Master of Law: Recent submissions
Now showing items 921-940 of 1560
-
KEBERTERIMAAN AMIL ZAKAT DI DI YOGYAKARTA ATAS HEGEMONI NEGARA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI UU NO 23 TAHUN 2011
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-02-04)Merupakan anomali ketika amil zakat yang selama beberapa tahun melalui FOZ ingin agar negara lebih perhatian kepada zakat, tetapi justru menolak UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat padahal UU a quo memberikan menuntut ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT SAHAM APABILA TERJADI GAGAL SERAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-10-21)Penelitian ini berjudul perlindungan hukum terhadap investor dalam Transaksi Repurchase Agreement saham apabila terjadi gagal serah. Judul penelitian ini diambil karena, meskipun Otoritas Jasa Kuangan (OJK) telah menerbitkan ... -
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA SEBELUM PENYIDIKAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-01-05)Pejabat admnistrasi negara dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnyat tidak serta merta dijalakannya dengan kehendak sendirinya akan tetapi kesemuanya sudah diatur dalam aturan perundang-undangan. Pejabat admnistrasi ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DAN DEBITOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-01-29)Penelitian perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator (studi kasus pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Jati Indah) ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana ... -
HAK NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI DI RUTAN SALATIGA)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-08-13)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan prinsip-pirinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dan bagaimana implementasinya di Rutan Salatiga. Rumusan masalah adalah : (1) Apakah ... -
STRATEGI BISNIS DALAM KONSTRUKSI HOLDING COMPANY PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-10-24)Perkembangan ekonomi dunia cenderung mengarah pada pasar bebas, sehingga persaingan menjadi suatu keniscayaan dan ajang kompetisi pun digelar. Untuk menghadapi persaingan bisnis, banyak pelaku usaha yang menciptakan daya ... -
KEBIJAKAN NON-PENAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME
(Universitas Islam Indonesia, 2017-08-15)Kebijakan Kriminal sebagai usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana nonpenal. Mengingat keterbatasan/kelemahan kemampuan hukum pidana ... -
PERJANJIAN WARALABA APOTEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-07-14)Konsep bisnis yang berkembang pesat dewasa ini bergeser dari konsep bisnis konvensional menuju konsep bisnis yang disebut waralaba, konsep waralaba banyak diminati oleh para pelaku usaha karena alasannya adalah bahwa dalam ... -
IMPLEMENTASI PRINSIP MOST FAVOURED NATION ATAS BLOCKING SITE NETFLIX DALAM KERANGKA GATS
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-14)Penulisan tesis ini di latar belakangi oleh adanya perusahaan jasa telekomunikasi yakni Netflix yang mendapatkan pemblokiran situs. Pemblokiran ini dinilai penulis melanggar ketentuan GATS dikarenakan penulis menemukan beberapa ... -
PERBEDAAN MAKNA TENTANG PRAKTEK DISKRIMINASI DALAM PERSEKONGKOLAN TENDER DAN PENGUASAAN PASAR
(Universitas Islam Indonesia, 2015-10-24)Praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu dalam Pasal 19 huruf d, dan persekongkolan dalam mengatur dan/atau menentukan pemenang tender pada Pasal 22 merupakan kegiatan yang dilarang karena dapat menyebabkan ... -
ITIKAD BAIK PRA KONTRAK DALAM PERJANJIAN ANTARA BANK PENERBIT KARTU KREDIT DENGAN CARDHOLDER UNTUK PENERBITAN KARTU KREDIT
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-04)Kartu kredit merupakan salah satu fasilitas bank yang menjadi gaya hidup masyarakat masa kini dengan meningkatnya kebutuhan akan efisiensi penggunaan uang. Bank merupakan salah satu penerbit kartu kredit yang paling banyak ... -
TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN SEBAGAI PENJAMIN/GUARANTOR TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG DIAJUKAN PAILIT
(Universitas Islam Indonesia, 2013-05-10)Perjanjian kredit dapat berupa pinjaman kredit dari bank ataupun fasilitas pinjaman dari kreditur. Namun bagi para kreditur khususnya bank, setiap pemberian kredit atau pinjaman memiliki resiko. Karena jika mengalami ... -
PENEGAKAN HUKUM ( TATA TERTIB ) TERHADAP PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-01-24)Penegakan hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia dikarenakan bermacam-macam jenis tindak kejahatan semakin hari kian merajalela, dibutuhkan sebuah sistem yang baik dan pastinya didukung ... -
KELALAIAN DIVESTASI SAHAM PT. NEWMONT NUSA TENGGARA (Studi Putusan Arbitrase UNCITRAL antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011-02-05)Studi ini adalah studi terhadap putusan Arbitrase UNCITRAL antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT.Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama mengapa terjadi kelalaian dalam ... -
KEDUDUKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA PERSERO KORELASINYA DENGAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Universitas Islam Indonesia, 2017-06-09)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada Persero dan untuk mengetahui apakah tindakan direksi beriktikad baik yang menyebabkan kerugian keuangan Persero dapat dikulaifikasikan ... -
PERGESERAN PEMERIKSAAN AKTA OTENTIK PASCA BERLAKUNYA UUJN
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-18)Notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak lain dikarenakan dianggap merugikan kepentingan baik itu dengan pengingkaran isi akta, tanda tangan maupun kehadiran pihak dihadapan Notaris. Perlindungan ... -
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) ATAS HAK PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
(Universitas Islam Indonesia, 2016-04-30)Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, dimana pada intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat ... -
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS KETERANGAN, IDENTITAS DAN ATAU DOKUMEN PALSU YANG DISAMPAIKAN OLEH PARA PIHAK YANG DIJADIKAN DASAR PEMBUATAN AKTA AUTENTIK
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-24)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum bagi Notaris atas keterangan, identitas, dan atau dokumen palsu yang disampaikan oleh para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik. Penelitian ini ... -
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG ATAS PERINTAH MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-01-29)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif pembentukan undangundang atas perintah mahkamah konstitusi (Studi Terhadap Undang-undang No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD). Rumusan masalah yang ... -
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PEDOPHILIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM PIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-02-14)Studi ini bertujuan untuk mengetahui secara mendetail dan untuk mendapatkan data yang lengkap mengenai tanggung jawab negara terhadap anak sebagai korban kejahatan pedophilia ditinjau dari perspektif HAM dan hukum pidana. ...