Browsing Law by Title
Now showing items 771-790 of 2504
-
KEWENANGAN DPR DALAM MENGAJUKAN HAK ANGKET TERHADAP KPK DALAM PERSPEKTIF HTN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)Mengacu pada pelaksaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR khusus nya tentang hak angket yang akan dijabarkan secara rinci.Hak angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan terhadap ... -
Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam Penyelesaian Eksekusi Perkara Perdata yang Berkeadilan
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam penyelesaian eksekusi perkara perdata yang berkeadilan. Rumusan masalah yang diajukan yaitu, Bagaimana kewenangan ... -
Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Perilaku Hakim Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan perilaku hakim setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Rumusan masalah yang diajukan yaitu Bagaimana ... -
Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Proses Seleksi Hakim Tingkat I Pasca Putusan Mahkamah Konstituisi Nomor 43/PUU-XIII/2015
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Komisi Yudisial merupakan suatu lembaga negara baru dalam ketatanegaraan Indonesia yang lahir pasca reformasi. Semangat reformasi yang menginginkan perwujudan negara hukum saat itu mengharuskan adanya perombakan besar-besaran ... -
KEWENANGAN KPK UNTUK MENYIDIK TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-15)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan KPK untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pasalnya beberapa saat lalu KPK menetapkan Pengacara Fredrich Yunadi sebagai tersangka ... -
KEWENANGAN KREDITOR PESERTA SINDIKASI DALAM MELAKUKAN GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP DEBITOR TANPA MELALUI AGEN FASILITAS DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-13)Terdapat putusan yang sangat berbeda mengenai kewenangan kreditor sindikasi seperti dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 187/PDT/2012/PT DKI yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 27/Pdt.G/2011/PN ... -
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENETAPKAN INDIKATOR DIBENTUKNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-13)Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan Judicial Review terhadap produk hukum yang berupa Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dengan dikeluarkannya 4 Perppu dalam jangka waktu 3 tahun ... -
Kewenangan Ojk untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Yang Menghimpun Dana dari Masyarakat (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 50/PDT.SUS-PAILIT/2014/PNIAGA.JKT.PST)
(UII, 2016)Studi Kasus Hukum ini berjudul “Kewenangan OJK untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Perusahaan yang Menghimpun Dana dari Masyarakat (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 50/PDT.SUS-PAILIT/2014 ... -
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Dan Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sleman
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-12)Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam penataan dan penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilakukan dengan ... -
Kewenangan Penegakan Hukum Lalu Lintas Oleh Polres Bantul di Kabupaten Bantul
(Universitas Islam Indonesia, 2008) -
Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Mengadili Perkara yang memuat Klausula Pilihan Hukum
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Tidak diaturnya ketentuan Hukum Perdata Internasional yang relevan dalam suatu instrumen hukum khusus menjadikan problematika tersendiri dalam praktiknya. Problematika yang terjadi adalah pengakuan dan pelaksanaan ... -
KEWENANGAN PENYADAPAN PRAKTIK KARTEL SEBAGAI UPAYA PENGUATAN LEMBAGA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENEGAKKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Penegakan hukum praktik kartel merupakan salah satu bentuk penegakkan terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai salah satu institusi yang berwenang dalam menangani hal ... -
KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN AKSI VANDALISME MENURUT ( PERDA NO. 4 TAHUN 2013 ) TENTANG KETERTIBAN UMUM ( STUDI KASUS DI KABUPATEN KULON PROGO )
(Universitas Islam Indonesia, 2020-01-09)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban aksi vandalisme menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kulon Progo. Rumusan masalah yang ... -
Kewenangan Setiap Peserta Sindikasi untuk mengajukan Permohonan PKPU (Studi atas kasus Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Pada praktiknya, kredit sindikasi masih dijumpai permasalahan terkait pada kewenangan untuk menempuh upaya hukum khususnya PKPU apabila debitor mengalami kesulitan pembayaran. Majelis hakim lebih mempertimbangkan pembuktian ... -
Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Sebagai Collecting Societies dalam Sistem Pembayaran Royalti
(Universitas Islam Indonesia, 2008) -
Kompetensi Absolut dalam Proses Penyelesaian Sengketa Likuidasi Pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Permasalahanan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya perubahan kewenangan dan kedudukan serta ketidaktegasan peraturan terhadap skema penyelesaian sengketa likuidasi bank yang dilaksanakan oleh Lembaga ... -
Konfigurasi Politik dan Hukum Munculnya Undang-Undang tentang HAM Pasca Jatuhnya Rezim Orde Baru
(Universitas Islam Indonesia, 2007)Penelitian ini berjudul “Konfigurasi Politik dan Hukum Munculnya Undang-Undang Tentang HAM Pasca Jatuhnya Rezim Orde Baru”. Penelitian ini ditarbelakangi oleh satu semangat untuk mengetahui kompleksitas persoalan-persoalan ... -
KONFIGURASI POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PROSES PERSETUJUAN PERATURAN PEMERITAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-09-06)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk konfigurasi partai politik yang terjadi dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun ... -
Konsekuensi Hukum Masuknya TAP MPR RI ke dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(UII Yogyakarta, 2016-03-17)Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT dirasa kurang maksimal . selain pembiayaan mengenai pendidikan dan sosialisasi bisnis secara Islami juga masih kurang. BMT dianggap menjadi lembaga pembiayaan mikro yang dapat ... -
Konsep Pertanggungjawaban Pidana bagi Affiliator Binary Option Trading Kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Skripsi ini meneliti tentang konsep pertanggungjawaban pidana bagi affiliator binary option trading kaitannya dengan tindak pidana pencucian, yang bertujuan untuk menjawab masalah: Pertama, Bagaimana bentuk pertanggung ...