Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 2601-2620 of 3376
-
PELAKSANAAN PERATURAN KAPOLRI NO. 9 TAHUN 2012 (Studi Kasus Pasal 9 Tentang SIM Internasional di Kota Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-12)Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2012 (Studi Kasus Pasal 9 Tentang SIM Internasional di Kota Yogyakarta)” ini mengangkat suatu rumusan masalah, yakni bagaimana mekanisme pelaksanaan suatu ... -
PENEGAKAN HUKUM BAGI BANGUNAN NET CITY YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-09)Penelitian ini bertujuan untuk kegunaan bagi pemilik atau pengguna bangunan gedung akan suatu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai suatu kepastian hukum bagi pemiliki dan pengguna yang akan membangun baru, mengubah, ... -
URGENSI PENGAWASAN TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-09-12)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana urgensi pengawasan yang dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana kedudukan Komisi ... -
Relasi Islam dan Negara di Indonesia Era Reformasi Perspektif Fikih
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Hubungan antara Islam dan negara di Indonesia merupakan persoalan yang sudah ada sejak zaman awal kemerdekaan Indonesia, di dalam perkembangannya politik Islam di Indonesia mengalamai berbagai pasang surut dari awal ... -
Nalar Burhānī dalam Ijtihād Maqāṣidī serta Implikasinya dalam Penetapan Hukum
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Dewasa ini, maqāṣid asy-syarī`ah merupakan salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan mujtahid dalam menentukan hukum. Tujuannya adalah agar upaya ijtihad yang dilakukan dapat menghasilkan hukum yang progresif dan ... -
Redesain Konsep Kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Negara Hukum Materil Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Ketidakjelasan posisi atau kedudukan kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menimbulkan kerancuan dalam penyelenggara jaminan sosial bagi masyarakat serta tanggungjawab ... -
Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Filipina (Studi Lembaga Perwakilan terkait Tugas, Fungsi, dan Wewenang)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Negara yang berlandaskan hukum demokratis memiliki sistem ketatanegaraan yang terstruktur agar dapat menjalankan tugas dan fungsi dari negara tersebut. Sistem ketatanegaraan tidak terlepas dari ajaran Trias Politica ... -
Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Bidang Fasilitas Umum di Kota Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Bidang Fasilitas Umum di Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui kebijakan regulasi ... -
Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Studi ini bertujuan untuk menegetahui Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana Realitas Pemenuhan Hak ... -
Implementasi Kebijakan Single Presence Policy pada Bank Umum di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Studi ini bertujuan untuk mengetaui implementasi kebijakan Single Presence Policy atau kepemilikan tunggal. Kebijakan Single Presence Policy itu sendiri melarang suatu pihak mengendalikan lebih dari satu bank dan memberikan ... -
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Analisis Yuridis terhadap Pembuangan Limbah oleh Pabrik M di Sungai Bedog Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, Bagaimana Legalitas Pabrik M dalam hal pembuangan limbah ke sungai? Kedua Bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap pembuangan limbah oleh ... -
Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Madubaru PG-PS Madukismo di Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility terhadap Lingkungan dan Sosial di Desa Tirtinormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)PT. Madubaru PG-PS Madukismo yang berlokasi di Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul adalah Perseroan terbatas yang wajib melaksakan CSR. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah CSR yang dilakukan PT. Madubaru ... -
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Bantul
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi para pihak pada perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia; serta penyelesaian hukumnya dalam hal ... -
Perlindungan Konsumen atas Pemenuhan Hak Informasi terhadap Penyelenggaraan Iklan Set Top Box DVP-T2
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen atas pemenuhan hak informasi terhadap penyelenggaraan iklan set top box DVB-T2 dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap timbulnya kerugian konsumen sebagai ... -
Tanggung Jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam Kepailitan (Studi Kasus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini bermula dari adanaya Koperasi yang dinyatakan pailit yaitu Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar utangnya kepada masyarakat ... -
Latar Belakang Jenis Kelamin Hakim dengan Putusan Pemidanaan terhadap Kasus Tindak Pidana Perkosaan dengan Korban Anak
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tentang ada atau tidaknya latar belakang jenis kelamin hakim dengan penentuan jenis dan bobot sanksi pidana dalam putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan ... -
Urgensi Pengaturan Autonomous Weapon System dalam Hukum Humaniter
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana pengaturan Autonomous Weapon System dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI)? dan Kedua, apakah Autonomous Weapon System sudah sesuai dengan HHI? ... -
Eksekusi Jaminan Kreditor Separatis Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Studi ini bertujuan untuk mengetahui waktu yang tepat untuk dilakukannya eksekusi jaminan oleh kreditor separatis dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Rumusan masalah yang diajukan adalah Kapan kreditor ... -
Keadaan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Presiden memiliki kekuasaan tertinggi di NKRI, termasuk dalam mengeluarkan perppu sebagai kekuasaan yang dimiliki presiden. Pasal 22 ayat (1) mengatur bahwa dalam kegentingan yang bersifat memaksa Presiden dapat mengeluarkan ... -
Kewenangan Bertindak Debitor dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Salah satu cara untuk terhindar dari kepailitan adalah dengan melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kepailitan dan PKPU selalu membawa dampak atau akibat dari berbagai aspek. Salah satu akibat dari diajukannya ...