Browsing Master of Law by Issue Date
Now showing items 21-40 of 1445
-
ARTI PENTINGNYA INSENTIF DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF PADA ERA OTONOMI DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2006-01-15) -
UPAYA HUKUM ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN DALAM PRAKTEK DUMPING DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2006-01-15) -
KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER
(Universitas Islam Indonesia, 2006-02-09)Setiap profesi dalam melaksanakan pekerjaannya sudah dipastikan mengandung risiko, begitu juga dengan profesi yang diemban oleh dokter. Dengan risiko yang diemban dokter tersebut, dimungkinkan bagi dokter untuk membatasi ... -
PERGESERAN KEKUASAAN EKSEKUTIF DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UCTD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2006-02-21)Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1 .Mengapa pendiri negara memberikan kekuasaan yang sangat besar pada eksekutif dalam UUD 1945 sebelum amandemen?. 2 .Mengapa terjadi ... -
FUNGSI DAN PERANAN BANK INDONESIA . DALAM MELAKUKAN PENlBlNAAN DAN PENGAWASAN BANK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 23 TAHUN 1999
(Universitas Islam Indonesia, 2006-03-03) -
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ANTARA PT PEPUTRA MASTERINDO PEKANBARU DENGAN KOPERASI UNIT DESA SAWIT JAYA TENTANG PENGOLAHAN KEBUN KELAPA SAWIT DI WILAYAH KABUPATEN KAMPAR
(Universitas Islam Indonesia, 2006-03-03)Dalam hal ini membuai suatu perjanjian kejasama antara PT. Peputra Masterindo Pekanbaru dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya tentang pengolahan kebun kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kampar Riau. Kedua belah pihak ... -
KEBERADAAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
(Universitas Islam Indonesia, 2006-03-03)Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith dengan toeri ekonorni klasiknya mendasarkan pemikirannya pada ajaran hukurn dam. Hal yang sama menjadi dasar ... -
PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI ERA PEMILIHAN SECARA LANGSUNG
(Universitas Islam Indonesia, 2006-03-05)Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa implikasi terhadap acianya perubahan sistem pemerintahan daerah. Salah satu diataranya adalah perubahan di daiam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah. Di dalam Pasal 18 ... -
HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA EKSEKUTIF DAERAH DENGAN DPRD DALAM PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH APBD TAHUN 2005 DI PROVINSI RIAU (Studi Terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)
(Universitas Islam Indonesia, 2006-03-05)Refomasi di Indonesia adalah menuntut ditegakkan kembali demokrasi setelah terjadi dekadensi demokrasi dalam praktek bernegara yang hanya mengatas namakan rakyat belaka. Substansi kedaulatan yang dikehendaki reformasi ... -
INDEPENDENSI BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL
(Universitas Islam Indonesia, 2006-03-09)Bank Indonesia adalah lembaga negara yang Independen yang &lam melaksanakun tugas dan fingsinya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya. Secara struktural, Bank Indonesia berada diluar pemerintahan ... -
PENGGABUNGAN ASURANSI DAN INVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis atas Akad SMile Link 88 Syariah pada Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Syariah)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2006-03-10)Berupaya meningkatkan pertumbuhan unit usaha syariah, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Syariah memberikan layanan dengan unit link yang dinamai Smile Link 88 Syariah. Sebuah produk asuransi jiwa yang dikemas dengan konstruksi ... -
EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN
(Universitas Islam Indonesia, 2006-04-08) -
KAJIAN YURlDIS PERANAN PARTAI POLlTlK DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG PARTAI POLITK
(Universitas Islam Indonesia, 2006-04-28) -
KEPASTIAN HUKUM REGULASI TATA RUANG BAGI PERUNTUKAN INDUSTRI DALAM KERANGKA INVESTASI DI ERA OTONOMI DAERAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2006-04-30)Problem investasi di Indonesia salah satunya adalah persoalan kepastian hukum. Problem itu muncul karena terjadinya disharmonisasi perundangundangan yang terkait maupun persoalan sinkronisasi. Persoalan kepastian ... -
INTERRELASI KONSTITUSIONALISME DAN DEMOKRASI PERWAKILAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PERUBAHAN IV UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2006-05-04) -
TANGGUNG JAWAB SUPPLIER DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) (Studi kasus Perkara Perdata No.l724/K/1998)
(Universitas Islam Indonesia, 2006-05-19)Dalam perjanjiann leasing terdapat tiga pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut yaitu : lessee, lessor dan supplier. Lessee adalah penerima barang modal yang ia pesan. Sedangkan lessor adalah pihak yang menyediakan dana ... -
KETERIKATAN PIHAK PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN (STUDI KASUS PADA PERJANJIAN JASA PEMASARAN PROPERTI)
(Universitas Islam Indonesia, 2006-07-27) -
PERANAN DINAS-DlNAS DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (Kajian Yuridis Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004)
(Universitas Islam Indonesia, 2006-08-24)Tulisan ini berjudul " Peranan Dinas Dinas Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan AsIi Daerah (PAD) di Kabupaten Indragiri Hilir (Kajian Yuridis Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004) yang menjelaskan tentang peranan dinas ... -
IMPLlKASl YURlDlS DAN POLITIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU KEPADA DPRD KOTA PEKANBARU PADA ERA REFORMASI
(Universitas Islam Indonesia, 2006-08-25)Pertanggungjawaban kepala daerah dapat diterima masyarakat melalui DPRD yang menggambarkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan tugas kepala daerah selama satu tahun anggaran Hal ini tentunya akan menjadi bahan ... -
DINAMIKA NEGARA HUKUM (Telaah Terhadap Praktek Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2006-09-02)Indonesia yang secara sadar mengikarkan dirinya sebagai negara hukum sebagai wadah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, seiring dengan dinamika negara hukun yang tampil sebagai fenomena yang kompleks, maka pemahaman terhadap ...