Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 2561-2580 of 3376
-
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PEMBEBANAN BIAYA CSR KEPADA KONSUMEN DALAM PROGRAM CSR STARBUCKS
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)CSR merupakan program tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan yang bersifat program jangka panjang. Program ini dilakukan oleh Starbucks dalam menjalankan kegiatan usahanya khusus pada setiap penjualan air ... -
THE LEGALITY OF CRYPTOCURRENCY TRADE IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF ISLAMIC BANKING LAW
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)Money is a part of human life that has an important role for human survival wherever he is. However, the creation of Cryptocurrencies makes the world stir up with the concept of digital money. For muslim users, Cryptocurrency ... -
PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK DI JAWA TENGAH (STUDI TERHADAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH 2018-2023)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan ralyat di wilayah PRovinai dan/atau Kebupaten/Kota berdasarkan Pencasila dan Undang-Undang Dasar ... -
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA METODE ELECTRONIC VOTING DI DESA BABAKAN KECAMATAN CISEENG MENURUT PERATURAN BUPATI BOGOR NO. 41 TAHUN 2016
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)Desa Babakan berkesempatan menjadi pelaksana Pilkades pertama yang menggunakan metode pemilihan e-voting di Kabupaten Bogor. Ratusan desa telah berhasil melaksanakan Pilkades e-voting hasil kerja sama BPPT. Salah dua alasan ... -
PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PRESIDENSIAL
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Demokrasi melahirkan sebuah sistem pemerintahan, dimana proses pengisian jabatan pemerintahan tersebut ... -
PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP USAHA KARAOKE TIDAK BERIZIN DI KABUPATEN BANTUL
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-09)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami upaya penegakan hukum peraturan perizinan usaha karaoke tidak berizin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan ... -
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-09)Penelitian skripsi ini berjudul Akibat Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Tanggungan dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditor. Latarbelakang skripsi ini mengenai lembaga jaminan hak tanggungan yang diikat dalam suatu perjanjian ... -
DASAR KEWENANGAN DIKELUARKAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS SEMENTARA KEPADA PT. FREEPORT INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-09)Studi ini bertujuan untuk mengetahui mengenai dasar kewenangan dikeluarkan izin usaha pertsambangan khusus sementara ditinjau dari undang-undang nomor 4 tahun 2009. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa dasar kewenangan ... -
“PENGATURAN PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT PADA MASA ORDE BARU DAN SETELAH REFORMASI ”
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan profesi ... -
“IMPLIKASI YURIDIS PASAL 158 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TERHADAP PENGAJUAN PERMOHONAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH:”
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-19)Salah satu syarat mutlak agar permohonan perkara perselisihan hasil pemilu (PHP) dapat diterima adalah ambang batas yang diatur pada pasal 158 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, yang mana setelah diterbitkannya ... -
i PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT PUBLIK PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-19)Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana luar biasa adalah sumber bencana terhadap negara yang notabene adalah negara dalam keadaan berkembang. Ditengah masifnya pembangunan suprastruktur dan infrastruktur negara, masih ... -
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASARAKAT DESA NAMPUREJO KEC. PURWODADI KAB. PURWOREJO MENURUT PERDA NO.3 TAHUN 2006
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-24)Penulisan hukum ini dilatarbelakangi oleh kurang optimalnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nampurejo. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini dimana dalam pelaksanaan kerjanya Badan Permusyawarahan ... -
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH. (STUDI KASUS DI KAMPUNG PULO, BEKASI SELATAN)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-11)Di zaman milenial ini, memiliki sertifikat tanah sangat diwajibkan untuk menghindari hal-hal yang mengakibatkan masalah atau perkara-perkara mengenai tanah. Namun dengan begitu, masih saja ada masyarakat yang tidak memiliki ... -
STATUS DAN AKIBAT HUKUM ATAS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN OLEH PEWARIS TERHADAP AHLI WARIS
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)Studi ini bertujuan untuk mengetahui apa status dan akibat hukum dari suatu perjanjian dimana salah satu pihaknya meninggal dunia dan perjanjian tersebut hanya berbentuk suatu perjanjian pengikatan jual beli tanah secara ... -
PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA) DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2017-2022 DI KABUPATEN CILACAP
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)Sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah, masing-masing daerah diberikan kewenangan melaksanakan pembangunan daerah. Sebelum melaksanakan pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan perencanaan pembangunan ... -
IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK BERDASARKAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (Studi Kasus pada DPC PDI Perjuangan Kota Magelang Tahun 2018)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Penelitian ini berjudul Implementasi Fungsi Partai Politik berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Studi Kasus pada DPC PDI ... -
TINJAUAN PENYIDIKAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-19)Penelitian ini berjudul tinjauan penyidikan dalam rancangan undang-undang hukum acara pidana. Penyelidikan tidak lagi dicantumkan dalam RUU HAP, karena yang dianggap tahap awal pada proses peradilan pidana adalah penyidikan. ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENERBITAN IZIN PENETAPAN LOKASI TANPA DILENGKAPI IZIN LINGKUNGAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-12)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas keputusan Gubernur DIY No. 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru yaitu New Yogyakarta Airport, ... -
PERLINDUNGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI YOGYAKARTA: STUDI PEMBATASAN BEREKSPRESI MAHASISWA PAPUA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-12)Kebebasan berekspresi adalah sebuah hak yang fundamental atai mendasar. Itulah sebuah gagasan bahwa kebebasan berekspresi berasal dari kata benda bebas yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, dan kata kerja ...