PEMBATASAN HAK POLITIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (STUDI TERHADAP UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengapa lahir pembatasan hak politik bagi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DIY serta mengidentifikasi apakah pembatasan hak politik tersebut melanggar UUD NRI 1945 atau tidak. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Pertama, mengapa ada pembatasan hak politik bagi gubernur dan wakil gubernur DIY sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY?; Kedua, apakah pembatasan hak politik untuk tidak boleh berpartai politik bagi gubernur dan wakil gubernur DIY tersebut melanggar UUD NRI 1945? Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach). Jenis data yang digunakan adalah bahan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisa melalui analisis data kualitatif. Dari hasil analisis tersebut di atas, peneliti menyimpulkan: Pertama, terjadi pembatasan politik bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dimaksudkan untuk memberi jaminan kepada masyarakat DIY bahwa calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DIY akan bersikap netral atau tidak berpihak dan mengayomi seluruh masyarakat DIY, karena sebelumnya Sultan menjabat sebagai Ketua DPD Golkar DIY. Kedua, pembatasan hak politik tersebut melanggar ketentuan HAM dalam UUD NRI 1945, karena menjadi anggota partai politik merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945 dan termasuk non derogable right, atau hak yang tidak dapat dikurangi atau dicabut pemenuhannya