Master of Law: Recent submissions
Now showing items 901-920 of 1560
-
URGENSI KEHADIRAN KOMISI KONSTITUSI DALAM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-07-20)Persoalan yang akan diteliti adalah pentingnya sebuah Komisi Konstitusi dalam Perubahan UUD 1945. Bagaimana prosedur pembentukannya sehingga tidak menafikan kewenangan konstitusional MPR dalam melakukan perubahan undang-undang ... -
KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) IMIGRASI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN FUNGSI KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN
(Universitas Islam Indonesia, 2017-09-30)Kemigrasian merupakan salah satu bagian terpenting bagi suatu negara, mengingat tugas dan tanggung jawab yang bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban ... -
ASAS ITIKAD BAIK SEBAGAI PEMBATAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-03-25)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pembatasan penerapan asas kebebasan berkontrak melalui asas itikad baik dalam Perjanjian Kredit Bank. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui ... -
PELAKSANAAN PEMILUKADA ACEH MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (Studi Terhadap Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-08-31)Studi ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012. Rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimana kedudukan Putusan Sela dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Mengapa Mahkamah ... -
IMPLEMENTASI DASAR BESARAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) YANG BERKAITAN DENGAN AKTA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIBUAT DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI KABUPATEN SLEMAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-22)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis tentang besaran Pajak Pengahsilan (PPh) terhadap pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dibuat oleh PPAT di Kabupaten Sleman. Jenis ... -
PERANAN SERIKAT BURUH UNTUK MELINDUNGI BURUH DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KOTA YOGYAKARTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011-07-09)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan Serikat Buruh dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kota Yogyakarta dan juga untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang selama ini mempengaruhi ... -
PENERAPAN METODE REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA) DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Studi Penerapan Metode RIA di Kota Jogjakarta Tahun 2008)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011-12-24)Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan respon atas gerakan reformasi yang diharapkan dapat mengakomodasi harapan perubahan paradigma pemerintahan ... -
PENERAPAN ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Dari 2004-2011)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-06-21)Asas merupakan landasan, pedoman, dan dasar suatu norma hukum. Asas juga dapat dikatakan sebagai ruh yang menjiwai norma hukum. Asas bersifat umum, abstrak, dan universal. Salah satu asas yang ada dalam hukum acara Mahkamah ... -
PRAKTIK PENERAPAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MUNGKID)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-01-07)Diversi merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan tidak diatur ... -
PRAKTIK PERKAWINAN DENGAN HAK IJBAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM HAM
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-06-15)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Praktik Perkawinan dengan Hak Ijbar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum HAM. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimanakah aturan hukum tentang perkawinan dengan ... -
PELAYANAN PUBLIK BIDANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN YANG BERKEPASTIAN HUKUM PADA DINAS PERIJINAN KABUPATEN BANTUL
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-11-03) -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DI SEKTOR KEHUTANAN DI PROVINSI RIAU
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-02-04) -
STUDI PERBANDINGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UU NO. 22 TH. 1999 DAN UU NO 32 TH. 2004
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-11-13)Setelah reformasi tahun 1999, terdapat dua sistem pemilihan kepala daerah yang pernah diterapkan di Indonesia, yaitu Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan Pemilihan Kepala ... -
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-06-08)Pembakaran hutan dan lahan di Riau selalu terjadi semenjak tahun 1982 sampai dengan tahun 2017 tetap terjadi. Pada tahun 1982-2005 telah terjadi telah terjadi proses deforestasi dan degradasi hutan alam dengan kehilangan ... -
HARMONISASI PERATURAN ZAKAT DAN PAJAK DALAM HUKUM INDONESIA (STUDI TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-04-02)Sebagaimana telah diketahui, bahwa yang berkenaan dengan zakat dan pajak telah diundang-undangkan oleh pemerintah RI, yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengeloaan Zakat dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 ... -
DUALISME KEWENANGAN PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-02-24)Peran Notaris dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap kepentingan klien ... -
LANDASAN TEORETIS PIDANA PENJARA DAN TINJAUANNYA DALAM HUKUM ADAT
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-10-14)Pidana penjara pertama kali dikenal di Indonesia setelah Belanda memberlakukan wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie. Ia diberlakukan mengacu pada prinsip konkordansi dimana hukum-hukum yang berlaku di Belanda ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELANGGAN/KONSUMEN LISTRIK DALAM PELAYANAN KETENAGALISTRIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010) -
PENGGUNAAN SKALA PSIKOLOGI UNTUK MENGUNGKAP CHARACTER NASABAH BANK SEBELUM DILAKSANAKANNYA PERJANJIAN KREDIT
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-05-31)Dalam nomor Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, disebutkan bahwa dalam analisa kredit harus melakukan analisa mendalam terhadap watak ...