Browsing Doctor of Law by Title
Now showing items 95-110 of 110
-
REKONSEPTUALISASI PENGATURAN GANTI KERUGIAN PERSAINGAN USAHA BERBASIS PENEGAKAN HUKUM HIBRIDA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2022-01-20)Fokus kajian penelitian ini adalah rekonseptualisasi pengaturan ganti kerugian akibat pelanggaran Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pentingnya penelitian ... -
REKONSEPTUALISASI PENYELESAIAN VERSTEK PERKARA PERCERAIAN BERBASIS KEADILAN SUBSTANSIAL
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2021-04-23)Tren penyelesaian perkara perceraian melalui prosedur verstek secara empirik telah mendominasi penyelesaian perkara perceraian di Indonesia. Sekalipun prosedur verstek itu legal dan beralas hukum, namun menyimpan beberapa ... -
REKONSTRUKSI HUKUM PERIZINAN DALAM BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEADILAN EKOLOGIS
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-09-01) -
REKONSTRUKSI INSTITUSI PENEGAK HUKUM TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MANDIRI DI INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-08-15)Penelitian ini terfokus pada problematika kelembagaan dan kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang menimbulkan multiplikasi peran institusi penegakan hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan. Dasar ... -
REKONSTRUKSI KEWENANGAN EKSEKUSI DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-06-06)Dinamika tarik ulur kewenangan antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah mengakibatkan pertentangan norma dari peraturan perundang-undangan yang ... -
REKONSTRUKSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PENGUATAN OTONOMI DAERAH
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2024-03-02)Seiring bergulirnya era otonomi daerah, setiap Pemda di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terkait hal tersebut, berdasarkan kewenangan legislasi yang dimiliki, pemerintahan ... -
REKONSTRUKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA BERKENAAN DENGAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2024-01-27)Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan, menganalisis dinamika dalam peraturan perundang-undangan dan dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal pembatasan terhadap hak politik mantan narapidana tindak ... -
REKONSTRUKSI TRANSAKSI JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL BERPERSPEKTIF KEADILAN BERKONTRAK
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023-07-05)Transaksi bisnis jual beli satuan rumah susun komersial, simpulnya ada dalam hubungan kontraktual (PPJB-PJB/AJB). Banyak permasalahan muncul sejak tahap prakontrak sampai bentuk peralihan, pengawasan dan penegakan ... -
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPLTBLIK INDONESIA SETELAH PERLIBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2005-11-26)Pada praktiknya, sistem pemerintahan Republik Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa periode. Periode-periode tersebut adalah masa 1945-1949, 1949- 1950, 1950-1959,1959-1999, dm 1999-2004. Periodesasi dibuat atas ... -
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP HAK ASASI MANUSIA (STUDI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP HAK EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT LOKAL KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-06-28)Perseroaan telah berkembang menjadi entitas sosial yang berkemampuan dalam melanggar dan membela HAM. Secara akademik apakah perusahaan sebagai entitas privat dapat ditarik masuk ke dalam HAM. Berbagai praktek pengelolaan ... -
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DANA INFAK UNTUK WAKAF TANAH DI MASJID ADZ-DZIKRA DUSUN JIRAK KELURAHAN BOKOHARJO KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-08)Masjid adalah perangkat masyarakat yang pertama didirikan oleh Rasulullah. Di zaman Nabi Muhammad masjid telah menjadi pusat kegiatan dan informasi. Dalam kegitan tersebut pastinya membutuhkan dana untuk bisa berjalan ... -
TINJAUAN YURIDIS NOTIFICATION (PEMBERITAHUAN) KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MERGER BANK DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2014-03-12)Merger bank merupakan salah satu strategi pilihan bisnis dari pemegang saha~n bank guna menghindari penambahan modal guna memenuhi persyaratan minimum kecukupan modal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank ... -
TRANSFOMASI NORMA-NORMA HUKUM PIDANA ISLAM DALAM UPAYA PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL (Penerapan Teori Maqasid asy- Syari'ah dalam Konteks Keindonesiaan)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-08-24)Islam adalah agama universal yang ajal-annya me~lgandungp rinsipprinsip dasar kehidupan, termasulc persoalan politilc dan hukum serta rnasalah kenegaraan. Islam sejalc awal sejarahnya tidalc melnberikan ketentuan yang ... -
WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KONTRAK DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2014)Di dalam sistem Civil Law, termasuk dalam sistem hukurn Indonesia, kontrak dan perbuatan melawan hukurn diatur dalam satu generik perikatan. Peraturan dalam satu generik perikatan menirnbulkan terjadinya turnpang tindih ... -
WASIAT WAJIBAH SEBAGAI ALTERNATIF MENGAKOMODASI BAGIAN AHLI WARIS NONMUSLIM DI INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-10-23)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis kedudukan ahli waris non-muslim dalam hukum posisitif dan hukum Islam di Indonesia, dan menganalisis dan menjelaskan alasan bahwa ahli waris non-muslim tidak ...