Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 2561-2580 of 3499
-
PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI APARTEMEN ATAS KETERLAMBATAN SERAH TERIMA YANG DISEBABKAN OLEH PROTES MASYARAKAT (Kasus Bellini Tower Apartemen Paltrow City Semarang)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)Studi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli apartemen yang mengalami keterlambatan serah terima apartemen akibat protes masyarakat yang dikategorikan oleh penjual sebagai force majeure. ... -
PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI KONSUMEN SWAMEDIKASI PADA PRODUK OBAT YANG DIJUAL BEBAS
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-13)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak atas informasi konsumen swamedikasi pada produk obat yang dijual bebas. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana pemenuhan hak atas informasi konsumen swamedikasi ... -
PENERAPAN KONSEP NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DITINJAU DARI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DAN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)Gagasan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji penerapan non- conviction based asset forfeiture yang diterapkan pada perampasan aset tindak pidana sebagai upaya revitalisasi kerugian negara yang kemudian ditinjau ... -
TANGGUNG JAWAB PENDIRI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PIHAK KETIGA AKIBAT TRANSAKSI UNTUK KEPENTINGAN PERSEROAN SEBELUM BERSTATUS BADAN HUKUM
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-10)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pendiri perseroan terbatas terhadap kerugian pihak ketiga akibat transaksi untuk kepentingan perseroan sebelum berstatus badan hukum dan penyelesaian seperti apa ... -
PEMBATASAN HAK POLITIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (STUDI TERHADAP UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-12)Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengapa lahir pembatasan hak politik bagi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DIY serta mengidentifikasi apakah pembatasan hak politik tersebut melanggar UUD NRI ... -
PENGUATAN SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA TINGGI NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-11)Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; untuk mengetahui urgensi penguatan sidang tahunan Majelis ... -
ANALISIS PERTIMBANGAN PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 (Studi Kasus Terhadap Partai Amanat Nasional Kota Jambi)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-13)Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilyah provinsi dan/atau kabupaten kota untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian partai politik ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ABDIDALEM KERATON DAN PURO PAKUALAMAN YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-15)Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh abdidalem Keraton dan Puro Pakualaman Yogyakarta dan mengetahui faktor yang berperan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ... -
KRITERIA PEMBATASAN HAK CIPTA LAGU DALAM PRAKTIK COVERING MELALUI YOUTUBE
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu dalam Praktik Covering melalui Youtube. Rumusan masalah yang diajukan yaitu apa kriteria pembatasan hak cipta lagu dalam praktik covering melalui ... -
UPAYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KOTA YOGYAKARTA (Studi tentang Fenomena Kos Campur di Kota Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-15)Studi ini bertujuan mengetahui Upaya penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kota Yogyakarta. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan Peraturan ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PARKIR DI KOTA MADIUN ( STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JURU PARKIR DI KOTA MADIUN )
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-11)Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum penyelenggaraan parkir dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum penyelenggaraan parkir di Kota Madiun. Jenis penelitian ini adalah penelitian ... -
PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES REHABILITASI TERHADAP ANAK PENERIMA MANFAAT DI PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA (PSMP) ANTASENA MAGELANG
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-15)Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) atau oleh Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang disebut Penerima Manfaat merupakan permasalahan kesejahteraan yang ditangani Kementerian Sosial RI. Penelitian ... -
KEBIJAKAN FORMULASI DAN PENEGAKKAN HUKUM PERINGANAN HUKUMAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI SKRIPSI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-12)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Formulasi Dan Penegakkan Hukum Peringanan Hukuman Terhadap Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi. rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana ... -
POLITIK HUKUM PENGATURAN TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MENGAMBIL LANGKAH HUKUM DAN/ATAU LANGKAH LAIN TERHADAP PIHAK YANG MERENDAHKAN DPR DAN/ATAU ANGGOTA DPR (STUDI TERHADAP PASAL 122 HURUF K UU NO.2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN UU NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DPRD)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-11)Salah satu produk dari fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR untuk beberapa tahun belakang yaitu Undangn-undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD). UU MD3 adalah UU yang mengatur wewenang, tugas, hak dan kewajiban DPR, mengatur ... -
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG KONSTITUSIONAL BERSYARAT (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)Mahkamah Konstitusi telah melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan menyatakan mengabulkan ... -
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PLADEN KABUPATEN KUDUS MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-12)Penyelenggaraan pemerintahan di desa memerlukan peranan Badan Permusyawaratan Desa, yang menjadi mitra bagi kepala dan perangkat desa dalam pelaksanaan pemerintahan suatu desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ... -
IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN BAWASLU TENTANG LARANGAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF 2019
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-11)Dengan ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018, ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg pada pemilu 2019. Oleh sebab itu ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH CAIR OLEH USAHA LAUNDRY TANPA IZIN DI KABUPATEN BANTUL
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-11)Study ini bertujuan untuk mengetahui tentang latar belakang dan faktor penyebab masih terjadinya pembuangan limbah cair tanpa izin oleh usaha laundry di Kabupaten Bantul, karena masih banyaknya pelaku usaha laundry yang ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH IKLAN TELEVISI YANG TIDAK BENAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Iklan Susu Kental Manis)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-14)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen yang dirugikan oleh iklan televisi yang tidak benar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ... -
PENGATURAN HAK IMUNITAS TERHADAP ANGGOTA PARLEMEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DAN FILIPINA (Studi Lembaga Perwakilan terkait Pemberian Hak Imunitas)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)Penelitian dengan judul “Pengaturan Hak Imunitas Terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Filipina” bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak imunitas terhadap anggota parlemen dalam ...