Tinjauan Hukum Pemalsuan Akad Syariah oleh Notaris dalam Perspektif Hukum Islam

Abstract

Pejabat umum dalam hal ini adalah Notaris memiliki tugas pokok dalam membentuk sebuah akta yang didalamnya berisi kebenaran formal berdasarkan apa yang telah disepakati dari para pihak yang menghadap kepada Notaris. Dalam keadaan sebenarnya di lapangan bahwasannya terdapat beberapa notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak yang menghadap. Dampaknya adalah notaris dianggap sebagai pihak yang memberikan bantuan dalam melaksanakan suatu tindak pidana, dalam hal ini membuat atau memberikan keterangan yang tidak sesuai untuk dimasukkan ke dalam akta dengan maksud serta tujuan tertentu. Penulis mengkaji secara lebih mendetail dengan menitikberatkan pada rumusan persoalan pertama, Bagaimana pandangan Hukum Islam terkait dengan Perbuatan Pidana pemalsuan akad syariah yang dilakukan oleh notaris?, kedua, Bagaimana akibat hukum pertanggungjawaban dari sisi notaris atas tindakan pemalsuan akad syariah berdasarkan hukum perdata serta hukum islam? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menghubungkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam hal ini akan dapat melanggar ketetapan yang telah diatur oleh Kode Etik Notaris dan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan hukum islam, perbuatan pidana pemalsuan Akad Syariah sama halnya dengan tindak pidana jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Di dalam hukum Islam meskipun belum ada penjelasan yang khusus mengenai tindak pidana pemalsuan Akad ini lantas bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan terhadap larangan terkait jarimah pemalsuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas pemahaman nash al-Qur’an maupun as-Sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, akan selalu selaras pada setiap ruang dan waktu. Jenis pertanggungjawaban notaris dari ketentuan sanksi yang diterima oleh notaris yang melakukan pelanggaran, pada pasal 84 UUJN menegaskan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris akan mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan kepada para pihak yang menderita kerugian untuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Maka Terhadap akta notaris yang dibentuk dari keterangan palsu menyebabkan akta tersebut sebagai statusnya terdegradasi.