PENGATURAN HAK IMUNITAS TERHADAP ANGGOTA PARLEMEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DAN FILIPINA (Studi Lembaga Perwakilan terkait Pemberian Hak Imunitas)
Abstract
Penelitian dengan judul “Pengaturan Hak Imunitas Terhadap Anggota Parlemen
Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Filipina” bertujuan untuk
mengetahui bagaimana pengaturan hak imunitas terhadap anggota parlemen
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Filipina, untuk mengetahui
bagaimana perbedaan dan persamaan dalam pengaturan pemberian hak imunitas
terhadap anggota parlemen di negara Indonesia dan Filipina serta untuk
mengetahui konsekuensi yang muncul dari adanya pemberian hak imunitas
kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Filipina. Penelitian ini
bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan
konseptual. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Filipina mengatur dan
menjamin pemberian serta perlindungan terhadap hak imunitas dalam
konstitusinya. Hak imunitas ini dimaksudkan untuk agar anggota parlemen dapat
menjalankan tugasnya sebagai seorang wakil rakyat dengan baik, bukan
menjadikan dirinya kebal terhadap hukum. Perbedaan yang membedakan antara
Indonesia dan Filipina dalam hal pemberian hak imunitas bahwa di Filipina
seorang anggota parlemen tidak dapat dihukum lebih dari enam tahun penjara.
Dengan adanya pemberian hak imunitas ini seorang anggota parlemen tidak
perlu merasa takut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai seorang
wakil rakyat dengan maksimal. Namun dalam prakteknya hak imunitas sering
dijadikan sebagai tameng atau dinding perlindungan bagi para anggota parlemen
agar terhindar dari tuntutan hukum. Berkaitan dengan hak imunitas ini penting
untuk dibatasi dengan peraturan khusus, hal ini diharapkan mampu untuk
mengatasi permasalahan dan penyalahgunaan atas hak istimewa ini. Pemerintah
diharapkan dapat tegas dan bertindak demi kepentingan masyarakat.
Collections
- Law [2308]