Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Larangan Keluarga “Petahana” Maju Dalam Pilkada Studi : Upaya Untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU/XIII/2015 Tentang Larangan Keluarga “Petahana” Maju Dalam Pilkada. Studi : Upaya Untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis. Rumusan masalah yang diajukan yaiutu: Apa kerugian konstitusionalitas Pemohon mengajukan judical review terhadap putusan nomor 33/PUU-XIII/2015 ? ; Bagaimana konstruksi hukum Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap putusan nomor 33/PUU-XIII/2015 ? ; Apa akibat hukum dikeluarkannya judicial review terhadap Undang-undang nomor 8 tahun 2015 dalam proses pilkada ? ; Penelitian ini termasuk Tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu tekhnik pengumpulan data sekunder dari peraturaran perundang-undangan, buku-buku, dan bahan kepustakaan lainnya. Metode analisi hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, bahan hukum yang diperoleh dari penelitian secara normatif dan di klarifikasikan sesuai dengan peremasalahan, hasil bahan hukum kemudian disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan. Sebagai lembaga pengawal konstitusi dalam bernegara Mahkamah Konstitusi harus semakin lebih kuat tanpa adanya pengaruh yang akan melemahkan konstitusi itu sendiri dalam menegakkan koridor-koridor hukum untuk menopang berjalannya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sesuai dengan alur yang baik dan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimana sebagai dasar atas landasan Negara kita berdiri.