Recently added

Pelaksanaan Pasal 37 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Terkait Kewajiban Notaris memberikan Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Secara Cuma-cuma di Kabupaten Ponorogo

Rachma, Zhanatrya Aulia (Universitas Islam Indonesia, 2023)

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban notaris memberikan jasa hukum bidang kenotariatan secara cuma-cuma di Kabupaten Ponorogo. Masalah ...

Hibah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Nomor 1648/pdt. G/PA.jbg)

Nurhidayatullah, M. Rizal (Universitas Islam Indonesia, 2023)

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengkaji pelaksanaan hibah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Mengkaji pertimbangan hakim pengadilan agama Jombang menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam putusan ...

Peran dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Legalisasi Surat Kuasa Apostille

Miranda, Este (Universitas Islam Indonesia, 2023)

Penelitian ini berjudul “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Legalisasi Surat Kuasa Apostille”. Yang bertujuan untuk menggali mekanisme yang dilakukan oleh notaris pengganti dalam mengelola proses legalisasi ...

Tindakan Side Streaming yang dilakukan oleh Nasabah pada Akad Pembiayaan Musyarakah yang didaftar di Kantor Notaris

Damayanti, Lingga (Universitas Islam Indonesia, 2023)

Side streaming adalah bentuk penyelewengan yakni nsabah dan/atau anggota koperasi menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bentuk tindakan side ...

Kepastian Hukum Pengaturan Risalah Rups Secara Telekonferensi dalam Undang-undang Perseroan Terbatas

Mumpuni, Mahdum Islah (Universitas Islam Indonesia, 2023)

Pengaturan risalah akta relaas RUPS PT Tertutup secara telekonferensi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas masih belum diatur secara jelas dan tegas, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Fokus kajian penelitian ini ...

Penegakan Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan terhadap Pelanggaran Besaran Honorarium Notaris di Kabupaten Kutai Timur

Anjulika, Apriliana Putri (Universitas Islam Indonesia, 2023)

Tesis ini meneliti tentang honorarium notaris dengan fokus masalah, sebagai berikut: Pertama: apa yang menjadi dasar dari perkumpulan notaris di Kabupaten Kutai Timur dalam menentukan besaran honorarium notaris. Kedua: ...

Implikasi Hukum Terhadap Syarik yang Tidak memberikan Bagi Hasil Atas Penyewaan Objek MMQ di BPD DIY Syariah

Vikron, Ahmad Nur (Universitas Islam Indonesia, 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum syarik yang tidak memberikan bagi hasil atas pemanfaatan objek musyarakah mutanaqishah di BANK BPD DIY Syariah dan menganalisis akibat hukum terhadap akta ...

Tindak Pidana Pemalsuan Akta berupa Salinan Akta Tanpa Minuta Akta yang dibuat Notaris

Pratiwi, Ayu (Universitas Islam Indonesia, 2023)

Tesis ini meneliti tentang tindak pidana pemalsuan akta berupa salinan akta tanpa minuta akta yang dibuat notaris, kesalahan dalam menerapkan prosedur atau tata urutan pembuatan akta notaris dapat menimbulkan kerugian ...

Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 825 PK/PDT/2020 terhadap Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K. 898/i/a/1975 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi

Sari, Enndah Puspita (Universitas Islam Indonesia, 2023)

Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non-Pribumi banyak menuai pro dan kontra, bahkan terdapat pihak yang ...

Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris dalam mengeluarkan Salinan Minuta Akta yang Terdegradasi

Hasan, Rohmat Esa S.H (Universitas Islam Indonesia, 2023)

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemegang protokol Notaris dalam mengeluarkan salinan minuta akta yang terdegradasi. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana tindakan ...

Penegakan Kode Etik Notaris oleh Majelis Pengawas daerah Notaris di Kota Pekanbaru terhadap Tindak Pidana Notaris yang memalsukan Akta Autentik

Siddik, Fajar S.H. (Universitas Islam Indonesia, 2023)

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 UUJN disebutkan bahwa pihak yang melakukan pengawasan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bahwa untuk melaksanakan pengawasan tersebut, Menteri membentuk Majelis ...

Akta Perikatan Hibah dan Akta Kuasa Hibah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia

Prasetyo, Gangsar S.H. (Universitas Islam Indonesia, 2023)

Akta perikatan hibah lahir dalam praktik pembuatan akta hibah. Akta perikatan hibah dan kuasa hibah merupakan pendukung/perantara sebelum dibuatkannya akta hibah oleh PPAT. Namun, dalam praktiknya tidak semua dapat menerima ...

Tinjauan Hukum Pemalsuan Akad Syariah oleh Notaris dalam Perspektif Hukum Islam

Yakhdian, Akhmad Asa S.H. (Universitas Islam Indonesia, 2023)

Pejabat umum dalam hal ini adalah Notaris memiliki tugas pokok dalam membentuk sebuah akta yang didalamnya berisi kebenaran formal berdasarkan apa yang telah disepakati dari para pihak yang menghadap kepada Notaris. ...

Efektivitas Fungsi Pengawasan bagi Majelis Pengawas Daerah terhadap Keterlambatan Pelaporan Notaris Terkait dengan Hak Wasiat

Rizadi, Nadila (Universitas Islam Indonesia, 2023)

Penelitian ini menjawab masalah terkait bagaimana efektivitas fungsi pengawasan MPD terhadap keterlambatan pelaporan akta wasiat oleh notaris dan akibat hukum akta wasiat yang terlambat pelaporannya oleh notaris. Penelitian ...

Kendala Penerapan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Bprs Margirizki Bahagia Yogyakarta

AKRAM, AISAR MUHAMMAD (Universitas Islam Indonesia, 2023)

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai kendala penerapan dan ...

Reformulasi Norma Tentang Sanksi Pemberhentian Sementara Bagi Notaris Yang Sedang Menjalani Masa Penahanan (Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris)

Shalihah, Septiana Anifatus (Universitas Islam Indonesia, 2023)

This research examines the Reformulation of Norms Regarding Sanctions for Temporary Dismissal for Notaries Who Are Undergoing a Period of Detention (In Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position). The formulation ...

Faculty of Law: Recent submissions

Pelaksanaan Pasal 37 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Terkait Kewajiban Notaris memberikan Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Secara Cuma-cuma di Kabupaten Ponorogo

Hibah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Nomor 1648/pdt. G/PA.jbg)

Peran dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Legalisasi Surat Kuasa Apostille

Tindakan Side Streaming yang dilakukan oleh Nasabah pada Akad Pembiayaan Musyarakah yang didaftar di Kantor Notaris

Kepastian Hukum Pengaturan Risalah Rups Secara Telekonferensi dalam Undang-undang Perseroan Terbatas

Penegakan Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan terhadap Pelanggaran Besaran Honorarium Notaris di Kabupaten Kutai Timur

Implikasi Hukum Terhadap Syarik yang Tidak memberikan Bagi Hasil Atas Penyewaan Objek MMQ di BPD DIY Syariah

Tindak Pidana Pemalsuan Akta berupa Salinan Akta Tanpa Minuta Akta yang dibuat Notaris

Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 825 PK/PDT/2020 terhadap Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K. 898/i/a/1975 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi

Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris dalam mengeluarkan Salinan Minuta Akta yang Terdegradasi

Penegakan Kode Etik Notaris oleh Majelis Pengawas daerah Notaris di Kota Pekanbaru terhadap Tindak Pidana Notaris yang memalsukan Akta Autentik

Akta Perikatan Hibah dan Akta Kuasa Hibah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia

Tinjauan Hukum Pemalsuan Akad Syariah oleh Notaris dalam Perspektif Hukum Islam

Efektivitas Fungsi Pengawasan bagi Majelis Pengawas Daerah terhadap Keterlambatan Pelaporan Notaris Terkait dengan Hak Wasiat

Kendala Penerapan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Bprs Margirizki Bahagia Yogyakarta

Reformulasi Norma Tentang Sanksi Pemberhentian Sementara Bagi Notaris Yang Sedang Menjalani Masa Penahanan (Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris)

Implikasi Hukum Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Risalah Lelang

Tanggung Jawab Pesero Terhadap Harta Kekayaan Yang Dipisahkan Dalam Pendirian Perseroan Perorangan

Tanggung Jawab Pesero Terhadap Harta Kekayaan Yang Dipisahkan Dalam Pendirian Perseroan Perorangan

Implementasi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris

Faculty of Law: Recent submissions

Pelaksanaan Pasal 37 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Terkait Kewajiban Notaris memberikan Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Secara Cuma-cuma di Kabupaten Ponorogo ﻿

Hibah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Nomor 1648/pdt. G/PA.jbg) ﻿

Peran dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Legalisasi Surat Kuasa Apostille ﻿

Tindakan Side Streaming yang dilakukan oleh Nasabah pada Akad Pembiayaan Musyarakah yang didaftar di Kantor Notaris ﻿

Kepastian Hukum Pengaturan Risalah Rups Secara Telekonferensi dalam Undang-undang Perseroan Terbatas ﻿

Penegakan Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan terhadap Pelanggaran Besaran Honorarium Notaris di Kabupaten Kutai Timur ﻿

Implikasi Hukum Terhadap Syarik yang Tidak memberikan Bagi Hasil Atas Penyewaan Objek MMQ di BPD DIY Syariah ﻿

Tindak Pidana Pemalsuan Akta berupa Salinan Akta Tanpa Minuta Akta yang dibuat Notaris ﻿

Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 825 PK/PDT/2020 terhadap Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K. 898/i/a/1975 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi ﻿

Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris dalam mengeluarkan Salinan Minuta Akta yang Terdegradasi ﻿

Penegakan Kode Etik Notaris oleh Majelis Pengawas daerah Notaris di Kota Pekanbaru terhadap Tindak Pidana Notaris yang memalsukan Akta Autentik ﻿

Akta Perikatan Hibah dan Akta Kuasa Hibah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia ﻿

Tinjauan Hukum Pemalsuan Akad Syariah oleh Notaris dalam Perspektif Hukum Islam ﻿

Efektivitas Fungsi Pengawasan bagi Majelis Pengawas Daerah terhadap Keterlambatan Pelaporan Notaris Terkait dengan Hak Wasiat ﻿

Kendala Penerapan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Bprs Margirizki Bahagia Yogyakarta ﻿

Reformulasi Norma Tentang Sanksi Pemberhentian Sementara Bagi Notaris Yang Sedang Menjalani Masa Penahanan (Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris) ﻿

Implikasi Hukum Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Risalah Lelang ﻿

Tanggung Jawab Pesero Terhadap Harta Kekayaan Yang Dipisahkan Dalam Pendirian Perseroan Perorangan ﻿

Tanggung Jawab Pesero Terhadap Harta Kekayaan Yang Dipisahkan Dalam Pendirian Perseroan Perorangan ﻿

Implementasi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris ﻿

Pelaksanaan Pasal 37 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Terkait Kewajiban Notaris memberikan Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Secara Cuma-cuma di Kabupaten Ponorogo

Hibah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Nomor 1648/pdt. G/PA.jbg)

Peran dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Legalisasi Surat Kuasa Apostille

Tindakan Side Streaming yang dilakukan oleh Nasabah pada Akad Pembiayaan Musyarakah yang didaftar di Kantor Notaris

Kepastian Hukum Pengaturan Risalah Rups Secara Telekonferensi dalam Undang-undang Perseroan Terbatas

Penegakan Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan terhadap Pelanggaran Besaran Honorarium Notaris di Kabupaten Kutai Timur

Implikasi Hukum Terhadap Syarik yang Tidak memberikan Bagi Hasil Atas Penyewaan Objek MMQ di BPD DIY Syariah

Tindak Pidana Pemalsuan Akta berupa Salinan Akta Tanpa Minuta Akta yang dibuat Notaris

Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 825 PK/PDT/2020 terhadap Instruksi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K. 898/i/a/1975 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi

Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris dalam mengeluarkan Salinan Minuta Akta yang Terdegradasi

Penegakan Kode Etik Notaris oleh Majelis Pengawas daerah Notaris di Kota Pekanbaru terhadap Tindak Pidana Notaris yang memalsukan Akta Autentik

Akta Perikatan Hibah dan Akta Kuasa Hibah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia

Tinjauan Hukum Pemalsuan Akad Syariah oleh Notaris dalam Perspektif Hukum Islam

Efektivitas Fungsi Pengawasan bagi Majelis Pengawas Daerah terhadap Keterlambatan Pelaporan Notaris Terkait dengan Hak Wasiat

Kendala Penerapan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Bprs Margirizki Bahagia Yogyakarta

Reformulasi Norma Tentang Sanksi Pemberhentian Sementara Bagi Notaris Yang Sedang Menjalani Masa Penahanan (Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris)

Implikasi Hukum Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Risalah Lelang

Tanggung Jawab Pesero Terhadap Harta Kekayaan Yang Dipisahkan Dalam Pendirian Perseroan Perorangan

Tanggung Jawab Pesero Terhadap Harta Kekayaan Yang Dipisahkan Dalam Pendirian Perseroan Perorangan

Implementasi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris