Browsing Master of Law by Title
Now showing items 296-315 of 1464
-
IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 5/PRK/1965 TERHADAP PENETAPAN HAK ATAS TANAH NEGARA BEKAS TANAH BADAN HUKUM MILIK BELANDA (TINJAUAN KASUS TANAH BIOSKOP INDRA) DI YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2014-05-31)Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 (3) disebutkan bahwa " Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ". Ketentuan Pasal 33 ... -
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA (Studi Tentang Hak Informasi Publik)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-05-11)Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum disini ditekankan pada fungsinya untuk menyelesikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat. Untuk ... -
IMPLEMENTASI URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2008 BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN (SUB BIDANG OTONOMI DAERAH)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014-11-07)Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi dimana pengertian otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Kebebasan dan kemandirian dalam hal ... -
IMPLEMENTASI “PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN” TERHADAP HARTA YANG BELUM DIDAKWAKAN DALAM PERKARA PENGGABUNGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Universitas Islam Indonesia, 2017-08-24) -
IMPLIKASI ADMINISTRATIF DAN SOSIO-POLITIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PASCA PEMEKARAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-02-10)Hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi penanda bergesernya paradigma sentralisasi yang dianut Orde Baru, menjadi paradigma desentralisasi di Era reformasi. Fenomena pemekaran daerah ... -
IMPLIKASI AKTA JUAL BELI TANAH YANG TIDAK MENYEBUTKAN KETURUNAN TIONGHOA DALAM KOMPARISI (Studi Tentang Pendaftaran Tanah Di Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-09-28)Penelitian ini berjudul Implikasi Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Menyebutkan Keturunan Tionghoa Dalam Komparisi (Studi Tentang Pendaftaran Tanah Di Yogyakarta) dengan rumusan masalah yang akan di kaji oleh peneliti ialah ... -
IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN TANAH SULTAN GROUND
(Universitas Islam Indonesia, 2014-11-02)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tanah Sultan Ground sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, serta implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 13 ... -
IMPLIKASI DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH KAWIN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-24)Perkembangan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang harus diterima sebagi konfigurasi atas hakikat keberadaan hukum itu sendiri yakni guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar dapat ... -
Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Perkembangan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang harus diterima sebagi konfigurasi atas hakikat keberadaan hukum itu sendiri yakni guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar dapat ... -
Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat di Hadapan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Perkembangan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang harus diterima sebagi konfigurasi atas hakikat keberadaan hukum itu sendiri yakni guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar dapat ... -
IMPLIKASI DAN TINJAUAN YURIDIS AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-12-16)Perdamaian merupakan salah satu opsi yang dimiliki dan sah dalam proses penyelesaian sengketa di Indonesia, diatur dalam Pasal 130 HIR, perdamaian dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui proses pengadilan dan di ... -
Implikasi Hukum Penghapusan Status B3 Faba Dalam Pp Nomor 22 Tahun 2021 Untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2022-06-28)Penelitian ini membahas dua permasalahan, yaitu pertama Bagaimana implikasi hukum penghapusan status B3 FABA dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di indonesia dan kedua, Kendala-kendala yang ... -
Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji realitas yang terjadi dalam praktek Notaris yang tidak dapat dipungkiri lagi sering terjadi para penghadap tidak menghadap Notaris pada saat yang bersamaan. Hampir di semua kota ... -
Implikasi Hukum terhadap Notaris yang Memberikan Jasa Kenotariatan Diluar Kewenangannya
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Tesis ini meneliti tentang implikasi hukum terhadap notaris yang memberikan jasa kenotariatan diluar kewenangannya, dimana dalam hal ini Notaris merupakan perpanjangan tangan dari negara, dan negara memberikan kepercayaan ... -
IMPLIKASI KONFLIK NORMA MENGENAI PEMAKNAAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DALAM PERSEROAN TERBATAS TERHADAP - KEWENANGAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN KINTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN PERUSAHAAN PERSEROAN
(Universitas Islam Indonesia, 2015-03-30)Ths study is based on the inclusion of the Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas ( BUMN Persero ) as one of the inspection object Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) as a result of the breadth of the scope of state ... -
IMPLIKASI LAHIRNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP STATUS HUKUM PAKUALAMAN GROUND DI KABUPATEN KULON PROGO
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan UUK dilihat dari Implementasi UUK terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah PAG beserta tindak lanjutnya di Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian ini adalah bahwa ... -
Implikasi Lahirnya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Status Hukum Pakualaman Ground di Kabupaten Kulon Progo
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan UUK dilihat dari Implementasi UUK terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah PAG beserta tindak lanjutnya di Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian ini adalah ... -
Implikasi Lahirnya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Status Hukum Pakualaman Ground Di Kabupaten Kulon Progo
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan UUK dilihat dari Implementasi UUK terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah PAG beserta tindak lanjutnya di Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian ini adalah bahwa ... -
IMPLIKASI PENUNJUKAN LANGSUNG TERHADAP PERSAINGAN USAHA DALAM PENGADAAN JASA E-POS (ELECTRONIC POINT OF SALES) DI BANDAR UDARA SOEKARNO HATTA
(Universitas Islam Indonesia, 2017-10-21)Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penunjukan langsung dalam pengadaan jasa e-POS di Bandara Soekarno Hatta dapat mengesampingkan prinsip-prinsip persaingan usaha. Selain itu, tujuan penulisan ... -
Implikasi Penunjukan Langsung Terhadap Persaingan Usaha Dalam Pengadaan Jasa E-Pos (Electronic Point Of Sales) Di Bandar Udara Soekarno Hatta
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penunjukan langsung dalam pengadaan jasa e-POS di Bandara Soekarno Hatta dapat mengesampingkan prinsip-prinsip persaingan usaha. Selain itu, tujuan penulisan ...