Browsing Master of Law by Title
Now showing items 142-161 of 1447
-
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2010-10-15)Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Seiring dengan berkembangnya ekonomi ... -
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESIAN SENGKETA KONSUMEN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-24)Penelitian ini akan menjawab masalah terkait dengan bagaimana efektivitas penyelesaian konsumen oleh BPSK atas adanya fenomena pembatalan 127 Putusan BPSK oleh MA. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis ... -
EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA TERKAIT PROBLEMATIKA KELEBIHAN KAPASITAS PADA LAPAS KELAS IIB SLEMAN KANWIL D.I. YOGYAKARTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-01-26)Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menemukan bagaimana efektivitas pidana penjara dalam kaitan mengatasi problem over capacity Lapas/Rutan pada Lapas Kelas IIB Sleman KANWIL D. I. Yogyakarta. Serta ... -
EKSEKUSI JAMINAN FlDUSIA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR SECARA ANGSURAN DI LEMBAGA PEMBIAYAAN
(Universitas Islam Indonesia, 2009-04-24)Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, sehingga keberadaan lembagalembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana bag masyarakat inenjadi penting. Pasal 1 angka 2 ... -
EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN
(Universitas Islam Indonesia, 2006-04-08) -
EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DI PENGADILAN AGAMA (Tinjauan dari Perspektif Yuridis dan Sosiologis)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-07-04)Aturan tentang penyelesaian sengketa Bank Syariah melalui BASYARNAS saat ini menginduk kepada Umdang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang selama ini mengatur sengketa bisnis konvensional. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun ... -
EKSISTENSI AKTA NOTARIS DALAM PENGUATAN LEGALITAS KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
(2017-02-21)Penyelenggaraan PAUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem pendidikan nasional sehingga kedudukannya sama seperti halnya lembaga pendidikan yang berada pada jalur formal seperti SD, SMP/MTs, ... -
Eksistensi Akta Notaris Dalam Penguatan Legalitas Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penyelenggaraan PAUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem pendidikan nasional sehingga kedudukannya sama seperti halnya lembaga pendidikan yang berada pada jalur formal seperti SD, SMP/MTs, ... -
EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR SUMBER DAYA ALAM
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013) -
EKSISTENSI KEPALA DESA DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KABUPATEN SRAGEN
(Universitas Islam Indonesia, 2012-07-05)Penelitian ini bertujuan uutuk: (1) mendeskripsikan Eksistensi Kepala Desa dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah di Kabupaten Sragen; (2) mendeskripsikan faktor-faktor penghambat pelaksanaan peralihan hak atas tanah ... -
EKSISTENSI PENGAKUAN HUTANG DALAM PRAKTEK PEMBERIAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2013-04-06) -
Eksistensi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Yang Dibatalkan Melalui Gugatan Perdata
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-01-27)Kasus Pidana Korupsi terjadi penyitaan oleh kepolisan dan kejaksaan guna penyidikan kasus tindak pidana korupsi atas aset-aset pelaku tindak pidana yang diduga dibeli dari hasil kejahatan dan aset berupa tanah telah ... -
Eksistensi Perundang-Undangan Terhadap Digital Forensik Dalam Sistem Pembuktian Pidana
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-08-18)Penerapan ilmu digital forensik yang komprehensif memerlukan 3 (tiga) komponen terangkai yang harus dipenuhi untuk penerapan ilmu yang berkualitas. Ketiga komponen tersebut yaitu: Pertama, Manusia (People), Kedua, ... -
EKSISTENSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SANKSI PIDANA DALAM RANCANGAN UNDANG - UNDANG KUHP INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-07-27)Pidana kerja sosial salah satu bentuk sanksi pidana dalam Pembaharuan Hukum pidana Indonesia sebagai sebuah sanksi alternatif pidana penjara singkat dan pidana denda ringan. Pentingnya justifikasi sebuah sanksi untuk dapat ... -
EKSISTENSI STABILIZATION CLAUSE DALAM KONTRAK KARYA SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
(Universitas Islam Indonesia, 2020-11-03) -
Eksistensi Stabilization Clause dalam Kontrak Karya Sehubungan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
(Universitas Islam Indonesia, 2020) -
Eksistensi Stabilization Clause dalam Kontrak Karya Sehubungan dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Salah satu tujuan utama dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, maka segala sumber daya yang ada di Indonesia harus ... -
EKSISTENSI TANAH ADAT PECATU DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
(Universitas Islam Indonesia, 2012-02-16) -
EKSlSTENSl SISTEM DAN FUNGSI PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2008-08-23)Pertanggungjawaban Gubernur pada prinsipnya ditujukan untuk menjaga konstelasi check and balances system antara Gubernur dengan DPRD. Berkaitan dengan sistem dan fungsi pertanggungjawaban tersebut menarik penulis ... -
EUTHANASIA: DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA, HUKUM PIDANA INDONESIA, DAN HUKUM ISLAM
(Universitas Islam Indonesia, 2005-09-09)Bahwa konsep-konsep pemikiran intelektual selalu menyisakan perdebatan. Bahkan mengidap berbagai persoalan filosofis. Penentuan si kap dalam memandangnya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai etika, moralitas, ...