IMPLIKASI ADMINISTRATIF DAN SOSIO-POLITIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PASCA PEMEKARAN

Abstract

Hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi penanda bergesernya paradigma sentralisasi yang dianut Orde Baru, menjadi paradigma desentralisasi di Era reformasi. Fenomena pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru (DOB), kemudian menjadi konsekuensi logis dari penerapan kebijakan desentralisasi politik. Dalam konteks negara hukum modern (welfare staat), setiap kebijakan pemerintah, termasuk pemekaran daerah harus berimplikasi pada kepentingan umum, yakni memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, dibalik tujuan ideal itu ternyata terselit kepentingan politik dan kekuasaan yang justru menafikan tujuan pemekaran daerah secara keseluruhan, khususnya di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung yang menjadi objek penelitian ini. Sehingga telaah atas proses pemekaran daerah juga harus menilik secara cermat pada konteks lokasi, waktu peristiwa, serta konstelasi politik saat terjadinya pemekaran. Termasuk dalam hal ini, latar belakang dan implikasi yang ditimblkan setelah pemekaran. Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dengan fokus kajian pada latar belakang pemekaran Kabupaten Pesawaran dan implikasi yang ditimbulkannya, utamanya dalam aspek administratif dan sosio-politik setelah terjadinya pemekaran Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yakni studi pustaka/dokumen, termasuk didalamnya mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, makalah, dan dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan studi wawancara, yakni meminta pendapat, informasi atau keterangan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, terutama terkait implikasi pasca pemekaran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Pendekatan normatif, pendekatan historis, dan pendekatan sosiologis. Data-data yang dianalisis dalam kegiatan penelitian ini berupa data kualitatif, sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dihasilkan kesimpulan bahwa, paradigma desentralisasi yang termuat dalam UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut asas otonomi luas telah berimbas pada lahirnya fenomena pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru (DOB), dan salah satunya adalah terbentuknya Kabupaten Pesawaran melalui UU No. 33 Tahun 2007 yang mekar dari Kabupaten Lampung Selatan. Latar belakang terbentuknya Kabupaten Pesawaran tersebut utamanya karena politik yang dimotori oleh para elite politik lokal yang dibungkus dengan argumentasi kesejarahan dan faktor administratif terkait rentang kendali. Latar belakang lahirnya Pesawaran yang politis itu dalam konteks ketatanegaraan menimbulkan implikasi pada berbagai aspek, utamanya aspek administratif dan sosio-politik. Pada aspek administratif implikasi yang timbul meliputi, silang sengkarut lokasi kantor pemerintah kabupaten, keterbatasan anggaran sehingga terbengkalainya pemilukada perdana, keterbatasan infrastruktur, pelayanan publik yang semakin buruk, dan hubungan kerja yang kurang harmonis antar pimpinan dan pejabat daerah. Sedangkan pada aspek sosio-politik implikasi yang timbul meliputi, menguatnya warna kedaerahan, terutama di sektor pemerintahan, tingkat kesejahteraan rakyat masih rendah, perkembangan politik masyarakat/organisasi masyarakat belum pada politik yang cerdas tapi masih sebatas pada politik oportunis, SDM pelayanan publik dasar (pendidikan dan kesehatan) masih rendah, dan menguatnya politik kepentingan antar elite penguasa (baik DPRD, bupati maupun aparatur lainnya.