Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli yang Beriktikad Baik dalam Obyek Boedel Pailit

Abstract

Notaris adalah jabatan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya berupa membuat akta sebagai wujud dari kepastian hukum guna melindungi hak serta kewajiban masing-masing para pihak yang berkepentingan, suatu akta pengikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris dinyatakan bahwa obyek dalam akta pengikatan jual beli para pihak telah masuk dalam pailit, yang mana aset yang telah masuk dalam pailit merupakan wewenang dari kurator untuk melakukan pelelangan atas aset yang telah masuk pailit, hal tersebut menjadi latar belakang penulisan ini. Penelitian tesis ini membahas dua permasalahan, yaitu pertama bagaimana tanggungjawab Notaris terhadap akta pengikatan jual beli yang obyeknya dalam pailit dan kedua bagaimana akibat hukum terhadap pembeli beriktikad baik membuat akta pengikatan perjanjian jual beli dalam obyek boedel pailit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, Notaris tidak bertanggung jawab atas akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) harta boedel pailit, karena akta yang dibuat oleh Notaris telah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pembeli tetap dikatakan pembeli beriktikad baik, karena pembeli dapat melanjutkan kewajibannya dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut melalui kurator. Pembeli juga berhak untuk mendapatkan hak atas tanah yang merupakan harta pailit dari debitor pailit tersebut yang sesuai ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.