Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 61-80 of 2389
-
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.44 TAHUN 2019 TENTANG PENGUJIAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADA UNDANG UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus permohonan Judicial Review Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.50 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (NOMOR : 35/PUU-X/2012) DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-25)Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengetahui eksistensi masyarakat hukum adat mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat atas hutan adat di Indonesia dengan permasalahan sengketa yang ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INTAN JAYA PROVINSI PAPUA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-09) -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23 – 26 / PUU – VIII / 2010 Atas Peninjauan Kembali UU. NO. 27 Tahun 2009 Pasal 184 Tentang Hak Menyatakan Pendapat MPR / DPR / DPD dan DPRD Terkait Dengan Impeachment Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Zakiyah Keumala Hayati. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23-26/ PUU – VIII/ 2010 Atas Peninjauan Kembali UU. No. 27 Tahun 2009 Pasal 184 Tentang Hak Menyatakan Pendapat MPR/ DPR/ DPD Dan DPRD Terkait Dengan ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.21/PUU- XVII/2019 TERHADAP KETENTUAN PASAL 458 AYAT (6) UNDANG – UNDANG NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
(Universitas Islam Indonesia, 2019-12-13)Sejumlah Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Profesi Advokat (TPPA) dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) dari berbagai daerah di Indonesia, mendaftarkan Uji Materi Pasal 458 ayat 6 UU Nomor 7 Tahun 2017 ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota
(UII, 2016)Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Politik Dinasti pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015 yang pada intinya menganulir pengaturan mengenai Politik Dinasti. Rumusan masalah yang diajukan ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 Dalam Pengujian Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
(Universitas Islam Indonesia, 2019-09-16)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan Judicial Review Pasal 299 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, serta ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-15)Larangan perkawinan terhadap sesama pekerja dalam satu instansi yang sama disebabkan oleh frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” yang termuat di dalam pasal ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi 14 partai politik yang mengajukan Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016 Terhadap Kewenangan Penyadapan Kpk
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-07)Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga khusus sifatnya Independen yang melakukan tugasnya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu kewenangnannya melakukan penyadapan sebagai kunci utama komisi ini, ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Kewenangan Penyadapan KPK
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga khusus sifatnya Independen yang melakukan tugasnya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu kewenangnannya melakukan penyadapan sebagai kunci utama komisi ini, ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 TERHADAP KEWENANGAN PENYADAPAN KPK
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga khusus sifatnya Independen yang melakukan tugasnya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu kewenangnannya melakukan penyadapan sebagai kunci utama komisi ini, ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU- XVIII/2020 dalam Perkara Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Studi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU- XVIII/2020 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Larangan Keluarga “Petahana” Maju Dalam Pilkada Studi : Upaya Untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU/XIII/2015 Tentang Larangan Keluarga “Petahana” Maju Dalam Pilkada. Studi : Upaya Untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis. Rumusan ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU/XIII/2015 MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG (DALAM STUDI PERSPEKTIF ETIKA DAN KEPASTIAN HUKUM)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)Studi ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya permohonan judicial review terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Konstruksi hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan MK No 42/PUU/XIII/2015 dilihat ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71-0310/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 TENTANG SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI PROVINSI KEPULAUAN RIA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-12-12)Analisis ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah : Mengapa Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Sebagian ... -
ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 1/PHPU/2014 TENTANG SISTEM NOKEN DI PAPUA DITINJAU DALAM PERSFEKTIF DEMOKRASI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-17)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 tetang sistem noken di papua ditinjau dalam persfektif demokrasi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana ... -
Analisis Putusan Pengadilan Mengenai Gugatan Pembatalan Penerapan Klausula Baku oleh PT Exertainment Indonesia (Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-29)Konsumen dan pelaku usaha sering kali memiliki kedudukan yang tidak seimbang, pelaku usaha yang memiliki kedudukan lebih kuat dapat dengan sepihak menentukan isi perjanjian dan di jadikan dalam bentuk baku agar lebih ... -
Analisis Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Eksekusi Jaminan Fidusia (Kajian Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor: 887k/Pdt/2015)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-30)Dalam pembiayaan konsumen, pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang. Pihak konsumen selanjutnya akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu ... -
Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Diundangkannya Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana kohabitasi atau kumpul kebo menimbulkan polemik dalam masyarakat karena dinilai tidak memenuhi ...