KONFIGURASI POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PROSES PERSETUJUAN PERATURAN PEMERITAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat)

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk konfigurasi partai politik yang terjadi dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat serta karakter produk hukum yang dipengaruhi konfigurasi partai politik yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana konfigurasi partai politik di dalam paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat menjadi Undang-Undang yang baru?; dan Bagaimana karakter Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2107 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat dari aspek politik hukum?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan, mempelajari, serta mengkaji bahan-bahan berupa buku-buku terkait, artikel, makalah dan/atau hasil karya ilmiah, laporan institusi, data elektronik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundangundangan dipadukan dengan pendekatan politik. Hasil studi ini menunjukkan bahwa konfigurasi politik yang terjadi dalam fraksi-fraksi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan Perppu organisasi masyarakat menjadi Undang-Undang erat kaitannya dengan keputusan politik. Fraksi partai politik yang menyatakan setuju atas Perppu organisasi masyarakat didominasi oleh partai pendukung pemerintah. Dapat dikatakan pandangan dari fraksi partai politik ini menyesuaikan kehendak pemerintah. Sehingga karakter hukumnya cenderung represif atau konservatif.. Hal ini disebabkan substansi Perppu organisasi masyarakat dominan atas visi politik penguasa, tidak mengakomodir aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh, dan materi hukumnya yang multitafsir sehingga dapat diinterpretasikan oleh pemerintah sesuai dengan kehendaknya. Penelitian ini merekomendasikan bahwa diperlukan peran Dewan Perwakilan Rakyat sebagai penjelmaan rakyat agar lebih kritis dalam pembahasan Perppu tidak hanya dengan pendekatan politis melainkan dengan menggunakan syarat obyektif Perppu yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar memberi persetujuan atau penolakan terhadap Perppu. Dengan demikian penilaian Perppu oleh Dewan Perwakilan Rakyat nantinya akan lebih obyektif.