PENGUATAN SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA TINGGI NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Abstract

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; untuk mengetahui urgensi penguatan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam sisitem ketatanegaraan Indonesia dan untuk mengetahui gagasan penguatan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa mekanisme sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terus mengalami perubahan- perubahan, urgensi penguatan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagai wujud pertanggungjawaban lembaga tinggi negara atas pelaksanaan kinerjanya; untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik; mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta sebagai wujud check and balance antar lembaga tinggi negara, gagasan penguatan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan perubahan Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; melakukan perubahan pengaturan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; melakukan perubahan mekanisme sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; perubahan ketiga Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan pembentukan Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sendiri. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelaksanaan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia secara rutin dan tidak bergantung pada rezim yang berkuasa; Perlunya dilakukan penguatan- penguatan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia