Browsing Law by Title
Now showing items 767-786 of 2504
-
KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN PASCA BERLAKU NYA UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG STUDI DI PROVINSI RIAU
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Pemerintah Indonesia merevisi UU Pemda No. 32 Tahun 2004 menjadi UU Pemda No. 23 Tahun 2014. Revisi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dari UU No. 32 Tahun 2004 terkait dengan konsep ... -
KEWENANGAN DAN TUGAS KOMISI INFOMASI DALAM PENYELESAIAN KASUS SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI YOGYAKARTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-24)ABSTRAK Komisi Informasi memiliki dua tugas utama yaitu menyelesaikan sengketa informasi dan menetapkan Kebijakan Umum Pelayanan Informasi Publik bagi badan-badan publik. Salah satu Provinsi yang telah memiliki Komisi ... -
KEWENANGAN DIREKSI SEBAGAI WAKIL PERSEROAN TERBATAS DALAM MELAKSANAKAN JUAL BELI SAHAM DENGAN YAYASAN ( Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST )
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-10)Studi Kasus Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan kewenangan yang dimiliki Direksi sebagai wakil Perseroan Terbatas dalam jual beli saham dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan ... -
Kewenangan DPD dalam Pengajuan Ruu di Luar Prolegnas; Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XII/2014
(UII, 2016)Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 92/PUU-X/2012 telah memutuskan bahwa DPD memiliki kewenangan untuk dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luarProlegnas.Namun demikian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. ... -
KEWENANGAN DPR DALAM MENGAJUKAN HAK ANGKET TERHADAP KPK DALAM PERSPEKTIF HTN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)Mengacu pada pelaksaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR khusus nya tentang hak angket yang akan dijabarkan secara rinci.Hak angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan terhadap ... -
Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam Penyelesaian Eksekusi Perkara Perdata yang Berkeadilan
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam penyelesaian eksekusi perkara perdata yang berkeadilan. Rumusan masalah yang diajukan yaitu, Bagaimana kewenangan ... -
Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Perilaku Hakim Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan perilaku hakim setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Rumusan masalah yang diajukan yaitu Bagaimana ... -
Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Proses Seleksi Hakim Tingkat I Pasca Putusan Mahkamah Konstituisi Nomor 43/PUU-XIII/2015
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Komisi Yudisial merupakan suatu lembaga negara baru dalam ketatanegaraan Indonesia yang lahir pasca reformasi. Semangat reformasi yang menginginkan perwujudan negara hukum saat itu mengharuskan adanya perombakan besar-besaran ... -
KEWENANGAN KPK UNTUK MENYIDIK TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-15)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan KPK untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pasalnya beberapa saat lalu KPK menetapkan Pengacara Fredrich Yunadi sebagai tersangka ... -
KEWENANGAN KREDITOR PESERTA SINDIKASI DALAM MELAKUKAN GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP DEBITOR TANPA MELALUI AGEN FASILITAS DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-13)Terdapat putusan yang sangat berbeda mengenai kewenangan kreditor sindikasi seperti dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 187/PDT/2012/PT DKI yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 27/Pdt.G/2011/PN ... -
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENETAPKAN INDIKATOR DIBENTUKNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-13)Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan Judicial Review terhadap produk hukum yang berupa Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dengan dikeluarkannya 4 Perppu dalam jangka waktu 3 tahun ... -
Kewenangan Ojk untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Yang Menghimpun Dana dari Masyarakat (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 50/PDT.SUS-PAILIT/2014/PNIAGA.JKT.PST)
(UII, 2016)Studi Kasus Hukum ini berjudul “Kewenangan OJK untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Perusahaan yang Menghimpun Dana dari Masyarakat (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 50/PDT.SUS-PAILIT/2014 ... -
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Dan Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sleman
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-12)Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam penataan dan penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilakukan dengan ... -
Kewenangan Penegakan Hukum Lalu Lintas Oleh Polres Bantul di Kabupaten Bantul
(Universitas Islam Indonesia, 2008) -
Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Mengadili Perkara yang memuat Klausula Pilihan Hukum
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Tidak diaturnya ketentuan Hukum Perdata Internasional yang relevan dalam suatu instrumen hukum khusus menjadikan problematika tersendiri dalam praktiknya. Problematika yang terjadi adalah pengakuan dan pelaksanaan ... -
KEWENANGAN PENYADAPAN PRAKTIK KARTEL SEBAGAI UPAYA PENGUATAN LEMBAGA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENEGAKKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Penegakan hukum praktik kartel merupakan salah satu bentuk penegakkan terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai salah satu institusi yang berwenang dalam menangani hal ... -
KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN AKSI VANDALISME MENURUT ( PERDA NO. 4 TAHUN 2013 ) TENTANG KETERTIBAN UMUM ( STUDI KASUS DI KABUPATEN KULON PROGO )
(Universitas Islam Indonesia, 2020-01-09)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban aksi vandalisme menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Kulon Progo. Rumusan masalah yang ... -
Kewenangan Setiap Peserta Sindikasi untuk mengajukan Permohonan PKPU (Studi atas kasus Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Pada praktiknya, kredit sindikasi masih dijumpai permasalahan terkait pada kewenangan untuk menempuh upaya hukum khususnya PKPU apabila debitor mengalami kesulitan pembayaran. Majelis hakim lebih mempertimbangkan pembuktian ... -
Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Sebagai Collecting Societies dalam Sistem Pembayaran Royalti
(Universitas Islam Indonesia, 2008) -
Kompetensi Absolut dalam Proses Penyelesaian Sengketa Likuidasi Pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Permasalahanan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya perubahan kewenangan dan kedudukan serta ketidaktegasan peraturan terhadap skema penyelesaian sengketa likuidasi bank yang dilaksanakan oleh Lembaga ...