Master of Law: Recent submissions
Now showing items 941-960 of 1560
-
PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SYARIAH SUMATRA BARAT
(Universitas Islam Indonesia, 2013-02-02)Perbankan merupakan salah satu faktor dalam pembangunan suatu Negara, adanya dukungan dari sistem keuangan yang semangkin kompleks dan maju. Oleh karena itu peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting. Lembaga ... -
FAIR TRIAL DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-07-06)Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, kinerja hukum dan penegak hukum masih dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir (last ... -
PROBLEM PELAKSANAAN WEWENANG PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Kasus Penanganan Pelanggaran Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-11-27)Meski penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Pemilu Legislatif) tahun 2014 telah berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal dan tahapan yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetapi tidak bisa ... -
Justifikasi Pemberian Kewenangan Kepada Penyidik Tindak Pidana Narkotika Dalam Menentukan Justice Collaborator
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-23)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran penyidik tindak pidana narkotika dalam menetapkan justice collaborator. Dalam proses penanganan tindak pidana, polisi selaku salah satu penegak hukum diberi ... -
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SIMBOL TRADISIONAL KERATON YOGYAKARTA DARI PERSPEKTIF HUKUM MEREK
(Universitas Islam Indonesia, 2017-02-25)Dewasa ini pengetahuan tradisional (traditional knowledge) telah menjadi isu penting dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Banyaknya penyalahgunaan pengetahuan tradisional oleh rezim HKI membuat masyarakat dunia ... -
RELEASE & DISCHARGE DALAM MSAA DAN MRNIA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PRIBADI PEMEGANG SAHAM UTANG BLBI
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-18)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum serta akibat hukum release and discharge dalam MSAA dan MRNIA sebagai bentuk tanggung jawab pribadi pemegang saham utang BLBI. Penelitian ini termasuk jenis penelitian ... -
URGENSI AKTA PEMBAHARUAN AKAD TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BANK MUAMALAT (Tbk) CABANG BANDA ACEH
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-09)Penelitian ini berjudul Urgensi Akta Pembaharuan Akad Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan syariah (Tinjauan Kemaslahatan Umat). Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak ... -
PERANAN DPRD SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN PACITAN PROPINSI JAWA TIMUR
(Universitas Islam Indonesia, 2015-10-24)Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan ... -
PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-03-12)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditinjau dari ketentuan peraturan ... -
PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DENGAN NOMINEE AGREEMENT (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 82/PDT.G/2013/PN.DPS)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-08-12)Penelitian ini berjudul pembatalan perjanjian jual beli tanah dengan Nominee Agreement (studi kasus terhadap putusan nomor 82/PDT.G/2013/PN.DPS). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah ketidaksamaan antara idealita ... -
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK (Studi Kasus Putusan MPW Nomor W29/T.Pem/Not 03/2010/MPW Notaris Provinsi Banten)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-12-18)Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta autentik, implikasi hukum pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris terhadap akta autentik, dan dasar ... -
PENERAPAN DAN AKIBAT HUKUM KLAUSULA BAKU DALAM KONTRAK GARANSI KOMPUTER MEREK ACER DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2011-02-05) -
KARTEL PADA IMPOR KEDELAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-08-06) -
KEDUDUKAN REKTOR PERGURUAN TINGGI SWASTA SEBAGAI BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2017-04-15)Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan terhadap ... -
RUMUSAN DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM DALAM NORMA PASAL 1 AYAT (2) DAN PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945 PASCA PERUBAHAN
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-16)Tujuan penelitian adalah adalah mengetahui latar belakang historis mengapa kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum diletakkan dalam Pasal 1 UUD 1945. Termasuk di dalamnya adalah berupaya mengetahui perubahan rumusan pada ... -
PEMBENTUKAN DAN KINERJA KOMISI KONSTITUSI DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2016-01-23)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang telah diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kurun waktu tahun 1999 sampai tahun 2002 selama empat kali perubahan itu belum menemukan ... -
PERUBAHAN KONSTITUSI (Studi tentang Pengaturan Prosedur dan Praktek Perubahan Konstitusi di Indonesia)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-12-22)Penelitian ini berjudul PERUBAHAN KONSTITUSI: Studi tentang Pengaturan Prosedur dan Praktek perubahan Konstitusi di Indonesia. Penelitian ini muncul dikarenakan perubahan konstitusi merupakan sebuah keniscayaan yang sulit ... -
TANGGUNGJAWAB HUKUM DIREKSI DALAM PENGURUSAN BUMN YANG DI RESTRUKTURISASI
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-06-09)Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN dan mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dari tugas dan tanggung jawab tersebut, maka direksi mempunyai kedudukan dan peranan ... -
MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN BERAT HAM MASA LALU di INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Reformasi pada 21 Mei 1998 merupakan langkah awal suatu bangsa untuk menatap sekaligus menata masa depan tanpa harus dibayang-bayangi hutang kemanusiaan pada masalalu. Pijakan awal yang dimaksud adalah langkah nyata ... -
PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) UNTUK AKSES KE KEADILAN DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-10-24)Lembaga bantuan hukum (LBH) merupakan organisasi non pemerintah yang bergerak dalam memberikan bantuan hukum terhadap orang yang tidak mampu. Lembaga bantuan hukum merupakan wadah bagi masyarakat yang tidak mampu dalam ...