KONFIGURASI POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PROSES PERSETUJUAN PERATURAN PEMERITAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat)
Abstract
Studi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk konfigurasi partai politik yang terjadi
dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Masyarakat serta karakter produk hukum yang dipengaruhi
konfigurasi partai politik yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia periode 2014-2019. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana
konfigurasi partai politik di dalam paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dalam
proses persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Masyarakat menjadi Undang-Undang yang baru?; dan
Bagaimana karakter Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2107 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Masyarakat dari aspek politik hukum?. Penelitian ini termasuk
tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi
kepustakaan dengan mengumpulkan, mempelajari, serta mengkaji bahan-bahan
berupa buku-buku terkait, artikel, makalah dan/atau hasil karya ilmiah, laporan
institusi, data elektronik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundangundangan
dipadukan dengan pendekatan politik. Hasil studi ini menunjukkan
bahwa konfigurasi politik yang terjadi dalam fraksi-fraksi di dalam Dewan
Perwakilan Rakyat dalam pembahasan Perppu organisasi masyarakat menjadi
Undang-Undang erat kaitannya dengan keputusan politik. Fraksi partai politik yang
menyatakan setuju atas Perppu organisasi masyarakat didominasi oleh partai
pendukung pemerintah. Dapat dikatakan pandangan dari fraksi partai politik ini
menyesuaikan kehendak pemerintah. Sehingga karakter hukumnya cenderung
represif atau konservatif.. Hal ini disebabkan substansi Perppu organisasi
masyarakat dominan atas visi politik penguasa, tidak mengakomodir aspirasi
masyarakat secara sungguh-sungguh, dan materi hukumnya yang multitafsir
sehingga dapat diinterpretasikan oleh pemerintah sesuai dengan kehendaknya.
Penelitian ini merekomendasikan bahwa diperlukan peran Dewan Perwakilan
Rakyat sebagai penjelmaan rakyat agar lebih kritis dalam pembahasan Perppu tidak
hanya dengan pendekatan politis melainkan dengan menggunakan syarat obyektif
Perppu yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar memberi
persetujuan atau penolakan terhadap Perppu. Dengan demikian penilaian Perppu
oleh Dewan Perwakilan Rakyat nantinya akan lebih obyektif.
Collections
- Law [2308]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
PERBANDINGAN PENGATURAN PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG
Khoulud beby bestiani, 14410219 (Universitas Islam Indonesia, 2018-04-19)UU No.17 tahun 2013 tentang Ormas dalam perkembanganya sudah tidak memadai lagi untuk menjawab persoalan hukum yang ada sehingga Pemerintah mengeluarkan Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas yang telah disahkan menjadi UU ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU/XIII/2015 MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG (DALAM STUDI PERSPEKTIF ETIKA DAN KEPASTIAN HUKUM)
GARNIS LEILA PUSPITA, 1410235 (Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)Studi ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya permohonan judicial review terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Konstruksi hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan MK No 42/PUU/XIII/2015 dilihat ... -
Pengaturan Otonomi Daerah Pasca Reformasi (Studi Terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)
Ramadhan, Binar Diyan (Universitas Islam Indonesia, 2017-03-08)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif Perlindungan hukum terhadap pembeli rumah di kabupaten sleman, yaitu di perumahan Merapi Regency. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana perlindungan hukum ...