Pengaturan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di NKRI (Studi Terhadap UU No.5 Th 1974, UU No.22 Th 1999 dan UU No. 32 Th 2004 serta Peraturan Pelaksananya)

Abstract

'l'ul~san da'am penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengaturan desentralisasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah di NKRI dan hal-ha1 yang melatarbelakangi setiap kali lahirnya peraturan perundangan pemerintahan di daerah yang ju~nlahnya kurang lebih 10 peraturan perundangan yang dim ulai sejak awal kemerdekaan sampai sekarang ini. Meskipun demikian., penelitian ir.i membatasi hanya membahas 3 peiaturan perundangari saja, yaitu UU No. 5 tahun 1974; UL No. 22 Tahun 1999 da!~U U No. 32 tahun 2004. UU No. 5 tahun 1974 yang lahir pada era pemerintahan Orde Baru adalah pola pemerintah yang bersifat otoritarian sehingga produk hukurn yang dihasilkannya merupakan cerminan kepentingan pemerintah yang berkuasa. UU No. 5 tahiln 1974 mempunyai semangat sentralistik yang diwuj udkan melalui pelaksanaan asas dekonsentrasi yang lebih menonjol daripada asas desentralisasi. UU No. 22 tahun 1999 yang lahir pada awal era reformasi di dalamnya terkand~lng upaya keberanian untuk mengubah pola hubungan pusat dan daerah dari sentralistik menjadi hubungan yang bersifat kemitraan dan desentralistik - dengan mengedepankan aspek demokrasi. Meskipun demiluan UU No. 22 tahun 1999 tetap saja mempunyai beberapa kelemahan diantaranya adaiah semangat federalisasi dan landasan konstitusional yang telah mengalami amandemen, karens berbagai alasan hukurn tersebut dimuka, UU No. 22 tahun 1999 digantikan dengan ULT No. 32 tahun 2004. Tawaran konsep dese~tralisasyi ang ideal adalah mengambil unsur-unsur yang baik dari ketiga undang-undang tersebut din~ukau ntuk digabungkan menjadi - satu dalak suatu peraturan perundangan yang baru dibidang pemerintahan didaerah dengan tetap menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.