Browsing Master of Law by Title
Now showing items 447-466 of 1464
-
KEDUDUKAN PROLEGDA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Studi Pelaksanaan Prolegda di DPRD Kota Balikpapan Tahun 2012)
(Universitas Islam Indonesia, 2013-03-02)Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang besar. Salah satunya adalah membuat Peraturan daerah. Dalam membentuk suatu peraturan yang baik diperlukan adanya program legislasi agar produk ... -
Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum
(Universitas Islam Indonesia, 2017-04-22)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan putusan DKPP dalam negara demokrasi berdasarkan hukum. dan juga untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana efektifitas secara kelembagaan ... -
KEDUDUKAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM NEGARA DEMOKRASI BERDASARKAN HUKUM
(Universitas Islam Indonesia, 2017-04-16)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan putusan DKPP dalam negara demokrasi berdasarkan hukum. dan juga untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana efektifitas secara kelembagaan ... -
KEDUDUKAN REKTOR PERGURUAN TINGGI SWASTA SEBAGAI BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2017-04-15)Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan terhadap ... -
KEDUDUKAN SAKSI INSTRUMENTER DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PEMBUATAN AKTA SYARIAH YANG DITUANGKAN DALAM AKTA NOTARIIL MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN HUKUM ISLAM
(Universitas Islam Indonesia, 2019-10-17)Kedudukan saksi instrumenter didalam akta syariah dimana telah ditentukan dalam Undang-Undang nomor 02 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dijelaskan di dalam ... -
KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-17)Penelitian ini berjudul kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakjelasan kewenangan Wakil Presiden dalam UUD ... -
KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-17)Penelitian ini berjudul kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakjelasan kewenangan Wakil Presiden dalam UUD ... -
KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI BPK (BADAN PEMERIKSA KEUANGAN) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2006-01-07)Setelah perubahan W D 1945 khususnya Pasal 23 ULTD 1945 yang mengatur tentang kedudukan, peran dan fungsi BPK menjadi berubah dengan adanya aturan baru ddam Pasal 23E-23G UUI) 1945 setelah perubahan yang mengatur tentang ... -
KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI KEIMIGRASIAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2007-05-19) -
KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI TNI DALAM KETATANEGARAAN DITINJAU DARI UU NO.34 TAHUN 2004 TENTANG TNI
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-03-03)Gerakan reformasi 1998 sebagai tonggak lahirnya demokratisasi di Indonesia yang ditandai dengan runtuhnya pemerintahan orde baru, telah memberikan pengaruh terhadap perubahan segala tatanan kehidupan social politik di ... -
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG MPR DALAM SISTEM KELEMBAGAAN NEGARA INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007-07-07)Salah satu hasil amandemen UUD 1945 adalah pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Perubahan ini mengisyaratkan bahwa MPR tidak lagi menjadi lembaga ... -
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMERINTAHAN DAERAH PASCA REFORMASI DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-12-13)Wakil Kepala Daerah selama ini sering dipertanyakan peran dan fungsinya, hal ini tidak lepas dari banyaknya kritikan terhadap kinerja wakil kepala daerah, serta banyaknya perpecahan atau pecah kongsi yang terjadi antara ... -
Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Pasca Reformasi di Indonesia
(UII Yogyakarta, 2015-12-13)Wakil Kepala Daerah selama ini sering dipertanyakan peran dan fungsinya, hal ini tidak lepas dari banyaknya kritikan terhadap kinerja wakil kepala daerah, serta banyaknya perpecahan atau pecah kongsi yang terjadi antara ... -
KEGAGALAN PELAKSANAN MEDIASi DI PENGADILAN NEGERI
(Universitas Islam Indonesia, 2014-03-18)Tesis ini membahas kegagalan pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri, untuk mengetahui faktor kegagalan pelaksanaan mediasi di pengadilan dan untuk memberikan solusi model mediasi yang tepat untuk dilaksanakan di ... -
KEGAGALAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2007)Tesis mengenai Kegagalan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Perusahaan Publilt di Indonesia difokuskan pada dua permasalahan. Pertama, Bagaimana penerapan GCG pada perusahaan publik di Indonesia, dan Kedua ... -
KEGIATAN USAHA PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-04-02)Lahinlya Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah menghapus adanya monopoli pada sektor pelabuhan. Masalah muncul ketika pada praktiknya PT. Pelindo sebagai BUMN yang dulunya memegang hak monopoli tetzp ... -
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM KONSEPSI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 (Studi Terhadap Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-03-12)Penelitian hukurn ini bertujuan untuk mengetahui keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menurut konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca amandemen UUD 1945 dalarn pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. ... -
KEKUATAN AKTA KUASA MENJUAL DALAM PROSES BALIK NAMA HAK ATAS TANAH (Analisis Putusan Nomor: 211 / Pdt.G / 2014/ PN.SLMN Jo.No.9/PDT/2016/PT.YYK)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-06-09) -
Kekuatan Akta Kuasa Menjual Dalam Proses Balik Nama Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Nomor: 211 / Pdt.G / 2014/ PN.SLMN Jo.No.9/PDT/2016/PT.YYK)
(Universitas Islam Indonesia, 2017) -
KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Terhadap Putusan MK No. 012/PUU-I/2003, Putusan MK No 012-016- 019/PUU-IV/2006, Putusan MK No. S/PUU-V/2007, Putusan MK No. 22- 24/PUU-VI/2008 Dan Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008)
(Universitas Islam Indonesia, 2010-08-28)Penelitian ini adalah mengenai kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekauatan eksekutorial putusan Mahakarnh Konstitusi dalam rangka menjaga kemurnian k ...