Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 2621-2640 of 3499
-
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN DPD DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP RAPERDA DAN PERDA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-12)Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah sebagai unsur yang mewakili daerah yang bertujuan untuk menciptakan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi atau membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN SUPPORTER PSS SLEMAN BERDASARKAN PASAL 106 UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)Di Indonesia memiliki cabang olah raga yang sanggatlah popular, seperti cabang olah raga Sepak Bola. Sepak Bola pun tidak hanya dimainkan dengan sebelas pemain, melainkan dua belas pemain. Pemain ke dua belas ini ... -
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA JASA BIRO PERJALANAN WISATA (Studi Beberapa Biro Perjalanan Wisata di Kota Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-12)Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum konsumen pengguna jasa biro perjalanan wisata di Kota Yogyakarta baik secara normatif dan empiris dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha biro perjalanan ... -
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2017 DI KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-11)Penelitian ini berjudul PEMANFAATAN TANAH KAS DESA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 34 TAHUN 2017 DI KABUPATEN SLEMAN. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai pemanfaatan tanah kas ... -
Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81 PUU- XV/ 2017
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-09)Industri rokok di Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar devisa Negara. Namun keberadaan rokok menjadi hal yang dilematis, karena di balik keuntungan ekonomis rokok membawa dampak negatif bagi kesehatan. ... -
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN ENDORSMENT DENGAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk konstruksi hukum dan menganalisis keabsahan kontrak perjanjian endorsement dalam perspektif hukum Islam. Rumusan masalah yang diiajukan yaitu: 1.Bagaimana bentuk konstruksi ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN SLEMAN: STUDI FENOMENA GENG SEKOLAH
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-08)Geng sekolah, salah satu bentuk kenakalan remaja (juvenile delinquency), merujuk kepada gerombolan pelajar yang melakukan hal negatif dan tindak kriminalitas. Terbentuk dengan kesamaan latar belakang seperti lingkungan, hobi, ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM KONTRAK JUAL BELI RUMAH (Studi Kasus Putusan No.077 K/Pdt.Sus/2011)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-09)Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dan cara penyelesaian sengketa konsumen yang sebaiknya ditempuh apabila pengembang melakukan wanprestasi. Mengingat banyak sekali konsumen yang ... -
IMPLEMENTASI PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-12)Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini dilakukan karena maraknya permasalahan pertambangan Mineral Dan Batubara ... -
Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penggandaan Uang di Kabupaten Wonosobo
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Studi ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Wonosobo. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa saja faktor penyebab ... -
KEWENANGAN PENYADAPAN PRAKTIK KARTEL SEBAGAI UPAYA PENGUATAN LEMBAGA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENEGAKKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Penegakan hukum praktik kartel merupakan salah satu bentuk penegakkan terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai salah satu institusi yang berwenang dalam menangani hal ... -
Implementasi Pasal 7 Ayat 3 Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Kulon Progo
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-08)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif dari Implementasi Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Kulon Progo. Rumusan masalah yang ... -
TANGGUNG GUGAT DOKTER DAN RUMAH SAKIT SWASTA DI JAKARTA ATAS TINDAKAN MEDIS TERHADAP PASIEN (Studi Kasus Korban Tindakan Penyinaran Oleh Dokter Orthopedi di Rumah Sakit Swasta di Jakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)Penelitian ini diambil dari kasus yang terjadi pada bulan November 2017, sesuai wawancara yang dilakukan kepada Kuasa Hukum korban (Pasien A), adanya tindakan penyinaran yang dilakukan oleh Dokter Orthopedi kepada Pasien ... -
KEABSAHAN PERJANJIAN INVESTASI YANG MENGGUNAKAN BITCOIN SEBAGAI OBYEK INVESTASI (DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)Penelitian ini mengangkat permasalahan investasi mengenai bitcoin, berangkat dengan dua rumusan masalah bagaimanakah kedudukan bitcoin dalam hukum benda di Indonesia sebagai obyek dari suatu perjanjian serta keabsahan dari ... -
PELAKSANAAN REKRUITMEN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018 OLEH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-17)Banyaknya kepala daerah yang terjaring OTT KPK, membuat partai politik semakin selektif dalam proses rekruitmen untuk diajukan menjadi kepala daerah. Pemilihan walikota adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah ... -
TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 36/PUU-X/2012
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Pembubaran Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2012 yang digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas ... -
UPAYA PEMERINTAH TERKAIT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan anak di Kabupaten Sleman. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap ... -
PERAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD) DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) PERIODE 2014-2019 (Studi Kasus Setya Novanto)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-17)Penelitian yang berjudul “Peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Periode 2014-2019” ini mengangkat suatu rumusan masalah, yakni bagaimana peran ... -
GAGASAN PEMBENTUKAN PERWAKILAN KOMNAS HAM DI TINGKAT DAERAH SEBAGAI UPAYA UNTUK MELINDUNGI DAN MENJAMIN HAK ASASI MANUSIA SETIAP WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-12)Hak Asasi Mansia Merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak Lahir, maka tidak seorangpun dapat ... -
Perbandingan Sistem Lembaga Perwakilan Bikameral Indonesia dan Prancis (Studi Lembaga Perwakilan Terkait Tugas, Fungsi, dan Wewenang)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-12)Studi dengan judul “Perbandingan Sistem Lembaga Perwakilan Bikameral Indonesia dam Perancis (Studi Lembaga Perwakilan terkait Tugas, Fungsi, dan Wewenang )bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem bikameral Indonesia ...