Browsing Master of Public Notary by Issue Date
Now showing items 121-140 of 160
-
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli yang Beriktikad Baik dalam Obyek Boedel Pailit
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Notaris adalah jabatan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya berupa membuat akta sebagai wujud dari kepastian hukum guna melindungi hak serta kewajiban masing-masing ... -
Pertanggungjawaban Bagi Notaris yang menolak Protokol Notaris di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Protokol notaris menurut Pasal 1 angka 13 UUJN-P yaitu kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan diperlihara oleh notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban bagi ... -
Peranan Organisasi Ikatan Notaris Kota Kendari Tentang Penentuan Honorarium Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya jumlah Notaris di Kota Kendari sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat antara sesama rekan Notaris. Dalam hal ini tentu bertentangan dengan UUJN dan Kode Etik Notaris. ... -
Pembatalan Akta Perjanjian Waralaba Teknologi Tuss yang dibuat di Hadapan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan ... -
Tindak Lanjut Yayasan yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang-undang Yayasan Setelah Lahirnya Undang-undang Yayasan
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Tesis ini mengkaji permasalahan tentang mekanisme pendirian yayasan sebagai kelanjutan yayasan sebelumnya setelah lahirnya Undang-Undang yayasan dan bagaimana status yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang yayasan ... -
Efektvitas Pembinaan dan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Bantul Secara Online
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai Efektivitas pembinaan dan pengawasan notaris yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul secara online. Permasalahan yang ingin dijawab pertama apakah pembinaan ... -
Kepastian Hukum Kepemilikkan Hak Atas Tanah Adat Buton Ditinjau Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Studi Kasus di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton)
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini bertujuan; pertama, untuk mengetahui kepastian hukumkepemilikan hukum hak atas adat di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton berdasarkan UUPA. Kedua, untuk mengetahui perlindungan hukum hak atas tanah adat ... -
Urgensi dan Relevansi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis urgensi dan relevansi sertipikat elektronik dan hambatan serta Upaya apa saja dalam menjalankannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian ... -
Implikasi Bagi Para Pihak Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang Tidak diberitahukan Kepada Menteri
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Tesis ini bertujuan untuk mengkaji, pertama, Tanggungjawab Bagi Notaris Dan Para Pihak Apabila Tidak memberitahukan Perubahan Anggaran Dasar Kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan kedua Implikasi Hukumnya ... -
Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris di dalam Penegakan Kode Etik Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris dalam penegakan Kode Etik Notaris. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui koordinasi antara Majelis ... -
Kepastian Hukum Akta Jual Beli yang dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Terkait Nominal Harga yang Tidak Sebenarnya di Kabupaten Bogor
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keabsahan akta jual beli dan juga kekuatan akta tersebut terkait nominal harga yang tidak sebenarnya dan menjelaskan akibat hukum yang diberikan ketika nominal harga yang ... -
Penyalahgunaan Keadaan dalam Akta Perjanjian Jual Beli Tanah yang dibuat oleh PPAT (Kajian Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Bna)
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan keadaan dalam Perjanjian Jual Beli Tanah. Permasalahan yang ingin dijawab pertama tepatkah putusan pengadilan yang menyatakan dalam kasus Nomor 18/Pdt.G/2021/P ... -
Penerapan Pojk Nomor 71/pojk.05/2016 Terhadap Perusahaan Asuransi yang Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Keadaan dari insolvensi perusahaan asuransi dimaknai sebagai insolvensi secara finansial. Kondisi finansial perusahaan asuransi terkait erat dengan kesehatan perusahaan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada para ... -
Studi Komparatif Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/pdt.g/2016/pa. Tkl dan Putusan Nomor 111/pdt.g/2017/pta.mks
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Perbedaan pandangan hukum terkait wasiat tanpa akta notaris atau wasiat lisan yang tidak dikenal KUHPerdata, namun dikenal dalam KHI nyatanya menimbulkan sengketa sebagaimana diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama ... -
Keabsahan Salinan Akta Notaris yang Minutanya Belum ditandatangani Para Pengahadap (Studi Kasus Notaris di Gunung Kidul)
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Notaris dalam pembuatan akta harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis salinan akta notaris yang minuta aktanya ... -
Pengawasan Notaris yang meninggalkan Wilayah Jabatan Tanpa Cuti Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan notaris yang dilaksanakan oleh majelis pengawas notaris dan untuk menganalisis akibat hukum bagi notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti ... -
Tanggung Jawab Notaris Atas Pembuatan Akta yang Tidak Sesuai Prosedur Berdasar Undang-undang Jabatan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian tanggung jawab Notaris atas pembuatan akta yang tidak sesuai berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris ini mengkaji dan menganalisis pertama, tanggung jawab hukum bagi Notaris terhadap pembuatan akta otentik yang ... -
Implementasi Prinsip Good Corporate Governance melalui Peran Notaris dalam Melakukan Penyuluhan Hukum pada Aktivitas RUPS
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Notaris sebagai salah satu kategori stakeholders atau pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam suatu perseroan dalam kewenangannya yaitu membuat akta-akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham. Sering kali ketidakpatuh ... -
Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana dalam Jabatan
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang melahirkan dampat positif yaitu terbentuknya Peradilan Profesi Notaris yang dijalankan ... -
Dampak Renegosiasi Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Nasib Bangsa Indonesia Kedepan
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Indonesia adalah negera hukum yang artinya segala kebijakan yang dikeluarkan adalah harus berdasarkan hukum yang berlaku, begitu juga terhadap kebijakan renegosiasi kontrak karya PT. Freeport dengan Pemerintah yang harus ...