM

PEMBATASAN HAK POLITIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (STUDI TERHADAP UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

PENGUATAN SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA TINGGI NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

ANALISIS PERTIMBANGAN PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 (Studi Kasus Terhadap Partai Amanat Nasional Kota Jambi)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ABDIDALEM KERATON DAN PURO PAKUALAMAN YOGYAKARTA

KRITERIA PEMBATASAN HAK CIPTA LAGU DALAM PRAKTIK COVERING MELALUI YOUTUBE

UPAYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KOTA YOGYAKARTA (Studi tentang Fenomena Kos Campur di Kota Yogyakarta)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR DI KOTA MADIUN ( STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JURU PARKIR DI KOTA MADIUN )

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES REHABILITASI TERHADAP ANAK PENERIMA MANFAAT DI PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA (PSMP) ANTASENA MAGELANG

KEBIJAKAN FORMULASI DAN PENEGAKKAN HUKUM PERINGANAN HUKUMAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI SKRIPSI

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG KONSTITUSIONAL BERSYARAT (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)