• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA TERKAIT PENGGUNAAN TROTOAR SEBAGAI SARANA BERDAGANG

    Thumbnail
    View/Open
    SKRIPSI.pdf (1.439Mb)
    Date
    2018-12-13
    Author
    DINANJAYA PRADIPTO, 14410062
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penataan Pedagang Kaki Lima merupakan upaya yang dilakukan untuk menata dan menertibkan pedagang kaki lima. Tujuan dari penataan pedagang kaki lima ini adalah untuk menciptakan keindahan kota sesuai dengan peraturan daerah. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah penataan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima dalam memaksimalkan fungsi trotoar oleh pemerintah kota di Kabupaten Sleman dan apa faktor-faktor yang berperan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Data yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan penelitian dilokasi objek penelitian dengan cara wawancara kepada narasumber yang terkait, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan akhir dari hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa penggunaan trotoar oleh Pedagang Kaki Lima sebagai sarana berdagang tidak serta merta dilakukan penegakan melalui Peraturan yang berlaku. Saran yang penulis berikan terkait penelitian ini adalah kepada setiap unsur, baik kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus lebih meningkatkan kinerja tugasnya agar lebih dapat melakukan penataan Pedagang Kaki Lima, serta kepada Pedagang Kaki Lima harus lebih memperhatikan hak-hak pejalan kaki.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/12873
    Collections
    • Law [3375]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV