ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU/XIII/2015 MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG (DALAM STUDI PERSPEKTIF ETIKA DAN KEPASTIAN HUKUM)
Abstract
Studi ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya permohonan judicial
review terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Konstruksi hukum
Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan MK No 42/PUU/XIII/2015
dilihat dari perspektif etika dan kepastian hukum. Rumusan masalah yang
diajukan yaitu: 1) Alasan pemohon mengajukan permohonan judicial review
terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang; 2) Konstruksi hukum yang dikeluarkan
Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan MK No 42/PUU/XIII/2015;
3) Putusan MK No 42/PUU/XIII/2015 dilihat dari perspektif etika dan kepastian
hukum. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data
penelitian dikumpulkan dengan cara meneliti bahan pustaka baik berupa
peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan karya ilmiah yang
mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Analisis dilakukan dengan
pendekatan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukan bahwa
pemberlakuan ketentuan mengenai larangan bagi mantan terpidana untuk aktif
dalam kegiatan politik dan/atau dipilih atau memilih dalam suatu pemilihan
kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) telah menimbulkan ketidak
pastian hukum bagi pemohon dan merupakan suatu bentuk pengurangan hak atas
kehormatan yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak
tertentu sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3), “Setiap warga
negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”
Collections
- Law [2308]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
PERBANDINGAN PENGATURAN PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG
Khoulud beby bestiani, 14410219 (Universitas Islam Indonesia, 2018-04-19)UU No.17 tahun 2013 tentang Ormas dalam perkembanganya sudah tidak memadai lagi untuk menjawab persoalan hukum yang ada sehingga Pemerintah mengeluarkan Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas yang telah disahkan menjadi UU ... -
KONFIGURASI POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PROSES PERSETUJUAN PERATURAN PEMERITAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat)
YUKALYPTA RIDWAN, 11410095 (Universitas Islam Indonesia, 2018-09-06)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk konfigurasi partai politik yang terjadi dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun ... -
Pengaturan Otonomi Daerah Pasca Reformasi (Studi Terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)
Ramadhan, Binar Diyan (Universitas Islam Indonesia, 2017-03-08)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif Perlindungan hukum terhadap pembeli rumah di kabupaten sleman, yaitu di perumahan Merapi Regency. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana perlindungan hukum ...